BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONSEP REFORMASI KELEMBAGAAN PBJP SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN
Advertisements

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E-TENDERING CEPAT.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
BARANG/JASA PEMERINTAH
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PBJ OLEH APIP Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Kementerian Kesehatan
MONEV RUP BAG. YANADA SETDA KAB BULELENG.
TUJUAN RAPAT Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN OLEH DR. AGUS PRABOWO KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN JAKARTA,
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
KEMENTERIAN KESEHATAN
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BLP BULELENG TAHUN 2017 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TUPOKSI Perda N0. 13 Tahun 2016 Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa Menyusun program kerja dan anggaran di Bagian Layanan Pengadaan Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa

KINERJA BAG YANADA OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP Proses tender tepat waktu Penurunan personil Pokja terlibat kasus hukum Tingkat Kematangan Bagian Layanan Pengadaan Pengelola pengadaan yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Penyedia mengajukan penawaran dalam paket lelang/seleksi

INDIKATOR KINERJA Penurunan personil Pokja terlibat kasus hukum OPD yang melaksanakan kaji ulang RUP Pengumuman RUP pada SiRUP LKPP Verifikasi Paket lelang/seleksi Peningkatan e-purchasing Meningkatnya perencanaan pengadaan Penetapan Penyedia Permasalahan pengadaan barang/Jasa yang ditangani Sanggahan lelang/seleksi yang dapat ditangani Memproses paket pengadaan Meningkatnya pelayanan pengadaan barang/jasa Penurunan personil Pokja terlibat kasus hukum Meningkatnya integritas personil pokja Paket pengadaan yang gagal lelang Indek kepuasan masyarakat Tingkat Kematangan Bagian Layanan Pengadaan SOP Pengadaan Barang/Jasa Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Proses Pemilihan Penyedia Pengelola pengadaan yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pengelola pengadaan barang/jasa mengikuti bintek kompetensi Pengelola pengadaan barang/jasa mengikuti seminar pengadaan barang/jasa Pengelola pengadaan barang/jasa yang masuk dalam organisasi profesi pengadaan Jumlah personil kedalam jabatan fungsional pengelola pengadaan Meningkatnya SDM pengelola pengadaan barang/jasa Penyedia mengajukan penawaran dalam paket lelang/seleksi Meningkatnya Penyedia Mengajukan Penawaran Dalam Paket Lelang/Seleksi

KEG BLP 2017 JUARA II PENGEMBANGAN WEBSITE PENGUMUMAN RUP TEPAT WAKTU PEMILIHAN PENYEDIA ( rutin ) PELUNCURAN APLIKASI SIAP PELUNCURAN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI BIMTEK POKJA TINGKAT MENENGAH BRANCHMARKING KE ULP PEMKOT BANDUNG PENGUMUMAN RUP TEPAT WAKTU JUARA II PENGEMBANGAN WEBSITE

JADWAL KAJI ULANG RUP Kaji ulang RUP Bag. Yanada, Pokja, PPK Pembagian Pagu Indikatif Bapeda Litbang (Agustus) Input RKA 2018 ke Aplikasi SiPKD untuk didapatkan data csv/xml BKD (September) Input data csv/xml SiPKD ke SiRUP LPSE Kabupaten Buleleng (Oktober) Input/generate paket pengadaan di aplikasi SiRUP, cetak draft RUP SKPD (Nopember) Kaji ulang RUP Bag. Yanada, Pokja, PPK (Desember) JADWAL KAJI ULANG RUP

JUMLAH PAKET YANG MASUK KE BLP 2013-2017

TOTAL PAGU YANG DILELANGKAN DI BLP 2013 – 2017 2017 lebih rendah karena anggaran di SKPD menurun, paket yang besar spt IGD ,paket jalan lebih banyak di 2016

KOMPOSISI PENGADAAN DI BLP 2013-2017

JUMLAH PAKET BERDASARKAN SKPD 2017

REVEW PAKET 2017 PAKET JUMLAH PAKET PAGU HASIL LELANG SISA ANGGARAN PENINGKATAN JALAN 13 67.822.500.000 61.436.632.000 6.383.868.000 9,41% RTH SUKASADA 1 6.793.490.400 6.296.015.000 497.475.400 7,32% RTH BANYUASRI 1.472.000.000 1.272.939.000 199.061.000 13,52% LANJUTAN rs GIRI MAS 4.036.379.500 3.839.089.000 197.290.500 4,89% REVITALISASI PASAR 3 4.417.548.000 3.300.061.698 1.117.486.302 25,3% IRIGASI/SPAM /DRAINASE 30 27.242.049.600 21.843.118.000 5.398.931.000 19,82% MOBIL E KTP 850.000.000 848.320.000 1.680.000 0,2% JEMBATAN 4.950.000.000 4.197.833.000 752.167.000 15,20%

EFISIENSI ANGGARAN 2013 – 2017 ( 14,74% )

Rp. 12.419.643.202 Rp. 117.359.500 Rp. 9.878.406.500 Rp. 46.832.000 Rp. 215.389.200 Rp.165.425.005.640 Rp.141.027.310.500 Rp. 24.397.695.140 14,74 %

DATA PAKET BATAL LELANG NO NAMA PAKET SKPD PAGU KATE GORI PROSES 1. BELANJA JASA PEMBUATAN DATA POTENSI PHR BKD 250.000.000 JASA KONSUL TANSI 3 KALI 2. DED PASAR BANYUASRI DIS DAG PERIN 800,752,000 JASA KONSUL 1 KALI 3. JASA PENILAI PERTANAHAN DINAS PUPR 175.000.000 4. BELANJA JASA PIHAK KETIGA ( PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENANA MAN MODAL 108,000,000 5. PEMBANGUNAN LANJUTAN RUMAH SAKIT TANGGUWISIA DISKES 3 Milyard KONS TRUKSI 2 KALI

KENDALA DAN PERMASALAHAN DI BLP JUMLAH ANGGARAN YANG DIKELOLA UNTUK TAHUN 2017 SEBESAR Rp. 2.296.441.400 BELUM CUKUP ANGGARAN UNTUK BIMTEK FUNGSIONAL PPBJ DAN POKJA ( 2017 1 KALI BIMTEK ) 2. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG BELUM REPRESENTATIF ( RUANG ARSIP,RUANG POKJA,RUANG KERJA,RUANG KONSULTASI MASIH JADI SATU )

KENDALA DAN PERMASALAHAN 3. MASALAH SDM SDM POKJA BLM PERMANEN SEHINGGA TIDAK FOKUS DAN MERANGKAP PEKERJAAN DI SKPD SULITNYA MEREKRUT PEGAWAI MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PPBJ KARENA INSENTIP JAFUNG PPBJ DI SETDA LEBIH RENDAH DARI FUNGSIONAL UMUM. 4. BELUM BERSATUNYA LPSE DENGAN BLP DALAM RANGKA MENUJU UKPBJ

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 PENGUMUMAN RUP DI AWAL TAHUN MERINTIS ADANYA E-KATALOG DAERAH MENDORONG PELAKSANAAN LELANG CEPAT PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENILAI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN PENINGKATAN LEVEL KEMATANGAN (SELF ASSESMENT) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

MATUR SUKSME