PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Muhammad Arif Tasrif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI RAKOR TKPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 05 APRIL 2018

TANTANGAN POKOK (1) RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan hingga 7-8% tahun 2019 (2016: 10,70%). Tetapi penurunan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih cenderung melambat (kemiskinan yang tersisa cenderung berciri kronis dan secara geografis tersebar). Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka cukup terjaga. Tetapi ketimpangan antar kelompok pendapatan masih sangat lebar: gini ratio sulit diturunkan dan mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Transfer dana dari pusat ke daerah terus meningkat, dari Rp. 220 triliun (2006) hingga Rp. 770 triliun (2016). Tetapi APBD yang diendapkan di perbankan masih sangat besar (2016: Rp. 238 triliun) TKPK sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 92 persen kabupaten/kota. Tetapi kinerja koordinasi dan pengendalian program di daerah belum optimal.

TANTANGAN POKOK (2) Peningkatan pemanfataan data dalam perencanaan kebijakan (evidence-based policy making) Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan kemiskinan Peningkatan kapasitas analitik tim teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran

Profil Kemiskinan, Kerentanan dan Ketimpangan

KEMISKINAN (1) Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tertinggi ke-8 antar provinsi (2017) Persentase Penduduk Miskin tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah di Kab. Lombok Utara, lebih dari tiga kali lipat angka tersebut di Kota Bima (2017)

Menurut Provinsi, Tahun 2010-2016 KEMISKINAN (2) Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%) vs Rata-rata Pertumbuhan Eknomi (%) Menurut Provinsi, Tahun 2010-2016

KEMISKINAN (3) Secara rata-rata dalam delapan tahun terakhir penurunan persentase penduduk miskin relatif signifikan (0.72% per tahun)

KEMISKINAN (4)

KEMISKINAN (5) Garis Kemiskinan (2010-2017) Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Nasional : 8,22 % Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Provinsi NTB : 6.45 % Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Tertinggi Kab Lombok Barat : 6.43 % Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Terrendah Kota Bima : 3.98 %

KEMISKINAN (6)

KERENTANAN (1) Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015 Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017

KERENTANAN (2) CIRI KEMISKINAN MIKRO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (Makro) dan Jumlah Penduduk menurut Desil 1-4 (Mikro), Provinsi Nusa Tenggara Barat Total Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan (Desil 1-4), Provinsi Nusa Tenggara Barat : 2.437.546 jiwa / 724.734 ruta. Desil 1 : 1.116.324 jiwa / 282.124 ruta Desil 2 : 573.171 jiwa / 182.529 ruta Desil 3 : 428.056 jiwa / 149.281 ruta Desil 4 : 319.995 jiwa / 110.800 ruta Desil 4 Desil 3 Desil 2 Rata-rata jumlah anggota rumah tangga: Desil 1 : 3.96 jiwa/ruta Desil 2 : 3.14 jiwa /ruta Desil 3 : 2.87 jiwa /ruta Desil 4 : 2.88 jiwa /ruta Desil 1 Jumlah Penduduk Rentan NTB : 1.635.256 Jiwa Sumber: TNP2K dan Badan Pusat Statistik, 2015

KETIMPANGAN (1)

KETIMPANGAN (2)

Profil Umum (APBD) Antar-Provinsi

PENGARUH BELANJA PUBLIK

Derajat otonomi fiskal , Ketergantungan terhadap transfer dari pusat 

Ruang fiskal , Diskresi untuk mendanai belanja prioritas 

Porsi belanja modal , Peluang pertumbuhan ekonomi 

Porsi belanja pegawai tidak langsung , Sumber pendanaan program (belanja modal dan barang-jasa) 

Belanja Kesejahteraan : APBD Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum serta APBD Fungsi Perlindungan Sosial

Sumber :BPS (Susenas)

Sumber :BPS (Susenas)

Profil Umum (APBD) Intra-Provinsi

PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

TUGAS TKPK KOORDINASI Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan PENGENDALIAN Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan Informasi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah Permendagri 42/2010

PENENTU KEAKTIFAN TKPK Keberadaan tim teknis TKPK sebagai focal-point adalah syarat terpenting bagi keaktifan TKPK. Kendalanya berkaitan dengan mutasi PNS di daerah. Banyak daerah mengharapkan sekretariat TKPK didukung oleh tenaga-ahli (Non-PNS) Kepemimpinan langsung kepala daerah dan wakilnya juga sangat penting. Ketidakharmonisan antara keduanya menghambat realisasi agenda TKPK.

KOMPONEN ANALISIS Relevansi karakteristik rumah-tangga Posisi relatif Perkembangan antarwaktu Efektivitas Relevansi perkembangan Perubahan akibat intervensi Pemenuhan SPM Keterkaitan perubahan hasil dan perubahan akibat intervensi Kuadran wilayah menurut kombinasi indikator Pemetaan desa Relevansi karakteristik rumah-tangga Pendapatan (Derajat Otonomi Fiskal dan Ruang Fiskal) Belanja Menurut Program Belanja Menurut Mata- Anggaran Belanja Menurut Pelaksana Program Belanja Menurut Sumber Pendanaan

Permendagri 42/2010

MENGAPA PERLU SPKD?

SISTEMATIKA SPKD BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI UMUM DAERAH BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH BAB IV PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD BAB VI KAJIULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH BAB VIII SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BAB IX PENUTUP

MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI, 2016 Bidang Kemiskinan Ekonomi ASPEK YANG DIANALISIS Posisi Relatif Perkembangan Antar-Waktu Efektivitas Relevansi INDIKATOR UTAMA Persentase penduduk miskin (%) 1 2 3 4 Jumlah penduduk miskin (Jiwa) 5 6 7 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan 9 10 11 12 Indeks Keparahan Kemiskinan 13 14 15 16

PERTANYAAN ANALISIS Posisi relatif Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional? Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD? Perkembangan antar-waktu Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir? Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk?

PERTANYAAN ANALISIS Efektivitas Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode yang dianalisis menunjukkan perbaikan, sama, atau memburuk? Apakah perubahan capaian indikator antar-tahun dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap, atau perlambatan? Relevansi Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang terjadi di tingkat provinsi/nasional? Keterkaitan Apakah perubahan dalam suatu indikator didukung oleh perubahan dalam indikator lain yang secara teoretis atau empiris berkaitan?

PENARGETAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAHTANGGA

PENENTUAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

HARAPAN KEPADA TKPK Pemantapan kapasitas tim teknis dalam analisis dan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Penajaman substansi materi Rakor TKPK di daerah. Advokasi untuk peningkatan relevansi anggaran SKPD untuk penanggulangan kemiskinan.