Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan 2010 PROGRAM KEGIATAN.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
PROGRAM KERJA PPPPTK BMTI TAHUN 2017
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
Sistem Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, Oktober 2017.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Kriteria.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN VOKASI SISTEM GANDA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2019
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Kebijakan implementasi
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Jakarta, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakaerjaan Tahun 2018 Jakarta, 1-2 Peb 2018 Oleh : Drs. ASEP GUNAWAN , MM DIREKTUR BINA PEMAGANGAN DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMNAKER RI

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakaerjaan Tahun 2018 Jakarta, 1-2 Peb 2018 Oleh : Drs. ASEP GUNAWAN , MM DIREKTUR BINA PEMAGANGAN DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMNAKER RI

Outline 2019 2018 2017 Capaian Program, Kegiatan & Anggaran Capaian Kinerja Kendala & Solusi 2018 Matrik Renlagiat Rencana Penyerapan Dekon 2019 Capaian kinerja thd Renstra Selisih Capaian thd Renstra Outline

2017 PROGRAM: Realisasi keuangan = 93,99% Realisasi fisik = 97,02% Capaian Program , Kegiatan & Anggaran 2017 Realisasi keuangan = 93,99% Realisasi fisik = 97,02% PROGRAM: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas NO KEGIATAN TARGET OUTPUT REALISASI OUTPUT ANGGARAN (ribuan) % PAGU REALISASI A Peningkatan Kuantitas Negara Penerima Pemagangan Luar Negeri 3 Negara 386.600 385.082 99,6 B SDM Stakeholder Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang ditingkatkan kapasitasnya 1400 Org 1300 5.355.143 4.890.480 91,32 C Data dan Informasi Pemagangan 2 data 738.067 674.553 91,39 D Layanan dukungan Manajemen Eselon I 4 layanan 90.200 90.140 99,93 E Layanan Perkantoran 12 bulan 1.248.150 1.211.658 97,08 F Lembaga Penyelenggara Pemagangan yang diverifikasi dan di Bina 22 Lembaga 1.720.400 1.713.827 99,62   9.538.560 8.965.740 93,99

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Capaian Kinerja 2017 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri 7.820 org 7.710 org 98,59% Peserta yang mengikuti pemagangan mandiri 600 org 56.119 org 9.353% Perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri 35 perush 1.051 perush 3.003% Peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri 2.200 org 5.263 org 239,23% Penyelenggara pemagangan luar negeri 22 lembaga 40 lembaga 181,8% Lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi 1.000 org 5.635 org 563,5%

2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 1 Masih tingginya resistensi dari serikat pekerja/buruh terhadap penyelenggaraan pemagangan yang dianggap sebagai kamuflase buruh upah murah dan outsourching sehingga perusahaan gamang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemagangan, baik pada kegiatan koordinasi Teknis maupun bimbingan teknis Pembimbing/Pendamping Melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dalam kegiatan baik sebagai nara sumber maupun sebagai peserta. Menghimbau perusahaan agar melibatkan unsur Serikat Pekerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemagangan. 2 Pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun yang bertepatan dengan event nasional (Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta pemagangan 2017 di Bekasi) sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan, memprioritasnya kegiatan yang melibatkan stakeholders pada awal tahun

2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 3 Belum semua program pemagangan terakomodir pada skema uji (asesmen) Koordinasi dengan LSP terkait untuk mengajukan perluasan skema uji (asesmen) Merencanakan pelatihan Pelatih Di tempat Kerja dan Penyelenggara Pemagangan. Mendorong kawasan industri untuk membentuk LSP 2 dan TUK di masing-masing kawasan industri 4 Belum semua perusahaan penyelenggara pemagangan memberitahukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota Penguatan peran dan fungsi dinas ketenagakerjaan dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan. Mengoptimalkan database online. www.naker.pemagangan.go.id 5 Perusahaan belum memahami sepenuhnya tentang Permenaker No. 36 tahun 2016 sehingga belum meyelenggarakan program pemagangan Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi Permenaker nomor 36 tahun 2016 dan meningkatkan alokasi anggaran (APBD) dalam meningkatkan penyelenggaraan program pemagangan. Menghimbau Pemerintah Daerah agar perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya melaksanakan pemagangan mandiri

2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 6 Adanya pemberlakuan peraturan baru di Jepang, sehingga menyebabkan lembaga penerima di Jepang dievaluasi ulang oleh Badan Pengawas Baru (OTIT), sehingga mengurangi penerimaan peserta pemagangan Pembinaan dan sosialisasi peraturan baru tentang pemagangan di Jepang ke lembaga penyelenggara pemagangan luar negeri. Promosi ke perusahaan-perusahaan dan Negara yang potensial menerima peserta pemagangan asal Indonesia. 7 Belum tersedianya regulasi bagi peserta pemagangan di Negara Australia sehingga tidak tersedia visa pemangangan Perlu adanya penyamaan persepsi bahwa pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja sehingga dimungkinkan menggunakan visa pendidikan 8 Menunggu proposal dari Negara Polandia Aktif koordinasi untuk memantau perkembangan proposal.

