Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
JAKARTA, 15 OKTOBER 2009 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
PROFIL TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
MENULIS BERITA BENCANA
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Advanced Learning Geography 1
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
Elemen Sistem Manajemen Bencana
ROCKY PLAZA HOTEL, 16 Januari 2013
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
REHABILITASI INFRASTRUKTUR
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Manajemen Bencana
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA
S E L A M A T D A T A N G.
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
LEMBAGA INT’L & LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
DESTANA desa tangguh bencana.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
PUBLIC PROTECTION & DISASTER RELIEF JULI 2018
PERAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
INFORMASI SAAT BENCANA
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas Titiek Suliyati

Manusia & mahluk hidup lainnya Bencana Mengancam Manusia & mahluk hidup lainnya Arsip

Bagaimana Menyelamatkan Arsip dari Bencana ? Ideal ? Fakta / Realitas?

Undang-undang dan peraturan tentang penanganan dan penyelamatan arsip Idealisme dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana Undang-undang dan peraturan tentang penanganan dan penyelamatan arsip Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 : Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

Prabencana Tanggap darurat Pasca bencana Penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 pasal 4, tahapannya Prabencana Tanggap darurat Pasca bencana

Prabencana Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan, pemeliharaan, pelindungan dan penyelamatan arsip Melakukan antisipasi atau tindakan preventif Perencanaan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana : antisipasi terjadinya bencana, koordinasi, penangangan dan penyelamatan arsip dari bencana Membentuk tim penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana Pelatihan teknis kepada pegawai-pegawai di instansi agar terampil melakukan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana. Kerja sama dengan instansi-instansi lain yang lokasinya jauh dari lokasi bencana untuk mengamankan arsip dari bencana

Tahapan Tanggap Darurat Melakukan analisa tentang penyebab dan akibat dari bencana dan mulai merencanakan tindakan pelindungan dan penyelamatan arsip dalam waktu yang singkat. Koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pascabencana Pemulihan fungsi prasarana kearsipan Rehabilitasi infrastruktur kearsipan, Rekonstruksi prasarana kearsipan Rehabilitasi dan rekontruksi Peningkatan kapasitas sistem kearsipan Perbaikan lingkungan kerja Penataan ruang pengelolaan arsip, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, Peningkatan koordinasi kerja dengan instansi terkait.

Realitas dalam Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana Tahap prabencana Belum maksimal Tahapan tanggap darurat Pasca bencana

Upaya Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana Telah dilakukan ANRI sebagai pelopor dan koordinator Perlu bantuan dan kerjasama dengan pihak lain Instansi/lembaga pemerintah dan dari negara lain Instansi/lembaga swasta dari dalam dan luar negeri Masyarakat

Terima kasih