Sistem politik indonesia IPDN DOSEN: NURLIAH NURDIN, S.SOS,.MA Sistem politik indonesia

Pengertian sistem dan sistem politik Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untk mencapai tujuan suatu negara.

Pengertian politik Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ; Politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau seni dan ilmu memerintah Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ; a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. b. Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur neg. c. David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. d. Robert Dahl, sistem politik mrp pola yg tetap dari hubu-ngan antara manusia serta melibatkan sesuatu yg luas & berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan

Sistem politik menurut bbrp ahli: Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ; a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. b. Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur neg. c. David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. d. Robert Dahl, sistem politik mrp pola yg tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yg luas & berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan

PETA DAN KONSEP SISTEM POLITIK INDONESIA Pengertian Sistem Politik, Fungsi dan Kapabilitas Ciri-ciri Umum dan Macam-macam Sistem Politik Demokrasi Sebagai Sistem Politik Rusandi S. David Easton Robert Dahl, dll. INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA Infrastruktur Politik Suprastruktur Politik Pasca Kemerdekaan Kel. Kepentingan Kel. Penekan Media Komunikasi Tokoh Politik

Fungsi sistem politik 1. Sosialisasi politik=mengembangkan dan memperkuat sikap politik,peran politik, administrasi dan peranan judisial, mel: keluarga,sekolah, media 2.Rekrutmen Politik:penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan 3.Komunikasi politik:informasi mengalir dari masyarakat melalui berbagai struktur dalam masyarakat

Suprastrutur politik Penguasa: pemerintah, yang berkuasa, yang memerintah—umumnya terdiri atas: a. Legislatif (DPR, Parlemen, Kongres, Majelis, dst.), b. Eksekutif (Presiden, Perdana Menteri, dst.), c. Yudikatif (MA).

Infra struktur politik Kekuasaan rakyat, yang dikuasai, yang diperintah—dikelompokkan kedalam: a. masyarakat/publik, b. kelompok kepentingan (seperti LSM, Ormas) atau kelompok penekan (seperti demonstran, teroris), c. partai politik, d. birokrasi

Sistem Tradisional, ada pada masyarakat pra-industrialisasi (Kelas Ningrat = menguasai tanah dan produksi yg menduduki pemerintahan; Tani = mene-rima kekuasaan dari kaum ningrat; Menengah = men-duduki pemerintahan, militer dan agama). Sistem Totalitarianism, ingin mengendalikan masya-rakat secara total (agama, keluarga, olah raga, dll). Mereka memerlukan teknologi dan senjata modern. Sistem Totalitarianism Ningrat, kelas ini memegang kekuasaan dengan metode totaliter dlm memerintah, buruh & tani tidak memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan nasionalis mrp ancaman

Fungsi Sistem Politik Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya (eksistensi) di lingkungan yang lebih luas. Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi ouput mulai dari : penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi & rekruitmen yg bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik.

Fungsi Sistem Politik Fungsi Utama Sistem Politik : Perumusan kepentingan rakyat, & Pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan/kebijakan.

Kapabilitas sistem politik Regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawa-san terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik. Distributive, hasil pengelolaan SDA untuk didistribusikan kepada masyarakat. Responsif, kemampuan sistem politik dlm menang-gapi tekanan dari masyarakat. Simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat. Domestik dan Internasional, suatu sistem politik berinteraksi di lingkungan domestik dan interna-sional.

BUDAYA POLITIK Budaya Politik: ideologi, sistem kepercayaan (belief system dan nilai-nilai Ideologi: pandangan hidup atau sikap mental =suatu perangkat pandangan serta sikat-sikap dan nilai-nilai, atau orientasi berpikir tentang manusia dan masyarakat

Orientasi warga negara thp kehidupan politiknya (budaya politik) 1. Budaya Politik Partisipan:masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan politik (sistem demokratik industrial0 2. Budaya Politik Subjek: masyarakat secara patuh kepada pejabat pemerintahan dan UU, tetapi tidak melibatkan diri dalam kegiatan politk (sistem otoriter, modern dan berkembang

Orientasi warga negara thp kehidupan politiknya (budaya politik) 3.Budaya Politik Parokial: masyarakat mengabaikan adanya pemerintahan, buta huruf, masy terpencil (sistem masyrakat pra industri)

Budaya Politik Indonesia; membagi masyarakat secara tajam antara kelompok elite dan kelompok massa Pada masa krisis, terjadi dua kelompok yang bertentangan: a. Kelompok yang memerintah dan b. Kelompok yang tertindas

a. Kelompok Yg memerintah 1. Mengurangi konflik dengan status quo dari sistem sosial, ekonomi dan politik 2. Memelihara pemikiran yang menjaga masyarakat di segala jaman dan situasi 3. Perkembangan pemikiran teriat oleh kepentingan penguasa

b. Kelompok tertindas (utopia) Selalu tak puas dg kondisi yang ada shg terjadi konflik untuk merombak sistem yang ada 2. Mencari ide-ide baru untuk mengembangkan masyarakat ideal 3. Pemikiran terikat pada kepentingan dan interpretasi kaum tertindas

