Kebijakan dan Strategi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN PENYEDIAAN PERUMAHAN Kebijakan dan Strategi Oleh : Ir. Dedy Permadi, CES Pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya Kepala PIU National Affordable Housing Program Jakarta, 27 Juli 2018

BIODATA NARASUMBER Yogyakarta , 16 Mei 1961 Sarjana Arsitektur UGM, 1984, CES Science de l’habitat ENTPE, France, 1989 Karyawan Kementerian PUPR ( IV C), sejak tahun 1985 Pendidikan/kursus singkat non gelar : kursus PIL AMDAL Dep.PU (1991), Penataran Manajemen Proyek Pembangunan Bid. Cipta Karya (1993), Pelatihan Manajemen Perkotaan (Medan, 1995), TOT Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (1999), Training Programme for Overseas Professionals on Urban Infrastructure, planning and Management (New Delhi, India, 2001), Training ’Inner City Revitalization’ (Rotterdam, Belanda, 2003) dan TOT Bidang Perkotaan dan Perdesaan (2004). Diklat penjenjangan : diklat ADUM (1999), SPAMA (2001), diklat PIM 2 (2010), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII Lemhannas RI, tahun 2015. Riwayat jabatan : Eselon IV (1999-2005), eselon III (2005-2013), Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Ditjen Penataan Ruang (2013-2015) dan Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan (2015-2016),pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya (2016-sekarang), Advisor pada Kementerian PUTK, RDTL (2017), Kepala PIU-National Affordable Housing Program (2018-sekarang) Penghargaan : Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun, Satyalencana Kebaktian Sosial (2005), dan Satyalancana Wira Karya (2010). BIODATA NARASUMBER Ir. Dedy Permadi, CES

Daftar isi Isu Strategis penyediaan perumahan Permasalahan umum (backlog dan RTLH) Kebijakan, Strategi dan Target RPJMN 2015-2019 Kebijakan Target RPJMN dan distribusinya ke RPJMD Program Penyediaan Perumahan Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pembagian Kewenangan

ISU STRATEGIS

ebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan Regulasi Bantuan stimulan Penyediaan rumah Backlog penghunian 7,6 Juta unit “Setiap Orang/Keluarga/ Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni” ”tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuni, aset bagi pemilik” 3,4 rumah tidak layak huni Juta unit Pasal 28 H, UUD NRI 1945 Setiap orang berhak....bertempat tinggal, ...lingkungan hidup baik dan .....

GAMBAR 2 SEBARAN BACKLOG KEPEMILIKAN BERDASARKAN PROVINSI Ket (unit): < 100.000 100.000-500.000 500.001-1.000.000 >1.000.000 GAMBAR 3 SEBARAN BACKLOG PENGHUNIAN BERDASARKAN PROVINSI Ket (unit): < 100.000 100.000-500.000 500.001-1.000.000 >1.000.000

1 Pendataan GAMBAR 1 SEBARAN RTLH DI INDONESIA TABEL1 SEBARAN RTLH PER PROVINSI DI INDONESIA

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TARGET RPJMN 2015-2019 SEKTOR PERUMAHAN

7 1 2 6 5 3 4 Permasalahan operasional PENYEDIAAN PERUMAHAN Supply dan Demand tdk seimbang 1 RTRW PERIZINAN data, informasi & dok perencanaan perumahan Gagasan Perum. MBR Pengadaan tanah Pemanfaat an Kontruksi 2 alokasi ruang untuk perumahan, khususnya MBR terbatas Proses pengadaan, pembebasan, sertifikasi dan konsolidasi tanah Rendahnya daya beli masy Prosedur perizinan perumahan 6 Ketidak terpaduan dg infrastruktur 5 3 4

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Tahun 2015-2019 Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Tahun 2015-2019 Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan Mengembangkan pengelolaan tanah Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan

Lembaga pembiayaan/ badan usaha Stakeholder penyediaan perumahan RP3KP, pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah, perizinan, data dan informasi regulator fasilitator, stimulator dan penggerak Pemerintah daerah pemerintah bank tanah, developer negara dan aset manajemen Hunian sementara Lembaga penelitian BUMN/ BUMD perbatasan Stakeholder pre-fabrifikasi rumah tumbuh Lembaga pembiayaan/ badan usaha masyarakat KPBU, avaibility payment, Bapertarum PNS, BLU, BPJS, Asabri Pembentukan Kelompok Kerja

2,2 7,6 5,4 Backlog Penghunian RUSUN 550.000 RUSUS 50.000 RUSWA (PB) juta unit Target Penanganan 2,2 juta unit Hingga 2019 RUSUN 550.000 RUSUS 50.000 RUSWA (PB) 250.000 KPR FLPP 900.000 KPR SWADAYA 450.000 PSU 676.950 menjadi 5,4 juta unit

1,5 3,4 1,9 Rumah Tidak Layak Huni RUSWA (PK) juta unit menjadi Target Penanganan 1,5 juta unit Hingga 2019 RUSWA (PK) 1.500.000 menjadi 1,9 juta unit

Program Pengembangan Perumahan: PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA Pembangunan rumah susun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN

Program Pengembangan Perumahan: PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Pembangunan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum

Program Pengembangan Perumahan: PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBELUM SETELAH Bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum

Program Pengembangan Perumahan: BANTUAN PSU Pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum Jalan Lingkungan PSU Tempat Pengolahan Sampah Jaringan Air Minum

PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT dan DAERAH

Perumahan Penerima manfaat Bentuk Program Sumber dana SUB URUSAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perumahan Penyediaan rumah bagi MBR Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pusat Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kabupaten/ kota 2 Kawasan Permukiman Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas >15 Ha Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 Ha Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas <10 Ha 3 Perumahan dan Kumuh - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota Penerima manfaat MBR Bencana nas Program nas Bencana prov Program prov Bencana kab/kt Progr. kab./kota Rumah Susun Rumah Tapak BSPS PK dan PB Bentuk Program Rumah Susun Rumah Tapak BSPS PK dan PB Rumah Susun Rumah Tapak BSPS PK dan PB Sumber dana APBN KPBU Swasta/masy APBD KPBU Swasta/masy APBD KPBU Swasta/masy

Penerima manfaat Bentuk Program Sumber dana SUB URUSAN NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 Kawasan Permukiman Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas >15 Ha Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 Ha Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas <10 Ha Penerima manfaat Masy di kws KUMUH Masy di kws KUMUH Masy di kws KUMUH SLUM Peremajaan (Rusun) Pemugaran (BSPS) SQUATTERS Permukiman Kembali (Rusun) SLUM Peremajaan (Rusun) Pemugaran (BSPS) SQUATTERS Permukiman Kembali (Rusun) SLUM Peremajaan (Rusun) Pemugaran (BSPS) SQUATTERS Permukiman Kembali (Rusun) Bentuk Program Sumber dana APBN KPBU Swasta/masy APBD KPBU Swasta/masy APBD KPBU Swasta/masy