Komparasi regulasi PPP Indonesia vs Israel

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

Manajemen Perkreditan
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
Pertemuan 7 Proyek Sistem Informasi Viska Armalina, ST., M.Eng
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
TEORI PENGELUARAN NEGARA
PERENCANAAN.
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan SUMBER DANA BISNIS PERIKANAN
KULIAH KE-2 ASPEK-ASPEK ANALISA PROYEK
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PERSAINGAN USAHA.
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM
Pengenalan Credit Worthiness Ladder (CWL) Jakarta, 19 Maret 2014.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
STRATEGI OPTIMALISASI ASET
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
Bentuk – bentuk Perusahaan
PENDAHULUAN.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Good Governance Etika Bisnis.
EKONOMI PUBLIK.
TATA CARA SWAKELOLA.
EMAN SULAIMAN, S.T, M.M STIE CIREBON 2016
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Materi Kuliah Manajemen Proyek S1- Kesmas
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pembiayaan proyek infrastruktur
Jenis dan Penyusunan Kontrak
Analisis Teknik & Nilai Waktu dari Uang
Pertemuan 8 Manajemen Logistik Farmasi
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
Aspek Teknik dan Produksi
KELAYAKAN EVENT Reni Dyanasari 2015.
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
Barang Publik Eksternalitas dan Pilihan Masyarakat
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
Kemitraan Dalam Pengelolaan Aset Daerah: PPP dan PFI
Ekonomi Kota Studi kasus Jakarta.
Gisely Vionalita SKM.,M.Sc.
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
RENCANA BISNIS Investasi yang dilakukan merupkan usaha menanamkan faktor produksi langka dalam usaha atau proyek tertentu. Tujuan investasi  memperoleh.
MANAJEMEN PEMBELIAN Di PROYEK
7 Rencana Usaha.
PERENCANAAN USAHA.
Bab 1 Merencanakan Bisnis.
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
Tujuan Manajemen Logistik
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 4 FATIMAH ALAMSYAH NATALIA C. KUMEANG OLIVIA CH. PARAMULIA MICHELA S. TAMBUNAN PRISKILA LANG
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
KELOMPOK 1 : AHMAD HAMIDI M. ISLAH Kajian Kelayakan Proyek.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
ETIKA , LINGKUNGAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH SERTA FAKTOR EKONOMI TERHADAP BISNIS Keberhasilan akan diperoleh oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung)
Transcript presentasi:

Komparasi regulasi PPP Indonesia vs Israel Hafizh Prayogo 2512101025

Latar Belakang Regulasi PPP Indonesia* *Berdasarkan Peraturan Presiden no. 67 Tahun 2005 Persaingan Internasional Membutuhkan Bantuan Swasta Peningkatan dan stabilitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Publik membutuhkan perlindungan dan keadilan Membutuhkan Kecepatan PEMBANGUNAN Membutuhkan Infrastruktur yang baik REGULASI Public Private Swasta membutuhkan kepastian dan keadilan

KPS Indonesia Ketentuan Umum Government’s Goals : Mengadakan layanan untuk Masyarakat (yang penting ada dan bisa) Negara membuat iklim investasi di Indonesia baik Mendorong prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima. Kebijakan Infrastruktur Setiap jenis Infrastruktur memiliki batasan yang dapat dikerjasamakan Kerjasama berdasarkan pada prinsip : adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung jawab, dan saling menguntungkan. Kerjasama infrastruktur juga tidak lepas dari undang – undang yang berlaku

KPS Israel Ketentuan Umum Government’s Goals : Negara menyediakan layanan publik dengan cara yang paling efektif dan ekonomis. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan Infrastruktur Untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi Israel. Untuk menciptakan kondisi yang akan memungkinkan investasi dalam infrastruktur dari sumber di luar anggaran. untuk meningkatkan transfer kegiatan - khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi (jalan tol, kereta api perkotaan), produksi listrik, air dan infrastruktur limbah - ke sektor swasta, sehingga menambah sumber pembiayaan dan meningkatkan efisiensi dari kegiatan tersebut.

