DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PENYUSUNAN RKAT IGU UNIT KERJA 2017
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
Kementerian Keuangan RI
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
STRATEGI PERBENIHAN HORTIKULTURA MELALUI APBNP TAHUN 2017
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
Perbendaharaan Negara
SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
EVALUASI PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2017 DAN RANCANGAN KEGIATAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2018 Disampaikan oleh: DIREKTUR.
PROSES HIBAH ALSIN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal.
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI PERAH LAKTASI TINGGI
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2019
Transcript presentasi:

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA BATAS WAKTU PENYAMPAIKAN KONTRAK DAN PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KE KPPN Oleh KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGAKAPAN Depok, 20-22 Nopember 2017

Batas Waktu Pengajuan Data Kontrak dan Penerbitan Nomor Registrasi Kontrak (NRK) Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Nov 2017 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2017 KPPN menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) paling lambat tanggal 7 Desember 2017

Batas Waktu Pengajuan Perubahan Data Kontrak dan Penerbitan NRK Perubahan data kontrak yang telah terdaftar dan telah memiliki NRK diajukan paling lambat ke KPPN tanggal 8 Desember 2017 KPPN menyetujui perubahan data kontrak paling lambat tanggal 12 Desember 2017

Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP2D No. Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Penerbitan SP2D (Pasal 11) 1. SPM-UP/TUP/GUP 8 Des 2017 13 Des 2017 (UP/TUP) 15 Des 2017 (GUP) 2. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP s.d 31 Jul 2017) 8 Sep 2017 Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan 3. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 31 Agt 2017) 15 Sep 2017 4. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Sep 2017) 29 Sep 2017 5. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Sep 2017) 13 Okt 2017 6. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Okt 2017) 27 Okt 2017 7. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 31 Okt 2017) 14 Nov 2017 8. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Nov 2017) 29 Nov 2017 6 Des 2017 9. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Nov 2017) 14 Des 2017 21 Des 2017 10. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des 2017) 28 Des 2017

Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP2D NO Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Penerbitan SP2D (Pasal 11) 11. SPM-LS Non Kontraktual 19 Des 2017 28 Des 2017 12. SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB 15 Des 2017 13. SPM-PP 21 Des 2017 14. Surat ralat retur/SPPK 27 Des 2017 29 Des 2017 15. Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN

LAPORAN PENGADAAN APBN-P DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA LAPORAN PENGADAAN APBN-P SATKER DITJEN HORTIKULTURA TAHUN 2017

PAGU DAN NILAI KONTRAK No Uraian Kontrak Pagu Nilai Kontrak Sisa Pagu Tanggal Kontrak Tanggal BAST Batas Pengajuan SPM ke KPPN 1 PENGADAAN KNAPSACK SPRAYER/HANDSPRAYER (APBN-P) 9.649.800.000 8.336.787.733 1.313.012.267 23-OCT-17 21-DEC-17 2 FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI CULTIVATOR (APBN-P) 8.100.000.000 5.594.350.000 2.505.650.000 3 PENGADAAN FASILITASI SARANA TERPAL (APBNP) 651.000.000 639.870.000 11.130.000 25-OCT-17 13-DEC-17 4 PENGADAAN POMPA AIR 3" (APBNP 2017) 10.625.000.000 7.945.027.450 2.679.972.550 5 PENGADAAN TIMBANGAN DIGITAL (APBNP) 1.137.000.000 814.549.260 322.450.740 24-OCT-17 22-DEC-17 6 PENGADAAN MOTOR RODA TIGA (APBNP) 4.800.000.000 4.505.270.000 294.730.000 27-OCT-17 26-DEC-17 JUMLAH 34.962.800.000 27.835.854.443 7.126.945.557  

PENGADAAN HANDSPRAYER No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   16.083 unit 11.188 unit 4.895 unit Prov.Jateng, Banjarnegara, Temanggung, Magelang , Boyolali, Grobogan, Pemalang Banyuwangi, Trenggalek, Blora, Tegal,Batang, Prov.DIY, Sleman , Kulon Progo, Bogor, Cirebon, Sukabumi , Lamongan , Lumajang , Tuban, Blitar, Nganjuk , Probolinggo

Jumlah Belum Distribusi PENGADAAN CULTIVATOR No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   324 unit 79 unit 245 unit Temanggung, Tegal, Magelang, Batang ( baru terima 5 unit merk Honda), Lumajang (baru trima 4 unit) Malang, Solok, Bandung, Garut, Cianjur, Sragen, Karang Anyar, Klaten, Sukoharjo, Malang, Banyuwangi, Blitar, Tuban, Batu, Sleman, Humbahas, Samosir, Karo, Kerinci, Lampung Timur, Prabumulih, Pagaralam, Muara Enim, Sambas, Bantaeng, Enrekang, Wajo, Kolaka Timur,Tabanan, Kupang, Sumba Timur, Manokwari, Sorong, Peg.Arfak, BBI Aceh, BBI Sumut, BBI Sumbar, BBI Jabar,BBI Jateng, BBI Kalbar, BBI Kalteng, BBI Sulteng, BBI Sulsel, BBI NTT

Jumlah Belum Distribusi PENGADAAN POMPA AIR No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   1.250 unit 1.078 unit 172 unit Bogor, Cianjur, Blitar, Malang, Batu, Mempawah, Kupang, Sumba Timur, Kab Sorong, Kota Sorong, Manokwari

PENGADAAN SARANA TERPAL No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   1.050 Lembar 630 Lembar Lembar Jabar (1 Kab), Jateng (9 Kab), Sumut (2 Kab), Sumbar (1 Kab), Lampung (6 Kab), Sumsel (1 Kab), Kalsel (1 Kab)

PENGADAAN TIMBANGAN DIGITAL No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   150 unit 65 unit 85 Unit Jabar (10 Kab), Jateng (14 Kab), Jatim (6 Kab)

PENGADAAN MOTOR RODA TIGA No Jumlah Pengadaan Jumlah Distribusi Jumlah Belum Distribusi 1   160 unit - unit

Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% paling lambat tanggal 21 Desember 2017 (batas akhir pengajuan SPM Kontraktual) Untuk masa pemeliharaan yang melewati batas akhir pengajuan SPM Kontraktual, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan: dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK; dicantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

Pembayaran Kontrak dengan Bank Garansi Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, SPM-LS dilampiri: Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sd berakhirnya masa kontrak; nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan

Jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari PPK dalam hal : pekerjaan dengan nilai kontrak sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00; kontrak dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00

TERIMA KASIH