Kementerian Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Pemerintah Kota Surabaya
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KONSOLIDASI PENGADAAN
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PBJ OLEH APIP Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN KKP TAHUN 2016
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

Kementerian Kesehatan KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PBJ PRA-DIPA 2019 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Disampaikan pada WORKSHOP MONEV PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENKES Jakarta, 11 Juli 2018

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

Perkembangan alokasi pbj 3 tahun terakhir NON PBJ 72,52% 2016 2017 2018 Alokasi pengadaan barang jasa di lingkungan selama 3 tahun terakhir rata-rata per tahunnya adalah 23,65%, meliputi belanja modal dan belanja barang TAHUN ALOKASI TOTAL ALOKASI PBJ % 2016 64.244.591.680.000 12.710.747.570.962 19,78% 2017 59.114.103.837.000 14.172.873.640.000 23,98% 2018 59.706.976.503.000 16.405.520.000.000 27,48%

Realisasi PBJ kemenkes menurut metode situasi 6 juli 2018

PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES 2 PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES 28,9 % 45,2 % Rp 4,8 T 12,6% Rp 6,4 T Rp 1,6 T Penggunaan e katalog dalam penyediaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 1,6 T pada tahun 2016 menjadi Rp 6,4T pada 2017, dan pada posisi 18 April 2018 telah mencapai 4,6 T kemungkinan akan meningkat lg pada akhir tahun 2018. Situasi tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pemenuhan barang/jasa melalui e katalog dengan pertimbangan keamanan dan kecepatan 2016 2017 2018 sd 6 JULI

ALOKASI PBJ CUKUP BESAR KEBIJAKAN PBJ PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PBJ KLERIKAL STRATEGIS EFEKTIF & EFISIENSI KUALITAS PRODUK/JASA KETEPATAN WAKTU KUANTITAS RENTAN KORUPSI PROGRAM ALOKASI PBJ CUKUP BESAR EFISIENSI BIAYA

KEBIJAKAN PBJ (2) PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJ Konsolidasi paket PBJ Penggunaan metode percepatan Pelaksanaan PBJ Pra-DIPA REGULASI KOMPETEN TERSISTEM Perpres No.16/2018 Per-LKPP Permenkes

UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN PERSIAPAN PRA-DIPA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN : Orientasi pengadaan masih pada barang/jasa yang rutin (makanan pasien, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Jaringan internet, dll) Koordinasi antara PPK dan Pokja ULP (Pokja Pemilihan) setelah Pagu Definitif Belum ada keberanian untuk melakukan kegiatan Pra-DIPA KOMITMEN UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN PENDAMPINGAN

TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PEMAHAMAN PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. PUSAT PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. ESELON I

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN PRA-DIPA 2019 Identifikasi paket PBJ dari usulan Pagu Anggaran - 2019. FGD penetapan metode, jenis kontrak, bisa tdknya dilakukan konsolidasi paket, dll masing-masing paket PBJ antara PPK/Satker dgn Pokja Pemilihan Tetapkan paket PBJ yang memungkinkan akan dilakukan Pra-DIPA dengan kriteria Barang/Jasa : membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan perencanaan yang lama (pengadaan barang impor, pekerjaan kompleks, dll) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi diawal tahun dan tidak boleh berhenti/terputus

Terima kasih