Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PELUANG DAN TANTANGAN TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI ERA MEA
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
Jobseeker STIKES ‘AISYIYAH BANDUNG Bandung, 05 Agustus 2016
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
PUTU SUNIKA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PERAN KORPRI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Oleh: Sagita Charolina Sihombing, S.Si., M.Si. NDH 24
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KELOMPOK 3 LAELA ROSIDHA AWALIN SEPTIANA Z ST KAMILAH AHMAD RIDHO
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
POLITIK HUKUM IUS CONSTITUTUM
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERKENALAN FERDONAL IJACIS MANURUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
Nama kelompok Astri Dewi Pujiati ( )
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA CARA PENGISIAN PENDATAAN ASN MELALUI APLIKASI RUMI MOBILE
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
UTS SERTAKAN NAMA DAN NPM. 1. Jabarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan menurut versi anda ! 2. Jabarkan Undang-Undang.