FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Presented by Kelompok IV
Advertisements

KUESIONER REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Eselon II dan Satker Pusat
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
PERJANJIAN KINERJA.
Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) KLARIFIKASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA UNIT SATUAN KERJA DITJEN CIPTA KARYA MAKASSAR, 20 JULI 2018

01 DASAR HUKUM Permen PUPR no 9/PRT/2018 Bab 1 pasal 1 Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Permen PANRB no 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Lampiran 1 bagian A.5.e Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: Terdapat penerapan Penetapan kinerja individu Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian TUKIN  Berdasarkan (1) dan (2) maka IKI adalah indikator kinerja yang diterapkan untuk seorang individu yang telah memiliki kesesuaian dengan kinerja individu level diatasnya dan terkait dengan Indikator kinerja organisasi Ketercapaian IKI akan berpengaruh pada capaian kinerja organisasi

GRAND DESIGN SAKIP 02

03 ROADMAP PENGELOLAAN AKUNTABILITAS INDIVIDU DI SIMEKA Penyepakatan IKI Dengan Pejabat Terkait Penyepakatan IKI dengan unit kerja (Eselon II) masing2 Entry IKI hasil kesepakatan ke dalam SIMEKA

TUJUAN KLARIFIKASI 04 Memperoleh pendapat dan masukan dari pelaksana jabatan dilapangan tentang kalimat IKI; Mengumpulkan Uraian Pekerjaan sehari-hari dari Staf yang kesehariannya mengerjakan jabatan untuk bahan perbaikan kalimat IKI; Staff menjadi lebih peduli dan memahami spesifikasi jabatan berikut target pekerjaan dari jabatan tersebut; Mendapatkan Informasi untuk memvalidasi alat ukur kinerja pegawai yang relevan dengan kinerja organisasi, sehingga penilaian tidak dilakukan secara sepihak oleh atasan.

METODE KLARIFIKASI PADA FGD 05 Analisis dan Perumusan IKI jabatan dari dokumen SMK 2015, Kamus Jabatan, Kamus Bahasa Indonesia dan Peraturan Lain yang Relevan Pembuatan Kuesioner dan Penetapan Sampel Pelaksanaan FGD Mengisi kuesioner pra-diskusi, diskusi, mengisi kuesioner pasca diskusi Pengolahan Data hasil Klarifikasi (oleh konsultan) Perbaikan Rumusan IKI

DATA JABATAN YANG DI FGD KAN 06 Kasatker PPK Bendahara Pejabat Penguji SPM Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman Penata Bangunan Gedung dan Permukiman Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman Penyusun Monev dan Pelaporan Pengolah Monev dan Pelaporan Penyusun Program Rencana dan Anggaran Pengolah Program Rencana dan Anggaran Penelaah Keuangan Penata Keuangan Penelaah BMN Penata BMN Pengadministrasi Umum

KUESIONER KLARIFIKASI IKI 07 Menggunakan Google Form yang dapat diakses melalui halaman depan SIMEKA di alamat http://ciptakarya.pu.go.id/simeka/v2/index.php

TERIMA KASIH