Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Advertisements

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
Balita Kurang Gizi (BKG)
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2009
SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Persentase anak tahun menurut provinsi dan kepemilikan akte kelahiran
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
Titus Priyo Harjatmo, M,.Kes Slide Diambil Dari Direktorat Gizi
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (Sdki) 2012
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Laporan Pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 BADAN PUSAT STATISTIK.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kondisi Kemiskinan.
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
KELOMPOK 10 ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DAFTAR ISI DATA A B TEORI A B ANALISIS A B c KESIMPULAN.
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PERAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI KELUARGA
INDEKS PEMBANGUNAN REGIONAL (IPR) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Menyongsong Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
PENDUDUK & KETENAGAKERJAAN
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAMBI
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PULAU KALIMANTAN
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
KEMISKINAN.
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
Mencegah Kejadian Stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
POSYANDU Devi Angeliana K, SKM, MPH.
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PEMANFAATAN DATA SUSENAS MODUL KONSUMSI
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
Transcript presentasi:

Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN PROVINSI BANTEN Mukhamad Mukhanif Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Banten Pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten, KP3B, 7 Juni 2017

JENIS STATISTIK (UU NO 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) STATISTIK DASAR Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggaraannya dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan BPS STATISTIK SEKTORAL Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPS STATISTIK KHUSUS

SUMBER DATA Data dasar : penduduk, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dll BPS Data sektoral SKPD Data sektoral INSTANSI VERTIKAL Data Khusus LEMBAGA PENELITIAN

CAKUPAN KESEJAHTERAAN KEPENDUDUKAN KESEHATAN Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Usia Sekolah Sebaran Penduduk dll Morbiditas Imunisasi ASI Penolong kelahiran dll DATA KEMISKINAN KETENAGAKERJAAN Perkembangan kemiskinan Kemiskinan kota/desa Kemiskinan kabupaten/kota dll Indikator ketenagakerjaan Strukutur ketenagakerjaan berdasarkan lapangan usaha dll DAN LAIN-LAIN PENDIDIKAN Perumahan Lingkungan Jaminan Sosial Angka partisipasi sekolah Rata-rata lamanya sekolah Angka melek huruf dll Telah dirangkum dalam publikasi rutin tahunan Statistik Kesra dan Indikator Kesra Provinsi Banten.

Sensus/Survei terkait Data Kesehatan SENSUS PENDUDUK Kejadian kematian menurut umur dan penyebab kematian 10 tahunan Untuk penghitungan MMR, IMR, Angka Harapan Hidup Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Keluhan kesehatan, gangguan kesehatan, cara pengobatan, penolong kelahiran, ASI, imunisasi, lingkungan tahunan Pendataan Potensi Desa (Podes) Ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan di desa/kel, jarak ke faskes/nakes dan tingkat kesulitan, wabah 3 tahunan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) By name by address RTS ; penyakit kronis yang diderita, kondisi fasilitas rumah, jaminan sosial yang dimiliki 3 tahunan

IPM ; landasan pembangunan manusia UKURAN KEBERHASILAN IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) TARGET PEMBANGUNAN IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI DANA ALOKASI UMUM IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) DANA INSENTIF DAERAH Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID)

Capaian Pembangunan Manusia Banten Level Nasional, 2016 Provinsi 10 Besar Peringkat IPM IPM Pertum-buhan (persen) 1. DKI Jakarta 79,60 0,77 2. DI Yogyakarta 78,38 1,02 3. Kalimantan Timur 74,59 0,57 4. Kepulauan Riau 73,99 0,33 5. Bali 73,65 0,52 6. Riau 71,20 0,51 7. Sulawesi Utara 71,05 0,94 8. BANTEN 70,96 0,98 9. Sumatera Barat 70,73 1,07 10. Jawa Barat 70,05 0,79 NASIONAL 70,18 0,91 - PROV Pertumbuhan IPM Banten secara keseluruhan berada pada Peringkat 12

