PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENERAPAN e-PROCUREMENT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KONSEP REFORMASI KELEMBAGAAN PBJP SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
PEMETAAN MASALAH PENGADAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Menuju Pusat Unggulan Pengadaan
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Kementerian Kesehatan
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN OLEH DR. AGUS PRABOWO KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN JAKARTA,
LKPP PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
RAKOR UKPBJ PROVINSI BALI
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN MATARAM, 5 OKTOBER 2017 TEMA : ULP PERMANEN STRUKTURAL SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN (CENTER OF EXCELLENT) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH DR. SALUSRA WIDYA SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ARAH DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJP DI PEMERINTAH DAERAH Bentuk kelembagaan permanen struktural; Sebagai Center of Excellence (CoE) PBJP yang melaksanakan 3 fungsi yaitu: Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 3. Memiliki personil yang penuh waktu dan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, terutama telah menjadi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 4. Mendorong remunerasi yang layak (sesuai antara beban kerja, resiko dan kemampuan daerah) bagi para pengelola pengadaan barang/jasa melalui kebijakan keuangan daerah; 5. Kelembagaan PBJP sebagai CoE PBJP mampu melaksanakan proses pra dan pasca katalog untuk katalog lokal; 6. Mendukung LKPP dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan advokasi bagi pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerahnya.

STATUS ULP DI K/L/PEMDA/I Pusat Jumlah % Jumlah Seluruh K/L/I 165 100 Jumlah ULP yg Sudah Terbentuk 84 50,9 Daerah Jumlah % Jumlah Prov/Kab/Kota 542 100 Jumlah ULP yg Sudah Terbentuk 508 93,7 Total (Seluruh Indonesia) Jumlah % Jumlah Seluruh K/L/D/I 707 100 Jumlah ULP Terbentuk 592 83,7 Catatan : Data per 29 September 2017 Total 165 K/L/I termasuk Lembaga Non Struktural Berdasarkan kuesioner yg kembali ke LKPP ditambah hasil konsultasi K/L/D*/I di LKPP (D*=Pemerintah Daerah) 508 ULP di Pemerintah Daerah tersebar di 34 Provinsi, 381 Kabupaten, 93 Kota)

STATUS ULP DI K/L/PEMDA/I Jumlah % Jumlah Seluruh K/L/D*/I 707 100 Jumlah ULP yg Sudah Terbentuk 592 83,7 ULP Adhoc (ex-Officio) 352 59,5 ULP Permanen (melekat) 215 36,3 ULP Permanen (berdiri sendiri) 25 4,2 Jadi, dari 592 ULP yang sudah terbentuk, sebagian besar (59,5%) masih bersifat Adhoc (ex-officio). Hal ini terjadi karena sulitnya membentuk kelembagaan “baru” yang “permanen” termasuk merekrut anggota Pokja ULP-nya.

STATUS ULP DI PEMDA Keterangan Jumlah Persentase Jumlah Pemda 542 100,0% ULP terbentuk 508 93,7 ULP berbentuk adhoc/ex-officio 291 57,3 ULP Permanen Melekat 192 37,8 ULP Permanen Berdiri Sendiri 25 4,9

Terima Kasih