STOP OBAT HEWAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No 41 TAHUN 2014 PASAL 52 AYAT 2 DILARANG MEMBUAT, MENYEDIAKAN DAN MENGEDARKAN OBAT HEWAN YANG : 1. SEDIAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Advertisements

Free template from KELOMPOK 1. BUDINING DESTI RATNASARI ( ) 2. MIFTAKHUL MUNAWAROH ( ) 3. ESNI NUR ROHMAH ( )
TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SMA SWASTA HARAPAN MEDAN
Materi Ke-7: BATANG TUBUH (ISI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP No. 69 Tahun 1999 Tentang PELABELAN DAN IKLAN PANGAN
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
KODE ETIK PROFESI HAKIM
Peran & fungsi Merek Bagi :
PENGAMPLOPAN NASKAH UJIAN NASIONAL
DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
HAK CIPTA (COPYRIGHT).
UNDANG – UNDANG ITE DI INDONESIA
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
Pedoman Sertifikasi Halal
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI AGAM
SKMHT Notariil ?.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
DESAIN INDUSTRI KELOMPOK : AMELIA FITRI ANDRE SEPTIAN
ETIKA penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG MEREK
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
KESMAVET DAN KESRAWAN SERTA PENCEGAHAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
APLIKASI PEMETAAN MUTU PAUD – DIKMAS 2017
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
PENGANIAYAAN.
TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1.
Standart Format Konten PPID
UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Zelfino, MM, MKM Prodi Kesehatan Masyarakat Univ Esa Unggul
UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Disusun : ANDRI HARYANTO ( )
Sanksi Perpajakan di Indonesia
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
MANAJEMEN SAMPAH DAN SANKSI
“HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Tinjauan Lingkungan Sekolah Adiwiyata Tim Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Bawean , 16 – 18 September 2016.
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Perlindungan Konsumen
Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI CUKAI TEMBAKAU, PENGAWASAN SERTA PENGENDALIANNYA.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI PERUSAHAAN.
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PERSURATAN.
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Pasal 1 Ayat 9 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau.
AMDAL - SKB.
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.
UTS SERTAKAN NAMA DAN NPM. 1. Jabarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan menurut versi anda ! 2. Jabarkan Undang-Undang.
Transcript presentasi:

STOP OBAT HEWAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No 41 TAHUN 2014 PASAL 52 AYAT 2 DILARANG MEMBUAT, MENYEDIAKAN DAN MENGEDARKAN OBAT HEWAN YANG : 1. SEDIAAN BIOLOGIK PENYAKITNYA TIDAK ADA DI INDONESIA 2. TIDAK MEMILIKI NO PENDAFTARAN 3. TIDAK DIBERI LABEL DAN TANDA 4. TIDAK MEMENUHI STANDARD MUTU PELANGGARAN : DIPIDANAKAN DENGAN KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BULAN DAN PALING LAMA 9 BULAN, DENDA PALING SEDIKIT Rp.600.000.000 DAN PALING BANYAK Rp.1.800.000.000 PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PETERNAKAN Jln. Jend. Ahmad Yani 202 Surabaya Telp.(031) 8292545, Email : disnak-jatim