Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (

PROFIL DIRI PT.
Kajian Implementasi Program Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud Jenjang S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri.
UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN UNIT PELAYANAN UNGGULAN/IKON CITRA PELAYANAN PRIMA (CPP) PEMKAB/ PEMKOT PEMPROV KEMENPAN & RB.
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER 2009
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
STANDAR 2.
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GUNADARMA (BAJAMTU – UG)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sistem Penjaminan Mutu
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sistem Penjaminan Mutu
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
SOSIALISASI Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2000 Guna Terwujudnya Layanan Prima di UPT Perpustakaan Universitas Jember Presentasi Sosialisasi.
MANAJEMEN PELAYANAN RS
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERAN PLP DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
PROFIL LSP DAN KOMITMEN MANAJEMEN
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
Visi Puskesmas Bojong II ”Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, terjangkau dan didukung peran serta masyarakat yang optimal”
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Instrumen Akreditasi 2019 Program Studi Berbasis Outcome (IAPS 4.0)
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER 2009