RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KELOMPOK 2 PEMBIMBING:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MUSEUM DAN MASYARAKAT DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Advertisements

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
Baleg, 29 November Proses Penyusunan Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk.
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Disampaikan pada acara :
SISTEMATIKA KARYA ILMIAH
OLEH : AGUNG WIHADI, S.Pd PENGAWAS TK/SD BAJUBANG BATANGHARI JAMBI
PROPOSAL KEGIATAN DONOR DARAH
PERLINDUNGAN KONSUMEN
WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PROGRAM KERJASAMA LPMP DENGAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN Oleh:
Anggota Kelompok : Andika Riau Nanda - Frenki -
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Universitas Padjadjaran
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (PT-EBT)
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
METODE PERANCANGAN ILM
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
S E L A M A T D A T A N G.
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
SISTEMATIKA UU NO. 12 TAHUN 2011
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) LAMPUNG SELATAN TAHUN NASKAH AKADEMIK.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Peran Orang Tua dalam Pembangunan Keluarga dan Bina Keluarga
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
AMDAL - SKB.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KELOMPOK 2 PEMBIMBING: YULANTO ARAYA, S.H,.M.H ANGGOTA: 1.ISWAN CAHYADI 2.EVI HASTUTI 3.SHARON 4.MULDIANA 5.PUTRA ADITIA GUMILANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEKANISME PNBP ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2018 KELOMPOK 2 PEMBIMBING: YULANTO ARAYA, S.H,.M.H ANGGOTA: 1.ISWAN CAHYADI 2.EVI HASTUTI 3.SHARON 4.MULDIANA 5.PUTRA ADITIA GUMILANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEKANISME PNBP ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2018

1. PERMASALAHAN a. Bagaimanakah bentuk pelindungan Pemerintah terhadap Ekspresi Budaya Tradisional? b. Bagaimanakah pengembangan dan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional? c. Bagaimanakan peran serta masyarakat dalam mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisonal?

2. SOLUSI PERMASALAHAN c. Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam pengelolaan EBT, dan masyarakat juga dapat membentuk forum dalam upaya pengembangan EBT. c. Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam pengelolaan EBT, dan masyarakat juga dapat membentuk forum dalam upaya pengembangan EBT. b. Pengembangan dan Pemanfaatan EBT melalui pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, dan pelindungan yang melibatkan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengelolaannya. a.Pelindungan Pemerintah berupa pembentukan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah berupaya menjaga hak setiap masyarakat daerah, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional, terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal dan menjaga martabat EBT dari pengambilan secara tidak sah dan penyalahgunaan EBT.

3. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN a.FILOSOFIS untuk mempertahankan jati diri bangsa dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di daerah. b. SOSIOLOGIS Untuk melestarikan dan melindungi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. a.FILOSOFIS untuk mempertahankan jati diri bangsa dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di daerah. b. SOSIOLOGIS Untuk melestarikan dan melindungi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. c. YURIDIS Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. c. YURIDIS Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

4. SISTEMATIKA PENGATURAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGEMBANGAN BAB III PEMANFAATAN BAB IV PELESTARIAN DAN PELINDUNGAN BAB V KELEMBAGAAN BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

5. KESIMPULAN DAN SARAN a.KESIMPULAN Perlu memberikan pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui pembentukan Peraturan Pemerintah. b. SARAN perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ekspresi Budaya Tradisional. a.KESIMPULAN Perlu memberikan pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui pembentukan Peraturan Pemerintah. b. SARAN perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ekspresi Budaya Tradisional.

TERIMA KASIH