Capaian Pembangunan Manusia Tren IPM Banten, 2010-2016 Pada tahun 2016, capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,96 Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2016 masih berada pada kategori TINGGI. Rata-rata Lama Sekolah: 8,37 tahun IPM IPM Banten 2016 70,96 Harapan Lama Sekolah: 12,70 tahun Angka Harapan Hidup saat Lahir: 69,46 tahun Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan: Rp 11.469.000

IPM Kab/Kota, 2015-2016 IPM Kab/kota bervariasi dari 62,78 – 80,11, menunjukkan adanya ketimpangan capaian pembangunan manusia. Dilihat menurut komponen IPM masih ada ketimpangan pada semua komponen antar kab/kota di Banten

IPM dan Perencanaan Program Sosmas IPM memang hanya komposit dari 3 komponen indikator tetapi merupakan representasi keberhasilan program pembangunan manusia 3 komponen tersebut merupakan dampak kinerja dari berbagai sektor yang mempengaruhi. Contoh : Kondisi infrastruktur jalan yang buruk berdampak pada high cost distribusi barang shg berdampak pada daya beli yang rendah Ketersediaan tenaga medis yang tidak merata menyebabkan penduduk kurang terlayani pelayanan kesehatan secara maksimal Jauhnya jangkauan sekolah menyebabkan anak usia SMA memilih bekerja dibanding bersekolah Perencanaan program Sosmas seharusnya menyasar pada faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja IPM  diperlukan data pendukung

IPM 2016 KOMPONEN ANGKA HARAPAN HIDUP Angka harapan hidup Kota Tangerang = 71,34 tahun. Hanya Tangsel yang mengungguli. Angka Harapan Hidup secara demografis merupakan kebalikan dari Angka Kematian Bayi. Sehingga intervensi program diarahkan pada kelangsungan hidup bayi ; Ketersediaan bidan dan tenaga medis lain serta sebarannya Kemudahan akses fasilitas kesehatan baik bagi bumil maupun pasca natal Pemeriksaan selama masa kehamilan Asupan gizi bagi bumil maupun bayi Pemberian ASI eksklusif Monitoring kasus kematian bayi secara ketat dengan mengidentifikasi penyebab kejadian kasus kematian bayi

Angka Kematian Bayi menurut Provinsi Periode 10 Tahun Sebelum Survei Capaian Angka Kematian Bayi (IMR) Penentu Angka Harapan Hidup INDONESIA 34 Angka Kematian Bayi menurut Provinsi Periode 10 Tahun Sebelum Survei Sumber: SDKI 2012 9/16/2018

Piramida Penduduk BANTEN Hasil Proyeksi DINAMIKA PENDUDUK Piramida Penduduk BANTEN Hasil Proyeksi Laki-Laki Perempuan Fenomena kesehatan dipengaruhi juga oleh struktur umur ; proporsi balita, lansia, pemuda dll

ANGKA KEMISKINAN Angka kemiskinan Banten terus mengalami penurunan dengan adanya fluktuasi pada tahun 2015. Secara absolut kemiskinan provinsi di bawah angka nasional. Tetapi masalah kemiskinan Banten bukan pada besarannya tetapi pada ketimpangan antar wilayah. Angka kemiskinan Tangsel hanya 1,69% (terendah di Indonesia), sementara Pandeglang mencapai 10,43%.

