DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

Dampak Kebijakan APBN terhadap Beberapa Indikator utama Pembangunan kelompok 3 Sofyan Tsauri( ) Moh Safiih( ) Abd. Wafi ( )
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
PENGADAAN BARANG/JASA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pengelolaan Keuangan Negara
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
PERTEMUAN IX USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
RENCANA PEMBIAYAAN.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Jakarta, 26 Juni 2015 Kementerian Perindustrian
PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
INDUSTRI & PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PERTUMBUHAN INDUSTRI AGRO SAMPAI DENGAN PERIODE TW III 2016
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
Bahan Kementerian ESDM
KEBIJAKAN OBAT  .
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
EVALUASI PROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL KULIT ALAS KAKI DAN ANEKA TAHUN 2018 Jakarta, 10 Januari 2018.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
EVALUASI KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 Bali, 15 Desember 2017.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 13 Maret 2014
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Pangan PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2016 DAN 2017.
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM PROGRAM KERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM Bogor, 10 Januari 2018

RP. 13.411.386.000 BELANJA BARANG BELANJA MODAL RP. 10.958.386.000,- PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG BELANJA MODAL RP. 10.958.386.000,- RP.2.453.000.000,- RP. 13.411.386.000

Pagu Anggaran Belanja Barang Akun Keterangan Jumlah (Rupiah) 524111 Belanja Bahan 388.101.000 521213 Honor Output Kegiatan 726.800.000 522131 Belanja Jasa Konsultan 2.340.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 1.324.300.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 2.441.215.000 Belanja Perjalanan Biasa 1.384.875.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 228.435.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 104.860.000 524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 67.800.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 1.950.000.000 Total Belanja Barang 10.958.386.000

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) PERJANJIAN KINERJA PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan 1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri Jumlah unit Industri Bahan Galian Non Logam 80 Unit 2. Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Bahan Galian Non Logam 1,2 Juta Orang 3. Nilai investasi PMDN dan PMA sektor Industri Bahan Galian Non Logam 50,5 Rp Triliun Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional   Persen Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi 40 Orang Produktivitas dan kemampuan SDM industri Bahan Galian Non Logam 632 Juta Rupiah/orang per tahun 4. Pangsa pasar produk Industri Bahan Galian Non Logam terhadap total permintaan di pasar dalam negeri 5. Pangsa pasar ekspor produk Industri Bahan Galian Non Logam 0,59

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) PERJANJIAN KINERJA PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan 1. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif Jumlah peraturan perundangan - PP/ Perpres/ Permen/ Perdirjen 2. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 4 RSNI 3. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib 2 Regulasi Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)   Sertifikat Infrastruktur kompetensi yang terbentuk 1 SKKNI

OUTPUT KEGIATAN

Pekerjaan Pihak Ketiga Pengadaan Barang: Bantuan Mesin/Peralatan dalam rangka Penumbuhan Industri Konverter Ampelas di Cikarang, Bekasi (Rp. 350.000.000) Bantuan Mesin/Peralatan dalam rangka Pilot Project Pemanfaatan Pasir Silika Precipitated di Balai Besar Keramik, Bandung (Rp. 2.453.000.000) Bantuan Mesin/Peralatan dalam rangka Pengembangan Industri Keramik di Dinoyo Malang (Rp. 1.600.000.000)

Pekerjaan Pihak Ketiga Jasa Konsultan: Penyusunan Bisnis Plan Industri Calcined Dolomite Berbasis SDA Lokal (Rp. 800.000.000) Penyusunan Front End Engineering Design (FEED) Industri Soda Ash (Rp. 440.000.000) Bisnis Plan Pembangunan Industri Semen dan Barang Semen di Timika (Rp. 500.000.000) Pemanfaatan Pasir Kuarsa Lokal di Sidrap, Sulawesi Selatan Sebagai Pengganti Pasir Ottawa Import (Rp. 600.000.000)

Kegiatan Tambahan: Forum Industri Pengguna Batu Bara Penerapan Industri Hijau di Industri Bahan Galian Non Logam Peningkatan Kemampuan SDM Industri melalui Vokasi Pemantauan Obyek Vital Nasional Monitoring Perkembangan Harga Gas untuk Industri Bahan Galian Non Logam Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Bea Masuk Anti Dumping untuk Produk Frit Monitoring Pelaksanaan Post Border untuk Produk IBGNL

TERIMAKASIH