DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Advertisements

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Bismillahirrohmaanirrohiem
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Program Keahlian Ganda (PKG)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Namo Buddhaya.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJJ)
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Direktorat Guru dan Tenaga dan Pendidikan
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Latihan Penyusunan RPJMD
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AKUNTABILITAS KINERJA
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PENINGKATAN KUALITAS GURU
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMDA KERINCI
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAFTAR PAPARAN 1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah 2. Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Dengan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan 3. Keterkaitan Antara Sasaran RPJMD dengan Sasaran Profram dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ruang LingkupKewenangan Manajemen 1.Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.Pengelolaan Dikmen Kurikulum 1.Penetapan Kurikulum mulok Pendidikan Khusus 2.Penetapan Kurikulum mulok dikmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi Perizinan1.Penerbitan izin SM yang diselenggarakan masyarakat 2.Penerbitan izin SLB yang diselenggarakan masyarakat KEWENANGAN URUSAN PENDIDIKAN

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tugas : Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan 1.Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi :

Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Dengan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi ”. Meningkatkan Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata Menurunn ya angka kemiskinan Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi Meningkatnya % Lulusan SMK Bidang Pertanian dan Perkebunan yang disertifikasi oleh LSP Meningkatnya % Lulusan SMK Bidang Kelautan dan Perikanan yang disertifikasi oleh LSP Meningkatnya % Lulusan SMK Bidang Pariwisata yang disertifikasi oleh LSP Meningkatnya % Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pendidikan Meningkatnya APK SM; APK SM Laki-laki; APK SM Perempuan Meningkatnya % SMA, SMK, SLB terakreditasi A Meningkatnya % Lulusan SMK yang disertifikasi oleh LSP Visi RPJMD Misi RPJMD Sasaran RPJMD Sasaran Renstra Meningkatkan kesehatan Masyarakat Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat Meningkatnya % Lulusan SMK Bidang Kesehatan yang disertifikasi oleh LSP Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Meningkatnya layanan administrasi Pemerintahan

NoMasalah PokokMasalahAkar Masalah 1 Akses Pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah Jumlah RKB terbatas Masih ada pemukiman pendidikan yang jaraknya cukup jauh dari satuan pendidikan menengah terdekat Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat terbatas. Masih ada anak berkebutuhan khusus tidak sekolah Terbatasnya jumlah Satuan pendidikan khusus Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi 2 Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah Belum terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan Belum terpenuhinya standar sarana dan parasana Belum terpenuhinya standar pengelolaan dan pembiayaan Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari komptensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

NoMasalah PokokMasalahAkar Masalah 3 Belum relevannya program keahlian SMK dengan untuk peningkatan sektor unggulan daerah dibidang kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan dan kebutuhan tenaga kerja bidang lainnya Kompetensi lulusan masih rendah Kurangnya sarana pembelajaran produktif Belum terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK Keterbatasan guru Produktif Masih banyak lulusan SMK yang tidak bekerja atau melanjutkan Program keahlian tidak sinkron dengan kebutuhan tenaga kerja dan potensi lokal Kurangnya kerjasama dengan DUDI dan instansi Pemerintah Terkait Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan