Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
Advertisements

Jenis Peraturan Perundang – undangan di Tingkat Pusat
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG
Pertahanan dan Keamanan Negara
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Tentang Keuangan Negara
Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Proses Pembentukan PERDA Prepared by Orinton Purba, SS, SH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
Berkelas.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Jenis, Hierarki & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Bahan Kuliah FH UII Yogyakarta 2016.
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Perundang-undangan di Indonesia
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM UUD 1945
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
NEGARA INDONESIA.
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
KELOMPOK 4 CHRISTINA M. SAMOSIR EVI MARIANA PARDEDE
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Transcript presentasi:

Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM

Diskusi & Presentasi

UUD 1945 Terkait tentang Kesehatan Pasal 28H Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

UUD 1945 Terkait tentang Kesehatan yang telah diamandemen Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun

UUD 1945 Terkait tentang Kesehatan yang telah diamandemen Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Kaitannya UUD 1945 dengan UU No.36 Tahun 2009 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memiliki landasan hukum yang telah disesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen, seperti yang dicantumkan pada Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hierarki UU tentang kesehatan UUD 1945 pasal 28H ayat 1-4 dan pasal 34 2. Ketetapan MPR Pasal 3 Tentang Kesehatan. Ayat (1): Supaya segera dilaksanakan Undang-undang tentang HYGIENE yang telah disyahkan oleh DPR-GR tahun 1965. Ayat (2): Mengintensifkan pemberantasan penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat), antara lain : malaria, cacar, t.b.c

Hierarki UU tentang Kesehatan 3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Hierarki UU tentang kesehatan 4. Peraturan Pemerintah (PP) PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PP No 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PP Nomor 85 Tahun 2013 tetang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PP No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelnggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Batuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial PP No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan PP No 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hierarki UU tentang kesehatan 5. Peraturan Presiden PerPres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan PerPres No. 111 Th 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Th 2003 tentang jaminan kesehatan PerPres No 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementrian Pertahana, tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian negara Republik Indonesia PerPres No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial PerPres No 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PerPres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Faslitas Kesehatan Tingakat Pertama Milik Pemerintah Daerah PerPres No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan  

Hierarki UU tentang kesehatan 6. Peraturan Daerah Provinsi Peraturan daerah provinsi adalahperaturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.