PLN PDN PJP AP TU 2018 Pengadaan sarpras kantor Penyelenggaraan PLN Monev penyelengggaraan PLN Koordinasi & konsolidasi negara penerima pemagangan LN PLN Pelaksanaan Sertifikasi Sektor Monev Penyelenggaraan PDN Bimtek pembimbing/pendamping Pembukaan Program Pemagangan Mandiri Rakor Penyelenggara Pemagangan PDN Rakor FKJP Pembentukan FKJP Harmonisasi Program Pemagangan Identifikasi Kriteria Penyelenggara Pemagangan PJP AP Koordinasi & sinkronisasi penyelenggara PLN Mediasi Advokasi Penyelenggara PLN Verifikasi Penerbitan ijin Lembaga Penyelenggara PLN TU Penyusunan RKAKL Penyusunan Renlakgiat &Program Kerja Penyusunan Laporan Penyusunan LAKIP Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

2018 Matrik Renlakgiat

2018 Rencana Penyerapan NO BULAN RENCANA REALISASI PERBULAN KOMULATIF % 1 Januari 1.206.079.250 6 2 Februari 1.281.942.250 2.488.021.500 12 3 Maret 1.209.012.250 3.697.033.750 17 4 April 1.320.065.250 5.017.099.000 23 5 Mei 1.114.962.250 6.132.061.250 29 Juni 2.860.279.450 8.992.340.700 42 7 Juli 3.034.455.450 12.026.796.150 56 8 Agustus 6.159.157.850 18.185.954.000 85 9 September 1.047.970.250 19.233.924.250 90 10 Oktober 1.095.712.250 20.329.636.500 95 11 November 651.308.250 20.980.944.750 98 Desember 498.682.250 21.479.627.000 100

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 Penyelenggaraan program pemagangan (Dekon-APBN) agar segera dikasanakan dengan mempertimbangan potensi PERUSAHAAN dan JUMLAH PENGGANGGURAN di masing-masing daerah secara proposional. Bekerja sama dengan stakeholders terkait (FKJP, Kadin, Apindo, LSP dan asosiasi lainnya). Program Pemagangan harus berdasarkan jabatan (Okupasi) dan merujuk pada SKKNI/Standar International/Standar Khusus dan pelaksanaan praktek kerja di perusahaan bukan di lembaga pelatihan. Agar mulai dipersiapkan sertifikasi kompetensi nasional (BNSP). Dinas ketenagakerjaan diharapkan untuk meningkatkan alokasi APBD dalam penyelenggaraan program pemagangan dan sosialisasi regulasi pemagangan. Dinas Ketenagakerjaan agar meningkatkan peran dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan. Dinas ketenagakerjaan mendorong perusahaan di wilayah kerjanya untuk menyelenggarakan pemagangan mandiri. Pemerintah Kabupaten/Kota diharap dapat berpearn dengan menyediakan anggaran dan memberikan dukungan dalam hal sosialisasi/penyebarluasan informasi ke masyarakat dan mempersiapkan calon peserta magang Pemerintah Provinsi diharap dapat berperan dengan menyediakan anggaran dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan rekrutmen/seleksi calon peserta pemagangan, penyelenggaraan pelatihan pra pemberangkatan tahap I daerah, medical check up , pengurusan dokumen keberangkatan, dan keberangkatan peserta ke pelatihan pra pemberangkatan tahap II di pusat ; Dinas Ketenagakerjaan agar menginformasikan kepada LPK Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (SO) untuk : mengajukan permohonan rekomendasi paspor kepada Ditjen Binalattas sebelum mengajukan permohonan penerbitan paspor ke kantor imigrasi setempat. Menginformasikan kepada Ditjen Binalattas apabila memiliki MOU baru dengan penerima di Luar Negeri khususnya, dibidang Caregiver.

Indikator Kinerja Kegiatan 2019 Capaian Kinerja s.d. 2018 terhadapat Renstra NO Indikator Kinerja Kegiatan T ∑T R ∑R % 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri (ORG) 8.310 8.320 8.330 8.340 33.300 8.080 7.660 7.710 23.450 70% 2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan mandiri (ORG) 500 550 600 650 2.300 16.387 17.057 56.119 72.955 89.563 3894% 3 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri (PERSH) 15 25 35 45 120 995 1.243 1.051 1.366 3.289 2741% 4 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri (ORG) 2.000 2.100 2.200 1.800 8.100 5.478 6.620 5.263 6.842 17.361 214% 5 Jumlah penyelenggara pemagangan luar negeri (LEMBAGA) 14 16 22 20 72 40 52 95 132% 6 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi (ORG) 1.000 4.000 5.635 7.326 141%

Indikator Kinerja Kegiatan 2019 Lebih atau sisa capaian Kinerja terhadapat Renstra NO Indikator Kinerja Kegiatan RENSTRA CAPAIAN Lebih/ sisa T (2015-2019) R (2015-2018) 1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri (ORG) 41.650 31.790 -9.860 2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan mandiri (ORG) 3.000 162.518 159.518 3 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri (PERSH) 175 4.655 4.480 4 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri (ORG) 10.500 24.203 13.703 5 Jumlah penyelenggara pemagangan luar negeri (LEMBAGA) 94 147 53 6 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi (ORG) 5.000 12.961 7.961