Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembukuan & LPJ Bendahara
Advertisements

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
Pengelolaan Hibah Langsung
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
ADMINISTRASI PENGELOLAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 JULI 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 SOSIALISASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga JAKARTA, Januari 2018

KOMPOSISI KEPEMILIKAN REKENING (Per 31 Desember 2017) Kementerian Agama memiliki porsi kepemilikan rekening terbesar karena Kantor Kemenag di daerah memiliki beberapa DIPA dalam 1 satker, sehingga banyak memiliki rekening pengeluaran MA, dominan dengan rekening lainnya seperti rekening dana titipan POLRI, dominan rekening penerimaan dan rekening lainnya Kemenkeu, dominan rekening lainnya berupa rekening penampungan sementara untuk menampung TUKIN Kemenkes, dominan rekening lainnya berupa rekening penyaluran dana bantuan sosial

Statistik Rekening Tahun 2017 Triwulan III

PERKEMBANGAN REKONSILIASI REKENING

Latar Belakang UU No. 1 Tahun 2004 PP No 39 Tahun 2007 Simplifikasi Pembukaan Rekening Milik K/L Harus Dengan Persetujuan BUN UU No. 1 Tahun 2004 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan PP No 39 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel Dalam Suatu Peraturan Simplifikasi

PMK 182/2017 PENGATURAN BARU Ijin Rekening Kuasa BUN-D Penambahan Kategori Rekening Rekonsiliasi Tk. Daerah Aplikasi Rekening Kartu Debit Virtual Account Kewenangan Ka. Satker/BLU Simplifikasi Permohonan dan Format Ijin Rekening Sandi Kategori Pada Nama Rekening Prosedur Pindah Bank Lampiran Modul Pengelolaan Rekening

STRUKTUR PMK KETENTUAN UMUM JENIS – JENIS REKENING KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING PEMBUKAAN REKENING OLEH K/L PELAPORAN SALDO REKENING K/L PELAPORAN DAN PENGENDALIAN REKENING OLEH KUASA BUN BLOKIR DAN PENUTUPAN REKENING KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L Rekening Milik Satker K/L Rekening Penerimaan Rekening Pengeluaran Rekening Lainnya Giro Tabungan ? Giro Deposito Khusus BLU

JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L Rek. Milik Satker Lingkup K/L Rek. Penerimaan (Giro) Rek. Pengeluaran (Giro) Rek. Lainnya Rek. Milik BLU Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro & Deposito) Rek. Operasional BLU (Giro) Rek. Dana Kelolaan (Giro) Rek. Milik Perwakilan RI (Giro) Rek. Rutin (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Kas Besi (Giro USD) Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Antara (Giro USD) Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung (Giro) Rek. Penyaluran Dana Hibah (Giro) Rek. Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan (Giro) Rek. Penyaluran Dana Bantuan (Giro) Rek. Penampungan Sementara (Giro) Rek. Penampungan Dana Jaminan (Giro) Rek. Penampungan Dana Titipan (Giro) Rek. Milik Satker Lingkup K/L Rek. Penerimaan (Giro) Rek. Pengeluaran (Giro) Rek. Lainnya Rek. Milik BLU Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro & Deposito) Rek. Operasional BLU (Giro) Rek. Dana Kelolaan (Giro) Rek. Milik Perwakilan RI (Giro) Rek. Rutin (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Kas Besi (Giro USD) Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Antara (Giro USD) Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri (Giro USD/mata uang setempat) Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung (Giro) Rek. Penyaluran Dana Hibah (Giro) Rek. Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan (Giro) Rek. Penyaluran Dana Bantuan (Giro) Rek. Penampungan Sementara (Giro) Rek. Penampungan Dana Jaminan (Giro) Rek. Penampungan Dana Titipan (Giro) JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L

KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING PA Pengelolaan Rekening Lingkup K / L : · Pembukaan , pengoperasian penutupan pada Bank Umum Pelaporan kepada Kuasa BUN KPA Ka . Satker Pemimpin BLU Seluruh Rekening Satker Milik K Rek Milik BLU Penampungan Dana Titipan Penampungan Dana Jaminan Penampungan Sementara BUN Pengelolaan Seluruh Rekening Lingkup K Persetujuan Pembukaan Rekening Blokir Rekening Penutupan Rekening Memperoleh informasi atas Rekening Kuasa BUN di Daerah ( Kepala KPPN ) Kuasa BUN Pusat Direktur Jenderal Perbendaharaan Pemberian Persetujuan Pembukaan Rekening Memperoleh informasi atas

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING 1 Satker K/L 2 3 4 Laporan Pembukaan Rekening Masa Berlaku : 15 Hari Kerja 1 Tahun Anggaran (Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)

PENAMAAN REKENING (1) Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja KPPN Tangerang : BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) Rekening Penerimaan BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) Rekening Pengeluaran BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) Rekening Pengeluaran Pembantu RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK) Rekening Milik BLU RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT) Rekening Milik Perwakilan RI RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan kerja) untuk…. Rekening Penyaluran Dana Bantuan Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama - Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama Kabupaten Mandailing Natal mitra kerja KPPN Padang Sidempuan : BPG 006 KEMENAG MADINA 09 Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi - Universitas Lambung Mangkurat mitra kerja KPPN Banjarmasin: BPP 045 EKONOMI UNLAM Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mitra KPPN Jakarta II : RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerja KPPN Jakarta I : RPL 019 PWK UNTUK RTN PKD : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito: PKE : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk giro; OPS : Rekening Operasional BLU; dan DK : Rekening Dana Kelolaan. RTN : Rekening Rutin; KB : Rekening Kas Besi; PNBP : Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak; ANT : Rekening Antara; dan DT : Rekening Dana Titipan. Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan siswa miskin yang dikelola melalui Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mitra kerja KPPN Gorontalo : RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM

PENAMAAN REKENING (2) Rekening Penampungan Sementara Rekening digunakan untuk menampung dana tunjangan kinerja KPPN Jayapura RPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerja) untuk … Rekening Penampungan Sementara RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama satuan kerja) untuk Rekening Penampungan Dana Jaminan RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja) untuk Rekening Penampungan Dana Titipan RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah) Rekening Penyaluran Dana Hibah RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja) untuk…. Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan Penampungan dana jaminan lelang kegiatan ABC KPKNL Batam mitra KPPN Batam : RPL 137 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi dari Saudara Fulan. RPL 175 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN KPU Prov. Bali menerima hibah pelaksanaan pilkada dari pemerintah Provinsi Bali dengan no. register 1234567 : RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1234567 KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng: RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1234567 LIPI mitra KPPN Jakarta III bekerjasama BEKRAF meminta LIPI untuk penelitian : RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA

PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING Satker ajukan permohonan perubahan bank tempat pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN-D Kuasa BUN-D meneliti dan menyetujui permohonan perubahan bank Satker membuka rekening baru pada Bank Umum Satker memindahkan saldo dari Rekening Lama ke Rekening Baru Satker Menutup Rekening Lama Satker Melaporkan Penutupan Rekening Lama dan Pembukaan Rekening Baru kepada Kuasa BUN-D

PENGOPERASIAN REKENING BUNGA/NISBAH/ JASA GIRO TNP NON –TNP Bunga/Nisbah/Jasa Giro Disetorkan di akhir bulan berkenaan PENDEBITAN REKENING Layanan Perbankan Secara Elektronik Internet Banking Kartu Debit (Kecuali Rekening Penerimaan) Cek/Bilyet Giro VIRTUAL ACCOUNT Mengikuti Kententuan Masing-Masing Bank Umum PEMBUKUAN & PENATAUSAHAAN REKENING Dilaksanakan oleh Bendahara KPA/Ka. Satker/ Pemimpin BLU menguji kebenaran pembukuan Menggunakan aplikasi yang dibangun DJPb Mengacu pada peraturan pembukuan Bendahara (PMK 162/2013 jo. 230/2016)

BUNGA/NISBAH/JASA GIRO TNP Setiap Rekening Wajib Memperoleh Bunga/Nisbah/Jasa Giro Setor ke Kas Negara Pendaftaran terpusat oleh Dit. PKN Seluruh Rek. Pengeluaran & Penerimaan Wajib TNP Non TNP Seluruh Rek. Milik BLU Tidak Disetor ke Kas Negara Sesuai Perjanjian / Ketentuan

PELAPORAN SALDO REKENING Satker K/L Dilaporkan maksimal tanggal 10 setiap bulan kepada Kuasa BUN-D Dibuat Menggunakan Aplikasi Rekening Dapat menggantikan Lampiran LPJ dan disampaikan bersamaan dengan LPJ Bendahara Pemisahan Laporan antara Rekening yang dikelola KPA dengan Ka. Satker/ Pemimpin BLU Kuasa BUN Laporan Berjenjang dari KPPN hingga DJPb Pemisahan Rekening antara Dana Rekening yang Telah dan Belum/Tidak Menjadi Hak Negara Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan Satker (K/L) dan Bank Umum

REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH Kode BA Kode Satker Nomor Rekening Nama Rekening Jenis Rekening Nama Bank Periode Bulanan Satuan Kerja

REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT Kode BA Kode Satker Nomor Rekening Nama Rekening Jenis Rekening Nama Bank Periode Triwulanan Biro Keuangan KL

Contoh Mekanisme Blokir Rekening Blokir Debit Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan dana Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening 10 Mei 2018 Batas akhir penyampaian Laporan Posisi Rekening periode April 2018 11 Mei 2018 KPPN terbitkan surat peringatan kepada Satker 10 Juni 2018 Batas akhir surat peringatan penyampaian Laporan Posisi Rekening 11 Juni 2018 Pengenaan Blokir, KPPN terbitkan surat perintah blokir Rekening ke Bank Contoh Mekanisme Blokir Rekening

PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN 2 tahun sejak tanggal transaksi terakhir REKENING PASIF Rekening dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN Rekening yang dibuka namun tidak dilaporkan kepada Kuasa BUN Rekening digunakan tidak sesuai peruntukan PELANGGARAN KETENTUAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA Misal : Tindak lanjut hasil rekonsiliasi DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama

PERALIHAN DAN PENUTUP PMK mulai berlaku mulai 01 Januari 2018 Sebelum berlakunya PMK ini, pengelolaan Rekening tetap berpedoman pada PMK No.252/PMK.05/2014 Rekening yang telah dibuka sesuai dengan PMK No.252/PMK.05/2014 tetap diakui sebagai Rekening K/L setelah berlakunya PMK ini. Setelah berlakunya PMK ini, maka PMK No.252/PMK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

HARAPAN & LANGKAH KE DEPAN Setiap Rekening Wajib Dibuka Dengan Persetujuan KPPN Satker melaporkan Pembukaan Rekening kepada KPPN Satker menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN setiap bulan Satker menyampaikan laporan rekening kepada K/L Satker menutup rekening yang tidak digunakan Peningkatan kepatuhan atas peraturan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil sosialisasi