Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pengantar

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak Atas Kesejahteraan
Advertisements

ANATOMI KONVENSI MIGRAN 1990 KOMNAS PEREMPUAN 13 Sept 20121Konsultasi Nasional di Surabaya.
Un Charter Latar Belakang
Negara Hukum (rule of Law)
ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM
Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta
Mekanisme HAM PBB serta Instrumen HAM Internasional dan nasional terkait dengan Hak Asasi Perempuan R. Herlambang Perdana Wiratraman Human Rights Law.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
Persoalan Hak Asasi Manusia
Instrumen Hukum HAM International dan Peradilannya
HAK ASASI MANUSIA.
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
Konsep, Sejarah, Landasan, & Instrumen HAM
Perspektif Masyarakat mengenai Hak atas Pendidikan studi kasus: Warga Tanah Merah Rawabadak Selatan Dinda Nuurannisaa Yura Program Kekhususan.
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
Pendidikan kewarganegaraan
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Oleh: Dr. Triyanto, SH. MHum.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
Ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
PEMBATALAN, PENANGGUHAN, PENARIKAN DIRI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Agis Ardhiansyah.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
Fachri Bey dan Nathalina Bidang Studi Hukum Pidana FHUI
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia adalah…
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA! RATRI ISTANIA SEMESTER GENAP 2011 STIA LAN JAKARTA.
PERTEMUAN XXX, XXI & XXXII
HAK ASASI MANUSIA KELOMPOK GANJIL KELOMPOK GANJIL.
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
KOMNAS HAM.
Teori konstitusi.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
HAK ASASI MANUSIA! RATRI ISTANIA SEMESTER GASAL 2012 STIA LAN JAKARTA.
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
NEGARA INDONESIA.
Environmental Equity/Environmental Justice
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA 708B4_02 DOSEN : DRS. WAWAN SETIAWAN,M.M DI SUSUN OLEH: NONIMNAMANILAI 1B RIZAS YAYAN A 2B SINTA.
Environmental Equity/Environmental Justice
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
HAK ASASI MANUSIA SL. Harjanta, S.IP. M.SI.
Kebijakan dan Program Penyediaan Air Minum Terkait dengan Hak Atas Air di Indonesia Oswar Mungkasa Bappenas/Pokja AMPL.
Transcript presentasi:

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pengantar Lorem Ipsum Dolor Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pengantar Herlambang P. Wiratraman Sepaham Indonesia-HRLS FH Unair h.p.wiratraman@gmail.com

Pokok Bahasan Konsep tanggung jawab Hak Ekosob Pendekatan dan Macam Hak Ekosob Kasus-kasus Hak Ekosob Justisiabilitas Hak Ekosob Anggaran untuk Rakyat Miskin Mekanisme Pemantauan Hak Ekosob

Pustaka Eide, Asbjorn (2001) ”Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights”, in Eide, Krause, Rosas, ESC Rights: A Textbook. Dordrecht: Martinus Nijhoff. IHRIP-Forum Asia (2000) Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism, A Training Resource. Wignjosoebroto, Soetandyo, Hak-Hak Manusia Yang Asasi untuk Memperoleh Jaminan Rasa`Aman dan Sejahtera dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya, paper tidak diterbitkan. Wiratraman, R. Herlambang (2006) Strategi Pemenuhan Hak Ekosob, Kompas 21 Februari 2006.

Ketentuan Hak Ekosob - UUD 1945 - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - Dan sejumlah konvensi terkait

Pendekatan dan Macam Hak Ekosob - Apakah yang disebut rights based approach dalam ESC rights? - Apakah yang disebut generic obligations dalam ESC rights? Macam Hak Ekosob Apa saja yang termasuk hak ekosob? Mengapa disebut hak ekosob? Bagaimana pengaturan hak ekosob dalam UUD 1945 dan UU HAM?

Macam Hak Ekosob Hak pendidikan Kesehatan Pekerjaan layak Air Keamanan Sandang Jaminan sosial Tempat tinggal/papan Pangan Pelestarian seni/budaya Hak untuk istirahat Fasum hak untuk penikmatan sosial (lingkungan, kebersihan, sanitasi). Hak udara yang bersih

Konsep Tanggung Jawab Hak Ekosob Bagaimana pengaturan dalam Konstitusi dan UU HAM? Bagaimana pengaturan dalam Kovenan Hak Ekosob? Elemen-elemen kewajiban negara Pasal 2 ayat: (1). Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co- operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

Justiciabilitas Hak Ekosob Apa yang disebut konsep justisiabilitas? Apa bentuk nyata dalam kasus Hak Ekosob? Bisakah kasus pelanggaran Hak Ekosob dibawa ke pengadilan?

Anggaran sebagai Strategi Pemenuhan Hak Ekosob Apakah ada hubungan antara kebijakan anggaran dengan upaya pemajuan hak ekosob? Apakah ada sanksi/upaya penegakan hukum bila APBD tidak berpihak pada kebutuhan rakyat miskin?

Mekanisme Pemantauan Pelaporan secara berkala kepada CESCR (Committee on ESC Rights) Ornop ESCR Net http://www.escr-net.org/ dan Dignity International http://www.dignityinternational.org/dgi/new s.php

Studi Kasus: Papua Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat http://www.forestpeoples.org/node/4638