SURVAI PNPM MP PELAKSANAAN PNPM MP 2. PENYEDIAAN APBD PENDAMPING PNPM MP TA KEMITRAAN ANTARA SKPD DAN BKM 4. KEGIATAN PRONANGKIS YANG DILAKSANAKAN.

BADAN PPSDM KESEHATAN.
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PENYIAPAN BAHAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRI WULAN II TA
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PENYUSUNAN RP2KPKP
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Direktorat Pengembangan Air Minum
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PROFIL KPKNL JAMBI 2015.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
BARANG/JASA PEMERINTAH
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Kesehatan
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
PENGAWASAN BERSAMA BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
RAKOR UKPBJ PROVINSI BALI
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAGEMEN RISIKO
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4