Jml Penduduk Miskin (dlm 000) Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Angka Kemiskinan (Susenas Maret 2015) Kabupaten/Kota 2014 2015 Jml Penduduk Miskin (dlm 000) P0 (% miskin) P1 P2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Pandeglang 113,14 9,5 1,34 0,28 237.111 124,42 10,43 1,63 0,37 247.073 Lebak 115,83 9,17 1,35 0,34 219.177 126,42 9,97 1,5 228.146 Tangerang 173,1 5,26 0,63 0,12 351.789 191,12 5,71 0,82 0,18 372.431 Serang 71,38 4,87 0,58 0,11 223.190 74,85 5,09 0,71 0,15 232.856 Kota Tangerang 98,76 4,91 0,64 0,13 421.554 102,56 5,04 0,87 0,26 455.228 Kota Cilegon 15,53 3,81 0,31 306.253 16,96 4,10 0,44 0,07 323.935 Kota Serang 36,18 5,7 0,68 242.977 40,19 6,28 0,97 255.614 Kota Tangerang Selatan 25,29 1,68 0,2 0,04 401.696 25,89 1,69 0,19 0,05 433.967 PROV. BANTEN 702,40 5,90 336.483 Dipengaruhi oleh kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang standar. Jika konsumsinya di bawah garis kemiskinan per kapita maka disebut miskin. Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh pola konsumsi terhadap komoditi serta pergerakan harga (inflasi). Inflasi yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan konsumsi berakibat pada penurunan daya beli dan peningkatan kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Tangerang 2014-2015 mengalami peningkatan baik jumlah maupun persentasenya. Salah satu faktornya adalah peningkatan harga komoditi yang banyak dikonsumsi oleh kelompok penduduk referens.

KEMISKINAN MIKRO Definisi dan Ukuran Kemiskinan yang Baik dan Handal sangat diperlukan; Menyajikan data kemiskinan by name by address (BNBA) * Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan * Penentuan sasaran yang terukur bagi program * Penilaian efektivitas program

Program Perlindungan Sosial 2015-2019 (Inpres No. 7/2014) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) Siapa? Dimana? Rumah Tangga Sasaran Basis Data Terpadu 17

Informasi yang Terdapat Pada BDT 2015 Identitas RTS Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahiran Demografi PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS Kepesertaan Program Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/enerji memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kamar tidur Perumahan Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Penggunaan alat KB Kesehatan Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV Kepemilikan Aset Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, permodalan. Ketenagakerjaan Partisipasi sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Status sekolah (negeri/swasta) Pendidikan Catatan: Warna merah tidak ditanyakan pada PPLS 2011. 18

Jumlah Rumah Tangga (Ruta) BDT 2015 Banten terkaya Rumah Tangga Terdata 911 878 Rumah Tangga 15% 40 Persen Rumah Tangga Terendah 654 785 Rumah Tangga 25% 25 Persen Rumah Tangga Terendah 336 092 Rumah Tangga termiskin

Jumlah Ruta BDT 2015 per Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota 17% terbawah 25% terbawah 40% Terbawah 40%++ Terbawah 1. Pandeglang 16.289 43.521 113.344 185.343 2. Lebak 8.902 21.093 105.246 197.652 3. Tangerang 79.892 130.031 229.449 234.755 4. Serang 12.561 25.775 69.331 134.331 5. Kota Tangerang 44.796 64.821 68.577 70.641 6. Kota Cilegon 1.845 5.780 13.882 23.035 7. Kota Serang 6.206 11.700 20.492 31.171 8. Kota Tangerang Selatan 24.045 33.371 34.464 34.950 Banten 194.536 336.092 654.785 911.878

8,79% 10,18% 9,48% Contoh Penyajian Data Susenas 2016; Pemuda menurut Gangguan Kesehatan % 159,4 ribu pemudi (perempuan) mengalami gangguan kesehatan dlm rentang 1 bln y.l 141,8 ribu pemuda (laki-laki) mengalami gangguan kesehatan dlm rentang 1 bln y.l 8,79% 10,18% 9,48% pemuda tidak mengalami gangguan kesehatan pada rentang waktu sebulan y.l

Contoh Penyajian Data Susenas 2016; Pemuda menurut Perilaku Merokok (%) 28,2% pemuda merokok dalam rentang waktu 1 bulan penelitian. Rokok merupakan komoditi “wajib” sehingga mensubstitusi asupan gizi

TERIMA KASIH