MANAJEMEN BUMD/BUMN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Advertisements

MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
K AJIAN A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
Politik Luar Negeri Indonesia
Nur Azis Rahmanto Senja Refiana W Nurmaliza Utari Siwi Retnaning D
PERKEMBANGAN BUMN. UU. No. 19/2003 ttg BUMN (ps. 1) Badan usaha yg seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yg.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
INSPEKTORAT WILAYAH VI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
HUKUM INVESTASI dan PENANAMAN MODAL
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
BANK INDONESIA.
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
Copyright by dhoni yusra
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
BANK INDONESIA.
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
Copyright by dhoni yusra
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
PERKEMBANGAN BUMN.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
Sistem Administrasi negara kesatuan republik indonesia
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERKEMBANGAN BUMN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PERKEMBANGAN BUMN.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

MANAJEMEN BUMD/BUMN

Pendahuluan 1. Kedudukan BUMN/D dlm AN 2. Pengertian BUMN 3. Tujuan Pendirian BUMN/D

Kedudukan Manajemen BUMN/BUMD dlm Administrasi Negara Dimana ?

Ruang Lingkup Administrasi Negara (LAN, 2003) 1. Tata Nilai 2. Organisasi Pemerintahan 3. Manajemen Pemerintahan Negara 4. Sumber Daya Aparatur Negara 5. Sistem dan Proses Kebijakan Negara 6. Posisi, Kondisi, Peran Masyarakat Berbangsa & Bernegara 7. Hukum Administrasi Negara

Ruang Lingkup Administrasi Negara (LAN, 2003) 1. Tata Nilai Yaitu nilai2 yg mjd dasar, tujuan & acuan perilaku dr sistem & proses AN (landasan falsafah, cita2 & tujuan bernegara, etika & cara2 mencapai tujuan tsb. 2. Organisasi Pemerintahan Meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara di wilayah pemerintahan negara /birokrasi pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif & lembaga negara lainnya). 3. Manajemen Pemerintahan Negara Pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum & pembangunan di berbagai bidang kehidupan & wilayah pemerintahan (pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan & pertanggungjawaban).

Ruang Lingkup Administrasi Negara (LAN, 2003) 5. Sistem dan Proses Kebijakan Negara a. Perumusan kebijakan b. Penetapan kebijakan Pelaksanaan kebijakan Pengawasan & pengendalian pelaksanaan kebijakan Penilaian hasil (evaluasi kinerja) 7. Hukum Administrasi Negara Meliputi dimensi hukum yg bertalian dg pengaturan sistem & proses penyelenggaraan negara (eksistensi, tugas, fungsi lembaga2 pemerintahan negara serta hubungannya satu dg yg lain, dll) shg kelembagaan negara tersusun & terselenggara dg efisien, proporsional, efektif, tertib & legitimate.

2. Manajemen Perekonomian Negara Manajemen Pemerintahan Negara 1. Manajemen Pelayanan 2. Manajemen Perekonomian Negara BUMN /BUMD BHMN Lembaga Keuangan Harta & Kekayaan Negara

Perusahaan Negara/BUMN (Pasal 1 UU. No. 19/Prp/1960) Pengertian BUMN Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. BUMN (menurut BPKP) Perusahaan Negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan Negara/BUMN (Pasal 1 UU. No. 19/Prp/1960)

Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003) 1. Fungsi Sosial Untuk melindungi keselamatan & kesejahteraan masyarakat 2. Agent of Change Perintisan & pembangunan prasarana tertentu. 3. Nasionalisasi Perusahaan yg dahulu milik Hindia Belanda menjadi milik Negara.

MULTIFUNGSI BUMN 1. Agen Pembangunan 2. Pemerataan Kemakmuran dan Kesejahteraan 3. Instrumen Penjaga Harga 4. Benteng Pertahanan Persaingan Ekonomi Global

ALHAMDULILLAH SEMOGA BERMANFAAT