Pajak Penghasilan

Tujuan Instruksional Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat : Menjelaskan subjek pajak penghasilan Menjelaskan objek pajak penghasilan Menjelaskan tarif pajak penghasilan Menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan

Subjek Pajak 1. Orang pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggatikan yang berhak 3. Badan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak Subjek Pajak dalam negeri : - Subjek pajak orang pribadi - Subjek pajak badan - Subjek pajak warisan

Subjek Pajak luar negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia

Perbedaan WP dalam dan luar negeri Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17) Wajib menyampaikan SPT Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) Tidak wajib menyampaikan SPT

Kewajiban Pajak Subjektif Mulai Berakhir Subjek pajak DN OP: - Saat dilahirkan - Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia Subjek pajak DN Badan: Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia - Saat meninggal - Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia Subjek Pajak LN melalui BUT - Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia - Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia Subjek Pajak LN tidak melalui BUT Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Warisan Belum Terbagi: - Saat timbulnya warisan yang belum terbagi - Saat warisan telah selesai dibagikan

Tidak Termasuk Subjek Pajak Kantor perwakilan negara asing Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka Organisasi internasional Pejabat perwakilan organisasi internasional

Objek Pajak Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang pph. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan Laba usaha Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Deviden, dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

Objek Pajak (lanjutan) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Keuntungan selisih kurs mata uang asing Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Premi asuransi Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Objek Pajak (lanjutan) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan Surplus Bank Indonesia

Tidak Termasuk Objek Pajak a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha 2. Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal

Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada angka 7, dlam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menkeu Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. (syarat tertentu) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan keputusan peraturan Menkeu

Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangannya, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu Bantuan atau santunan yang dibayarkan oelh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menkeu

Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak DN dan BUT = PKP PKP (WP Badan) = Penghasilan Netto PKP (WP OP) = Penghasilan Netto – PTKP Wajib Pajak LN = Penghasilan Bruto

Cara Menghitung PKP Menggunakan Pembukuan PKP (WP OP) = Peng. Netto – PTKP Peng. Netto = Peng. Bruto – Biaya yg diperkenankan UU PPh PKP (WP Badan) = Penghasilan Netto

Cara Menghitung PKP Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto = % tertentu x Jumlah peredaran usaha setahun Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto adalah WP orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- per tahun 2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku 3. Meyelenggarakan pencatatan

PTKP WP orang pribadi Rp. 54.000.000 Tambahan untuk WP Kawin Rp. 4.500.000 Tambahan untuk Istri yg Penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000,- Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat Rp. 4.500.000 (maksimal 3 anak)

Tarif Pajak WP orang pribadi dalam negeri Lapisan PKP Tarif Pajak s/d Rp. 50,000.000,- Diatas Rp. 50 jt s/d 250 jt Diatas 250 jt s/d 500 jt Diatas 500 jt 5% 15% 25% 30%

Contoh Wajib pajak Ahmad kawin (istri tdk kerja) dan memiliki anak 3 orang. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misal besarnya prosentase norma industri untuk rotan di Cirebon 12,5 % dan dokter di Jakarta 45% Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon setahun Rp. 400.000.000,- Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta setahun Rp. 100.000.000,- Penghasilan Netto dihitung Sebagai berikut : Dari industri 12,5% x Rp. 400,000,000,- Rp. 50.000.000,00 Dokter 45% x Rp. Rp. 100,000,000,- Rp. 45.000.000,00 Jumlah Penhasilan Netto Rp. 95.000.000,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 72.000.000,00 PKP Rp 23.000.000,00

Latihan Data Keuangan Perusahaan Tuan Aushaf (K/2) pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Peredaran Bruto Rp. 6.000.000.000,- Biaya yg diperkenankan UU PPh Rp. 5.000.000.000,- Kompensasi Kerugian tahun 2015 sebesar Rp. 400.000.000,- Hitunglah besarnya PPh terutang tahun 2016 !

JAWABAN Peredaran Bruto Rp. 6.000.000.000,- Biaya Rp. 5.000.000.000,- Penghasilan Netto Rp. 1.000.000.000,- Kompensasi Kerugian Rp. 400.000.000,- Penghasilan Netto Rp. 600.000.000,- PTKP (K/2) Rp. 67.500.000,- PKP Rp. 532.500.000,-

Tarif Pajak WP Badan dalam negeri dan BUT Tarif pajak Badan dan BUT sejak tahun 2010 adalah 25 % Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4. 800.000.000,- - WP Badan yang peredaran brutonya tidak lebih dari 4.800.000.000, dikenakan PPh Final 1%

Contoh Peredaran bruto PT. Mandiri dalam tahun pajjak 2015 sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan PKP sebesar Rp. 3.000.000.000 Perhitungan PPh Terutang PT. Mandiri adalah sebagai berikut : Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : (Rp. 4,8 M : Rp. 30 M) x Rp. 3 M = Rp. 480.000.000,- Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp. 3 M – Rp. 480.000.000 = Rp. 2,52 M Pajak Penghasilan Terutang : (50% x 25%) x Rp. 480.000.000 = Rp. 60.000.000,- 25% x Rp. 2.520.000.000,- = Rp. 630.000.000,- Jumlah PPh terutang = Rp. 690.000.000