Unsur Pimpinan Unsur Pelayanan Unsur Pelaksana KASUBSI VERIFIKASI PAUR DATA KASUBSI YAR (BP) UR DATA 2 UR DATA 1 KAUR UJI UR UJI 2 UR UJI 1 KAUR APK UR.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Advertisements

KPA Kuasa Pengguna Anggara
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
“ KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN ”
PKJ 039 : “ JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU ” Syair dan Lagu: Arnoldus Isaak Apituley (1998)
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
MTsN SELAT KAB. KAPUAS JL. TAMBUN BUNGAI NO. 49 TELP.(0513)23539
MEKANISME PELAKSANAAN PPL 2 TAHUN 2007/2008 Optimalisasi Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Semua Komponen yang Terlibat dalam Pelaksanaan PPL 2.
BAB 24 JASA ASSURANCE LAINNYA.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KONVERSI DATA APLIKASI DPP DAN GPP 2015 UTK SATKER PILOT PROJECT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KOORDINASI TRIPARTID
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENETAPAN KINERJA BAG REN POLRESTABES BANDUNG
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
PEMBINAAN FUNGSi KESEJARAHAN TNI ANGKATAN LAUT DAN PERMASALAHANNYA
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
AKI PENDIDIKAN BUTA HURUF KAWIN MUDA P.A. KERJA UPAH PEMERINTAH
DADANG PRIYONO Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKPPD KABUPATEN CIREBON.
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Kanwil Kemenag Jawa Timur
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
Pengelola Pengadaan Barang dan jasa
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
STRUKTUR ORGANISASI SAT BINMAS
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SMPN 3 MASTRIP BOJONEGORO Jalan Raya Dander Km
STRUKTUR ORGANISASI SLOG TNI ESELON PEMBANTU PIMPINAN
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
LANGKAH-LANGKAH VERVAL NUPTK DI PADAMU NEGERI
SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
SEKRETARIS Presentasi By: Dwi Wahyu P ( XII APK 1 )
1 inchi = 2,54 cm 1 feet = 30,48 cm 1 feet = 0,3048 m 1 yard = 0,9144 m 1 mil = 1,609 km 1 mil = m.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS). MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51)
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
(SISTEM INFORMASI AKADEMIK)
CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI
LISTRIK ARUS SEARAH Pengertian u (t) = U1 = tetap v t1 t2 t3 t
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Bimbingan Teknis Verifikasi Berkas Pemutihan Tugas/Izin Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Presented By : Subbag.
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PROFESI DI BIDANG PERBENDAHARAAN
adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD Perbendaharaan.
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
TATA KELOLA KAMPUS disajikan dalam acara
PERSIAPAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERBENDAHARAAN TAHUN 2019 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
Transcript presentasi:

Unsur Pimpinan Unsur Pelayanan Unsur Pelaksana KASUBSI VERIFIKASI PAUR DATA KASUBSI YAR (BP) UR DATA 2 UR DATA 1 KAUR UJI UR UJI 2 UR UJI 1 KAUR APK UR APK 2 UR APK 1 KAUR NON APBN UR NON APBN 2 UR NON APBN 1 KASUBSI SILTA (PPABP) PAUR SIL MIL UR SIL MIL KAUR SIL PNS UR SIL PNS UR APK 4 UR APK 3 PAUR TU UR TU KA AKUN (PPSPM)