MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Evaluasi KD 5.2 START.
Advertisements

PENDAPATAN NASIONAL Pertemuan ke
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL
USULAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN KUTAI TIMUR PEMERINTAH
L A P O R A N PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
Provinsi D.I. Yogyakarta
Asisten Pemerintahan dan Kesra
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Berita Resmi Statistik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan national Pertemuan 9.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
BERITA RESMI STATISTIK
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO BAB 1
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN PROSPEK EKONOMI TAHUN 2013
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
RENCANA PEMBIAYAAN.
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO BAB 1
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Kebijakan Fiskal Indonesia
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
IKHTISAR PEREKONOMIAN 2010 DAN PROSPEK 2011
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
Faktor Eksternal Kebijakan Fiskal Faktor Internal Output
PEREKONOMIAN INDONESIA
DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Pertemuan 10 Pembangunan Ekonomi Daerah
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MEMAHAMI ILMU EKONOMI Nuryana Haprin. Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil.
Transcript presentasi:

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI DISAMPAIKAN PADA MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019 Balikpapan, 16 April 2018

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NO. INDIKATOR PEMBANGUNAN PELAKSANAAN RKPD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. PDRB ADHB (Rp. Triliun) 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 592,50 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,25 6,30 5,26 1,71 -1,21 -0,38 3,13 3. Tingkat Pengangguran (%) 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 6,91 4. Tingkat Kemiskinan (%) 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 6,19 5. I P M 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 - 6. Laju Inflasi (%) *YoY 7,28 6,35 5,6 9,65 4,89 3,39 3,15 7. Investasi (Rp.Triliun) 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,38 20,19 28,20 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 75,24 81,97 83,19 82,64

OUTLOOK PEREKONOMIAN KALTIM PERTUMBUHAN EKONOMI MENGALAMI PENINGKATAN DISTRIBUSI PDRB SISI PENGELUARAN KOMPONEN PENGELUARAN 2013 2014 2015 2017 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 14.14 15.20 17.19 17.90 16.42 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0.34 0.40 0.49 0.48 0.44 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3.91 4.46 4.98 4.76 3.52 Pembentukan Modal Tetap Bruto 24.87 26.51 28.94 28.55 26.30 Perubahan Inventori 1.90 2.34 1.15 0.38 0.30 Net Ekspor Antar Daerah 4.49 7.27 13.86 21.82 24.03 Net Ekspor LN 50.36 43.83 33.41 26.11 28.99 Data : BPS Tahun 2017 Data : BPS Tahun 2017 PERTUMBUHAN EKONOMI MENUNJUKKAN PERBAIKAN baik disektor non migas maupun non migas dan batubara. Hal ini didukung oleh pertumbuhan net ekspor antar daerah dan net ekspor Luar negeri yang artinya komoditas ekspor antara lain masih didominasi pertambangan. STRUKTUR EKONOMI masih didominasi oleh sektor ekstraktif yakni pertambangan dan penggalian Pertambangan Penggalian Industri Pengolahan Perdagangan Pertanian

PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2018 Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun. Jika dibanding tahun 2013, Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3,9 Triliun; Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA 2 PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN 3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI & OUTLET 4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN 5 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK “MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI”

PEMBANGUNAN JALAN TOL AKHIR 2018 TARGET OPERASIONAL SEKSI 1 BALIKPAPAN - SAMARINDA TARGET OPERASIONAL AKHIR 2018 SEKSI 1 APBD KALTIM SEKSI 2, 3, 4 BUJT, JASA MARGA SEKSI 5 APBN

PEMBANGUNAN SOFT OPENING : 24 MEI 2018 BANDARA SAMARINDA BARU/APT PRANOTO SOFT OPENING : 24 MEI 2018

PEMBANGUNAN Merupakan Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 58/2017 BENDUNGAN MARANGKAYU Merupakan Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 58/2017 Progress : 90%

PEMBANGUNAN TARGET TUNTAS : 31 DESEMBER 2018 SISTEM TRANSMISI AIR BAKU SEKERAT TARGET TUNTAS : 31 DESEMBER 2018 Bangunan free intake Sekerat

PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERITIP IMPOUNDING AGUSTUS 2017

PEMBANGUNAN Menghubungkan Nipah-nipah (PPU) – Melawai (Balikpapan) JEMBATAN TOL TELUK BALIKPAPAN 5,4 Km - 33 m Menghubungkan Nipah-nipah (PPU) – Melawai (Balikpapan)

PEMBANGUNAN MASJID PEMDA Lokasi : Lapangan Kinibalu

PEMBANGUNAN TARGET TUNTAS AKHIR 2018 JEMBATAN MAHAKAM V (Jembatan Kembar) Pembangunan Jalan Pendekat Sisi Samarinda Kota Pembangunan Jalan Pendekat Sisi Samarinda Seberang Pembangunan Bentang Jembatan TARGET TUNTAS AKHIR 2018

PEMBANGUNAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TERIMA KASIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018