VERIFIKASI KEBUTUHAN SPESIALIS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
SIPERMON BUK (Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK)
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
Profil dan Informasi Peluang Kerja DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PELAKSANAAN REFORMASI PERIJINAN DI
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SJSN.
PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN :
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Kasubdit Bina Gizi Makro
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PERTEMUAN KE 10 YATI MARYATI, SKM
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
Kode Etik dalam Anestesiologi dan Terapi Intensif
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
AKREDITASI NASIONAL RUMAH SAKIT
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
Evaluasi dan Rencana Kerja
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI 1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik dan Kanwil.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Pengelolaan Hibah Daerah
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Transcript presentasi:

VERIFIKASI KEBUTUHAN SPESIALIS

PELAKSANAAN VISITASI I TAHUN 2016 Usulan Daerah 144 RS 113 Kab/Kota 29 Provinsi Target Visitasi 124 RS 29 Provinsi Realisasi Visitasi 121 RS 110 Kab/Kota Rekomendasi Hasil Visitasi 90 RS 85 Kab/Kota 27 Provinsi Catatan : Visitasi dilakukan pada tanggal 29 November sd 10 Desember 2016 Instrumen visitasi meliputi instrumen ketenagaan, instrumen sarana prasarana dan instrumen validasi rumah sakit dan sosial ekonomi

DAPAT DIPENUHI (ANGKATAN I) * DAFTAR KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS (4 DASAR DAN 1 PENUNJANG) DI 90 RUMAH SAKIT REKOMENDASI VISITASI TAHAP I NO JENIS SPESIALIS KEKURANGAN DAPAT DIPENUHI (ANGKATAN I) * 1 SPESIALIS ANAK 68 2 SPESIALIS OBYGIN 47 11 3 SPESIALIS PENYAKIT DALAM 52 8 4 SPESIALIS BEDAH 60 9 5 SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 48 * Jumlah lulusan masih terbatas, akan segera dipenuhi secara bertahap April sd Juni 2017

SYARAT PENGUSULAN WKDS Usulan dilakukan secara berjenjang dari rumah sakit di Kab/Kota kepada Bupati/Walikota (up.dinkes kab/kota) dan diusulkan kepada Gubenur (up.dinkes propinsi) dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kesehatan up.Kepala Badan PPSDM Kesehatan secara online melalui http://wkds.kemkes.go.id Setiap daerah yang mengusulkan harus membuat surat pernyataan yang mencantumkan isi sbb : Menyusun perencanaan kebutuhan sesuai tugas dan wewenangnya Bersedia menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan spesialistik di rumah sakit penempatan Bersedia memberikan insentif daerah kepada peserta WKDS sebesar Rp. ...... Bersedia menyediakan tempat tinggal/rumah dinas bagi peserta WKDS Menerbitkan surat ijin praktik bagi peserta WKDS Memberikan jaminan keamanan kepada peserta WKDS Memberikan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MEKANISME PENGUSULAN DOKTER SPESIALIS (WKDS) RSUD KAB/KOTA RS mengusulkan kepada Bupati/Walikota up Dinkes Kab/Kota Kab/kota up Kadinkes Kab/Kota melakukan verifikasi dan setelah disetujui diusulkan kepada Gubenur up Kepala Dinkes Provinsi Gubenur up Kepala Dinkes Propinsi melakukan verifikasi usulan dan setelah disetujui usulan diteruskan kepada Menteri Kesehatan up.Kepala Badan PPSDM Kesehatan RSUD PROPINSI RS mengusulkan kepada Gubenur up Kepala Dinkes Propinsi RS UPT VERTIKAL/BUMN RS mengusulkan kepada Dirjen Yankes up. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Yankes melakukan verifikasi dan setelah disetujui maka usulan diteruskan kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Badan PPSDM Kesehastan RS TNI/POLRI RS TNI mengusulkan kebutuhan dokter spesialis kepada Kapuskes TNI Kapuskes TNI melakukan verifikasi setelah disetujui maka usulan diteruskan kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Badan PPSDM Kesehatan RS Polri mengusulkan kebutuhan dokter spesialis kepada Kapusdokkes Kapusdokkes melakukan verifikasi, setelah disetujui maka usulan diteruskan kepada Menteri Kesehatan up Kepala Badan PPSDMK Usulan dilakukan secara online melalui http://wkds.kemkes.go.id

YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA Terima Kasih http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg