Hukum Dagang Purwosutjipto :

Pertemuan 26 Nov 08 Hukum Adat dalam Undang-undang A.Hukum Perkawinan Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan B.B. Hukum Delik Adat, KUHP, RUU KUHPNas.
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
SYAHNYA KONTRAK BERDASARKAN Psl 1320 BW
Perkawinan antara orang berbeda agama.
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN
Irdanuraprida Idris, SH, MH
Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH
Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM..  Pada bulan Mei Tahun 1962 timbul gagasan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu, yaitu Sahardjo, SH., untuk menganggap.
HUKUM KELUARGA ( Familierecht)
Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK
HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.
HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN
Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
HUKUM PERKAWINAN Ialah peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita.
AKBARTA LANDA ABDULLAH, Penerapan Parkir Insidental Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan.
Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
SEJARAH HUKUM PERBANKAN
PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN
JENIS, PERIZINAN, PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN
Hukum Perdata di Indonesia
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK
Oleh: Irdanuraprida Idris
PERKAWINAN CAMPURAN Prof.Dr Zulfa Djoko Basuki,SH MH
Warga Negara dan Bela Negara
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
RAGIL AGUS PRIANTO, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosioyuridis Pasal 28 Undang-Undang.
TEORI PENAFSIRAN Oleh : H. MOESTOPO, SE, SH, MH
HUKUM PERDATA.
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK.
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
Hukum Acara Perdata.
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
KULIAH ASAS-ASAS HUKUM BENDA DALAM HPI
PENCEGAHAN PERKAWINAN
AMBARA WILASITA PAMUNGKAS, Efektivitas Pemberlakuan Menyalakan Lampu Utama (Light On) Sepeda Motor Di Siang Hari Terhadap Kecelakaan Kendaraan.
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
PERISTIWA HUKUM Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum,
PERKAWINAN YUSRON ANDRIANTO AGUNG HENDRO SUSILO
Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha
DERMAWATI PURBA, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan.
Oleh: Irdanuraprida Idris
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
Rachmi Sulistyarini, SH, MH
HUKUM pERDATA BARAT r yogahastama, S.H., M.KN.
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
PERKAWINAN CAMPURAN.
KEDUDUKAN ANAK Pertemuan 11.
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
HUKUM PERDATA I.
PEMBATALAN PERKAWINAN Dalam Ruanglingkup Hukum Keluarga
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
Sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
HUKUM PERDATA.
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Lulus Suprayetno, SH, MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara.