Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
Advertisements

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PENGADILAN PAJAK.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Uud dasar negara republik indonesia
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Lanjut….
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU
ISU-ISU LAIN.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Teori konstitusi.
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
HUBUNGAN PERJANJIAN BAKAL CALON LEGISLATIF DAN UU PEMILU
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PENGAWASAN PARTISIPATIF
MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)
PERADILAN Tata Usaha Negara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2018.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Ricky Aulia F, S.H Mata Kuliah : Partai Politik & Pemilu Dosen : Dr. Ismail, S.H.,M.H Universitas Bung Karno Pasca Sarjana 2019 AJUDIKASI Berdasarkan.
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh: SUDARSONO Megamendung, 3 Mei 2018

PENGANTAR TULISAN SISTEM NILAI MODEL KEDAULATAN SISTEM SOSIAL PERKEMBANGAN KESADARAN MANUSIA TULISAN SISTEM NILAI SISTEM SOSIAL MODEL KEDAULATAN

KEDAULATAN “KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR” (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) Yang Lebih Penting: PELEMBAGAAN KEDAULATAN RAKYAT tersebut! Bentuk Pelembagaannya: TRIAS POLITIKA PEMILIHAN UMUM  PASAL 28E (3) UUD 1945: PEMILU ADALAH MANIFESTASI HAK ASASI, MAKA PENEGAKAN HUKUM PEMILU JUGA BAGIAN HAK ASASI.

PEMILU Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi (Ali Moertopo). Tujuan Pemilu: memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat; melaksanakan hak asasi warga negara.

TELAH MENERAPKAN TECHNOLOGY FOR JUSTICE. PEMILU  HAM PEMILU  JUGA BERPOTENSI KONFLIK Ajaran Negara Hukum: Jika timbul konflik, termasuk konflik yang berkaitan dengan Pemilu, harus ada Peradilan yang baik dan terpercaya untuk menyelesaikannya! BAGAIMANAKAH PERADILAN YANG BAIK DAN TERPERCAYA ITU? TELAH MENERAPKAN TECHNOLOGY FOR JUSTICE.

Sengketa Proses Pemilu di PTUN Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap. (Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu).

PUTUSAN PEMBACAAN GUGATAN JAWABAN PEMBUKTIAN BHT: MINUTASI GUGATAN TW: Paling lama 5 hari setelah dibacakannya putusan Bawaslu. Gugatan sudah dilampiri bukti. Dicatat setelah panjar dibayar. PENUNJUKAN MAJELIS DAN PERBAIKAN GUGATAN Penunjukan Majelis pada hari pendaftaran Paling lama 3 hari sejak gugatan diregister. PEMANGGILAN DAN PENJADWALAN SIDANG Paling singkat 3 hari sebelum sidang pertama Majelis menyampaikan court calendar pada sidang pertama. PEMBACAAN GUGATAN JAWABAN PEMBUKTIAN PUTUSAN BHT: MINUTASI

Penutup Pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan. “Technology has changed the way we communicate”, kata Mc Luhan.