Prosedur Umum KPS Indonesia Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan : pra studi kelayakan; rencana bentuk kerjasama; rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. Pertimbangan Kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah/nasional. Kesesuaian dengan tata ruang wilayah Keterkaitan antarsektor infrastrukutr dan antarwilayah Analisa biaya dan manfaat sosial

KPS Israel Prosedur Umum Proses pemeriksaan kesesuaian proyek PPP dimulai dari tahap pengarahan proyek hingga penerimaan aplikasi untuk tender. harus profit dan bermanfaat. Pertimbangan Infrastruktur dan metode dan prosedur pengerjaan proyek. Persaingan dalam tender. Kebutuhan dana untuk jangka waktu pendek dan menengah guna meluncurkan proyek. Keadaan dan pengadaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana. laporan proyek KPS lain yang relevan guna mendapatkan pendanaan dan efektifitas.

KPS Israel Prasyarat Kemungkinan untuk mentransfer resiko proyek kepada swasta Kebutuhan perawatan dan operasional proyek Syarat Kefleksibelan perencanaan proyek Adanya kemungkinan aset proyek digunakan untuk keperluan lain. Pemerintah tidak bisa menangani kesulitan logistik dan/atau teknologi Pemerintah tidak punya pengalaman atau pernah gagal tentang proyek serupa Saling menguntungkan Batasan jelas dan bertanggung jawab Proyek cukup besar

Penentuan Pemenang Tender KPS Indonesia Penentuan Pemenang Tender Dilakukan oleh panitia lelang proyek Dilakukan secara rahasia. !!!!! Warning!!!!!! Meskipun sifatnya yang rahasia, banyak kasus di Indonesia tentang pelelangan tender. Beberapa orang dengan semena – mena mengharuskan dirinya yang menang tender. Tindakan yang dilakukan pun tidak main – main. Setiap pembukaan dokumen penawaran, muncul beberapa orang preman sewaan kontraktor – kontraktor licik. Panitia pun dibuat terpaksa kerja sama dengan kontraktor tersebut. Bahkan, gara – gara takut panitia punya jagoan lain, seorang preman/kontraktor menusuk seorang panitia.

KPS Israel penentuan pemenang tender Penggunaan tools PSC (Public Sector Comparator) untuk menentukan total biaya dan resiko pemerintah. Membandingkan perhitungan PSC dengan tawaran perusahaan swasta

Proyek Jalan Tol Juanda Tujuan menjadikan jalan tol sebagai penghubung lokasi – lokasi penting Surabaya Kerjasama Pemerintah – swasta Citra Margatama Surabaya (swasta) - operator Kepemilikan Citra Martatama Surabaya (swasta) 100% *Citra Margatama Surabaya merupakan konsorsium gabungan dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada (pemenang proyek Surabaya Eastern Ring Road) dan Jasa Marga. Pemasukan Swasta : mendapat tarif tol (hingga 35 Tahun) Deskripsi : Jalan tol menghubungkan Tol Waru – Juanda. Panjang : 12,8 Km Kerjasama dilakuakn dengan cara B-O-T, yakni pihak swasta membangun proyek dan dapat mengoperasikan (juga mengambil keuntungan) dari proyek tersebut. Namun, setelah masa tertentu (ada di kontrak), aset – aset proyek diserahkan ke pemerintah untuk dikelola pemerintah. Sumber Dana Lender (BCA, Bank Mega) 1 Triliun Investor (PT CMNP,PT Jasa Marga) 300 Miliar Operational Cost  PT Citra Margatama Surabaya

Jalan Bebas Hambatan Tel Aviv Tujuan menaikkan minat kepada transportasi publik. Kerjasama Pemerintah – swasta “Shafir Native Mahir Ltd.” (swasta) Kepemilikan “Shafir Handasa Ezrahit Ve’Yamit Ltd” (swasta) Pemasukan Pemerintah : mendapat royalti dari pihak swasta dan tempat parkir. Swasta : mendapat tarif tol dan acara – acara yang diadakannya. Hal unik!!! +kapasitas dijaga dengan mengubah harga sesuai jumlah kendaraan yang ada di jalan tol. + tersedia lapangan parkir di ujung jalan tol dan shuttle bus agar orang-orang naik kendaraan publik. 12 KM Jerusalem – Tel Aviv Mulai pengerjaan – Agustus 2007 Selesai – Januari 2011 gratis untuk kendaraan umum Berbayar untuk kendaraan pribadi