DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Pemanfaatan BMN.
02 Mei DIAJUKAN SCR TERTULIS OLEH PENYELENGGARA : PERORAANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK ORGANISASI, PARPOL DLL 2. MEMENUHI PERSYARATAN : PERSYARATAN.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS Ijin Program Pemagangan
TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
TUGAS OBSERVASI LAPANGAN
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
Proses Administratif.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SISTIM AKUNTANSI PEMBELIAN
Prosedur #2 Kegiatan Guest Lecture
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sektor Sosial Menu Utama.
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SOSIALISASI SITU.
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
PENGARAHAN TUGAS AKHIR Prodi Teknik Informatika
ALUR MENGURUS SURAT PINDAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
BIOTEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN POTENSI TROPIKAL BIODIVERSITAS
SURAT.
Federasi Serikat Buruh
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
Administrasi dan kesekretariatan
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI KAMIS/31 DES 2015 KELAS 21 A DAN 21 B
1. PEMBERI BANTUAN HUKUM Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No.16/2011.
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
Pertemuan 3 Pemeriksaan Kantor.
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI PERSYARATAN & PROSEDUR PENGURUSAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Perubahan alamat Perusahaan