Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
BIMTEK Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi Banten Yang.
TATA CARA PEMERIKSAAN.
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat
Pertemuan 11 Materi pembelajaran Penanganan surat masuk.
PERIHAL PEMBUKTIAN.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SYARAT-SYARAT SPJ.
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 8
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
How To Prepare Business Trip?
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
SKMHT Notariil ?.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS DALAM KONTEKS BEKERJA
MENULIS SURAT DINAS Oleh : Dra. S.H. Retnowati.
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
CARA PENULISAN TATA NASKAH DINAS
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Oleh : N. Pininta Ambuwaru SH.MM.MH.LL.M
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SURAT MENYURAT (KORESPONDENSI)
Kutatap hari esok dengan penuh kebahagiaan
RISALAH LELANG dasar hukum
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
Surat Perintah, Surat Perintah Kerja dan Surat Tugas
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PELATIHAN KELOMPOK.
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
FORMAT-FORMAT.
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
SURAT PRIBADI & SURAT DINAS
PERSURATAN.
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
Kegiatan Belajar 3 Mengelola Surat Pribadi, Dinas dan Niaga
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
FORMAT PEMBINAAN PNS.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Transcript presentasi:

Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pengertian SPPD Tanda bukti pengeluaran uang untuk perjalanan dinas atas biaya negara. Isi SPPD adalah : Pejabat yang memberi perintah Nama/Nomor induk pegawai yang diperintah Jabatan, pangkat dari pegawai yang diperintah Perjalanan dinas yang diperintahkan Perjalanan dinas yang direncanakan Maksud mengadakan perjalanan Perhitungan biaya perjalanan keterangan

Nomor : Lembar ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1 Nomor : Lembar ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1. Pejabat yang memberi perintah : 2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas : 3.Jabatan, pangkat dan golongan dari Pegawai yang diperintahkan : 4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan : dari : ke : Transportasi menggunakan : 5. Perjalanan Dinas direncanakan : A. selama ( ) hari dari tanggal ……………………… s/d tanggal ……………………… 6. Maksud mengadakan perjalanan dinas : 7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : Pasal Anggaran : 8. K e t e r a n g a n : lihat sebelah Mmmmmmmmm, ………… 20MM WALIKOTA DUMAI, H. ZULKIFLI A.S.

KETERANGAN : a. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah Berangkat Kembali Tanggal Tandatangan

b. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah Tiba Kembali Tanggal Tanda tangan tanggal Tanda tanga