Ekonomi politik A. Paradigma sistem Ekonomi Politik (Kepemilikan) Kapitalisme 2. Sosialisme 3. Komunisme 4.Campuran

kapitalisme a. Inisiatif pembentukan=individu, partnership,korporasi b. Inisitif ekonomi= keuntungan sbg motif utama c. Mekanisme harga=pasar (supply demand) d. Kompetisi= eksis e,. Struktur organisasi= desentralisasi f. Inisitiaif kegiatan=materilistik

sosialisme Industri dasar dimiliki negara sisanya individu b. Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya c. Motif ekonomi dan non ekonomi d. Pemerintah ,birokrasi e. Ada bila negara mau f.Semi sentalisasi g. sosialistik

komunisme Seluruhnya dimiliki negara b. Negara c. Insentif terbatas d. Negara e. Tidak ada f. Sentralisasi penuh g. Untuk ideologi

campuran Individu dan negara b.Individu dan negara c. Ekonomi sosial dan politk d. Birokrasi hukum pasar e. Antara ada dan tiada f.Desentralisasi g. gabungan

Kel. Kepentingan, kel.penekan & parpol di Indonesia (perkuliahan ke 5) Indikator Sistem politik berjalan dengan berfungsinya kel. Kepentingan, kel. Penekan dan partai politik. Input dan Output kebijakan dari Publik Sistem Politik dg responsivitas yang tinggi memperhatikan tuntutan dari publik. Sebaliknya tuntutan publik akan didiamkan pada sistem politik yang buruk.

- Sistem Politik Masa Orde Baru: sistem politik otoriter, birokrasi dan militer mendominasi kebijakan dan keputusan politik. inputs sistem politik berasal dari birokrasi dan militer dan hampir tidak ada dari luar institusi tsb. - Input dari keluarga Cendana dan kroninya mewakili kepentingan pribadi dan golongan dalam kebijakan yang diambil.

Infrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia - Sistem politik yang umumnya berlaku di setiap negara meliputi 2 struktur kehidupan politik a. infrastruktur dan b) suprastruktur 1 Infrastruktur Politik •Keterkaitan dan keterhubungan kehidupan politik rakyat dengan kelompok lain • “ dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut dengan kekuatan sosial ”, politik masyarakat dan kelompok tersebut yang merupakan kekuatan politik riil . di masyarakat yang di sebut infrastruktur politik , : Menurut teori pilitik infrastruktur mencakup 5 unsur a Partai politik b Kelompok kepentingan c Kelompok penekan d Media komunikasi e Tokoh politik a Partai Politik •Menurut Husazar dan Stevenson dalam bukunya Political Science, partai politik •adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusah mengendalikan - pemerintahan supaya dapat melaksanakan program programnya dan menempatkan anggota anggotanya dalam jabatan pemerintah •• 2 cara partai memperoleh kekuasaannya 1Ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan yang sah 2Mungkin melakukan upaya subversif untuk memperoleh kekuasaan ( ’ ) tertinggi melalui revolusi atau coup d etat

Partai politik struktur atau lembaga yang menyalurkan dan mengartikulasikan berbagai kepentingan (tuntutan dan aspirasi) yang berasal dari lingkungan masyarakat Indonesia ke dalam sistem politik

Partai politik organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Partai politik di indonesia Pemilu 1955 = 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). Pemilu 1971 = 10 parpol Pemilu 1977,1982,1987,1992,1997 = 3 parpol Pemilu 2004= 24 parpol Pemilu 2009= 38 parpol

Kelompok kepentingan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik

Kelompok penekan/kel kepentingan kelompok Advokasi (juga tekanan kelompok, kelompok lobi dan beberapa kelompok kepentingan dan kelompok minat khusus) menggunakan berbagai bentuk advokasi untuk mempengaruhi opini publik dan / atau kebijakan, setiap asosiasi individu atau organisasi, biasanya resmi, yang, atas dasar satu atau lebih keprihatinan bersama, upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik di

Kelompok penekan/kel kepentingan Groups bervariasi dalam ukuran, pengaruh dan motif, beberapa memiliki luas mulai tujuan jangka panjang sosial, yang lain terfokus dan merupakan respon terhadap sebuah isu aktual atau keprihatinan. Peranan penting dalam pengembangan sistem politik dan sosial . Kedua aktor politik ini berada di luar sistem politik dan juga tidak bisa mengikuti pemilu.

Jenis Kelompok kepentingan anomic, tanpa identitas Non assosional, KK Institusional , ada struktur,visi misi Assosional, mewakili kepentingan tertentu, MUI SIFAT KELOMPOK KEPENTINGAN: Independent: netral; kritis; mandiri

saluran Kelompok kepentingan Demonstrasi : anomik Hubungan pribadi: kedaerahan Perwakilan langsung: resmi Formal: cetak, media