PAJAK HIBURAN TIM DOSEN.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kota yang tidak pernah tidur Kota yang padat penduduknya.

Advertisements

Rina Purwaningtyas Utami

HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP

PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK

KEBERATAN DAN BANDING.

presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.

KONSEP DASAR PAJAK.

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-14 JULIUS HARDJONO

Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I)

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 21

PENGERTIAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Pajak Kabupaten Kota 6/5/2012 Mas Hank.

1 (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) NJOP ? 3 (1 ). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu : Harga rata2 y g diperoleh dari.

Perlawanan Pajak yaitu:

PAJAK REKLAME (UU NO. 28 TAHUN 2009) REVISI. Latar Belakang Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang.

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Dr. La Ode Hasiara, Drs., S.E., M.M., M.Pd., Ph.D., Ak., CA.

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

Pajak Penghasilan Pasal 22

DASAR DASAR PERPAJAKAN

Harga Jual Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk.

PENGERTIAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Jenis dan Penggolongan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

Pajak Penghasilan Final

PENGERTIAN TAX ALLOWANCE

Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )

KEBERATAN DAN BANDING.

Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya

Penggolongan, tarif dan sanksi pajak

DATA WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.

3. Penggolongan dan Jenis Pajak

PENERIMAAN PEMERINTAH

Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak

Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)

Putri regar Rannatya farahdilla Reva shevira

PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU

Latihan Soal Pemrograman Visual.

PAJAK STNK KELOMPOK 1.

DASAR PENGENAAN PPN DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PENGANTAR PERPAJAKAN.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati

KETENTUAN MATERIAL.

KETENTUAN MATERIAL PAJAK DAERAH BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2009

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR

PAJAK REKLAME TIM DOSEN.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

Ketentuan Pajak Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Bagian 2 1.

Pajak Penghasilan.

PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.

Transcript presentasi:

PAJAK HIBURAN TIM DOSEN

HIBURAN ?

HIBURAN ?

HIBURAN ?

HIBURAN ?

Pajak Reklame Karakteristik: Indirect Tax Tax on Consumption Sales Tax

PAJAK HIBURAN Otoritas Pemungut : Kabupaten/ Kota Objek Pajak Hiburan: Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran (Pasal 42 UU No 28 Tahun 2009)

Apa saja ? Kelompok 1 tontonan film; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; permainan bilyar, golf, dan boling; permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)

Apa saja ? Kelompok 2 pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; sirkus, akrobat, dan sulap; pertandingan olahraga. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor

Apa saja ? Kelompok 1  bersifat teratur Kelompok 2  insidentil

Andi menonton film di Bioskop 21 Subyek dan Wajib Pajak Andi menonton film di Bioskop 21 Rendra menonton Pertunjukkan Musik yang diselenggarakan oleh Adrie Subono

Tax Base Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Alasan Teoretis Fungsi Pajak Budgetair ??? atau Regulerend ???

Tarif Pajak Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Tarif Pajak Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Budgetair atau Regulerend ? Lihat kasus Pemda DKI Jakarta : Perda No 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan dan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda No 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan

Tugas 1. Buat contoh ilustrasi Penghitungan Pajak Hiburan 2. Cari contoh Perda terkait dengan Pajak Hiburan dan tentukan apakah fungsinya lebih cenderung pada budgetair atau regulerend?

Terima Kasih