Kementerian Kesehatan KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PBJ PRA-DIPA 2019 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Disampaikan pada WORKSHOP MONEV PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENKES Jakarta, 11 Juli 2018
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
Perkembangan alokasi pbj 3 tahun terakhir NON PBJ 72,52% 2016 2017 2018 Alokasi pengadaan barang jasa di lingkungan selama 3 tahun terakhir rata-rata per tahunnya adalah 23,65%, meliputi belanja modal dan belanja barang TAHUN ALOKASI TOTAL ALOKASI PBJ % 2016 64.244.591.680.000 12.710.747.570.962 19,78% 2017 59.114.103.837.000 14.172.873.640.000 23,98% 2018 59.706.976.503.000 16.405.520.000.000 27,48%
Realisasi PBJ kemenkes menurut metode situasi 6 juli 2018
PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES 2 PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES 28,9 % 45,2 % Rp 4,8 T 12,6% Rp 6,4 T Rp 1,6 T Penggunaan e katalog dalam penyediaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 1,6 T pada tahun 2016 menjadi Rp 6,4T pada 2017, dan pada posisi 18 April 2018 telah mencapai 4,6 T kemungkinan akan meningkat lg pada akhir tahun 2018. Situasi tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pemenuhan barang/jasa melalui e katalog dengan pertimbangan keamanan dan kecepatan 2016 2017 2018 sd 6 JULI
ALOKASI PBJ CUKUP BESAR KEBIJAKAN PBJ PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PBJ KLERIKAL STRATEGIS EFEKTIF & EFISIENSI KUALITAS PRODUK/JASA KETEPATAN WAKTU KUANTITAS RENTAN KORUPSI PROGRAM ALOKASI PBJ CUKUP BESAR EFISIENSI BIAYA
KEBIJAKAN PBJ (2) PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJ Konsolidasi paket PBJ Penggunaan metode percepatan Pelaksanaan PBJ Pra-DIPA REGULASI KOMPETEN TERSISTEM Perpres No.16/2018 Per-LKPP Permenkes
UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN PERSIAPAN PRA-DIPA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN : Orientasi pengadaan masih pada barang/jasa yang rutin (makanan pasien, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Jaringan internet, dll) Koordinasi antara PPK dan Pokja ULP (Pokja Pemilihan) setelah Pagu Definitif Belum ada keberanian untuk melakukan kegiatan Pra-DIPA KOMITMEN UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN PENDAMPINGAN
TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PEMAHAMAN PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. PUSAT PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. ESELON I
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN PRA-DIPA 2019 Identifikasi paket PBJ dari usulan Pagu Anggaran - 2019. FGD penetapan metode, jenis kontrak, bisa tdknya dilakukan konsolidasi paket, dll masing-masing paket PBJ antara PPK/Satker dgn Pokja Pemilihan Tetapkan paket PBJ yang memungkinkan akan dilakukan Pra-DIPA dengan kriteria Barang/Jasa : membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan perencanaan yang lama (pengadaan barang impor, pekerjaan kompleks, dll) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi diawal tahun dan tidak boleh berhenti/terputus
Terima kasih