FORMULASI Kebijakan PUBLIK

Formulasi Kebijakan Publik Formulasi Kebijakan Publik Formulasi kebijakan yang lazimnya diawali dengan identifikasi isu kebijakan tertentu dan berujung pada penentuan opsi kebijakan. Hasil formulasi kemudian tuangkan dalam format perundang- undangan tertentu, menyentuh dinamika interaksi sosial politik dan kelembagaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan.

Langkah-langkah dalam Formulasi Kebijakan 1. Pengajuan Persoalan 2. Penentuan Tujuan 3. Perumusan Alternatif 4. Penyusunan Model 5. Penentuan Kriteria. 6. Penilaian Alternatif. 7. Perumusan Rekomendasi

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK 1.    Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) 2.    Penyusunan agenda (agenda setting) 3.    Perumusan kebijakan (policy formulation)  4.    Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) 5.    Implementasi kebijakan (policy implementation)  6.    Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN, menurut Thomas R.Dye : MODEL KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL) Model ini memiliki makna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah. Model ini merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yg lebih menekankan pada struktur daripada proses

B. MODEL PROSES Model ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan proses politik yg memiliki rangkaian kegiatan : identifikasi permasalahan, menata agenda formulasi kebijakan, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan,implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan

C.MODEL TEORI KELOMPOK Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan ( equilibrium) antar berbagai individu/kelompok Dilakukan manajemen konflik melalui : - perumusan aturan main antar kelompok/individu - menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan - memperkuat kompromi-kompromi tersebut

D.MODEL TEORI ELIT Model ini berkembang dari teori politik Elit – Massa Kelompok elit adalah pemegang kekuasaan, sedangkan massa tidak memiliki kekuasaan, sehingga perumusan kebijakan pada dasarnya didasarkan pada persepsi elit

E.MODEL TEORI RASIONALISME Perumusan kebijakan didasarkan pada gagasan maximum social gain, yang berarti pemerintah harus memilih kebijakan yg memiliki manfaat optimum bagi masyarakat Menekankan pada aspek efisiensi atau ekonomis Cara perumusan kebijakan berdasarkan urutan: - mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, - menemukan pilihan-pilihan, menilai konsekwensi setiap pilihan, - menilai rasio nilai sosial yg dikorbankan, -memilih alternatif kebijakan yg paling efisien.

F.MODEL INKREMENTALIS Model ini kritik terhadap model rasionalisme yg dinilai memiliki kendala dalam hal waktu, intelektual, biaya, dihadapkan pada kebijakan sebelumnya, serta adanya konflik; Model ini dikatakan sebagai model yg pragmatis/praktis, yaitu dengan melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya.

G.MODEL TEORI PERMAINAN (GAME THEORY) Disebut juga sebagai model konspiratif Konsep kunci dari teori ini bukanlah yg paling optimum, tetapi yang paling aman dari serangan lawan (defensif), sehingga tingkat konservatismenya tinggi

H. MODEL PILIHAN PUBLIK (PUBLIC CHOICE) Pemikiran yang dilandasi gagasan John Locke dan Rousseau yg menyatakan bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yg muncul dari kontrak sosial Setiap kebijakan publik yg dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik sebagai pengguna (beneficiaries/customer)

I. MODEL SISTEM Pendekatan ini didasarkan pada analog David Easton tentang sistem biologi (interaksi mahluk hidup dengan lingkungannya) Formulasi kebijakan dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik Sistem politik terdiri dari INPUT (Tuntutan dan dukungan), THROUGHPUT dan OUTPUT

Model lain diluar Model yg disebut Thomas R.Dye : a. Model Pengamatan Terpadu b. Model Demokratis c. Model Strategis

a. Model Pengamatan Terpadu: Merupakan upaya penggabungan antara model rasional dengan model inkremental Merupakan model kompromi Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi, Amitai Etzioni, tahun 1967 Diibaratkan melalui pendekatan dua kamera, yaitu wide angle untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya.

b. Model Demokratis: Model ini berintikan pada gagasan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Biasanya diberlakukan pada negara yg berkembang pada masa transisi ke demokrasi Dikaitkan dengan good governance

c. Model Strategis: Menggunakan perumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang

Semoga Sukses Haturnuhun