TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pengadaan Barang dan Jasa
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
OLEH ERLANGGA ANINDITYA
Pembuatan Modul Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash
PENGADAAN BARANG/JASA
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TATA CARA SWAKELOLA.
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA WORKSHOP EVALUASI PEMBANGUNAN HORTIKULTUURA 2017 Jakarta, 21 November 2017

PENGERTIAN : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

ORGANISASI PENGADAAN No. URAIAN KEWENANGAN DALAM Ket 1. PERENCANAAN PA/KPA RENCANA UMUM PENGADAAN Pasal 22 2. PERSIAPAN RENCANA PPK - SPESIFIIKASI TEKNIS B/J - HPS - RANC KONTRAK Pasal 11 3. PROSES PPBJ POKJA/PEJABAT PENGADAAN - PENETAPAN METODE DOK PENGADAAN - METODE EVALUASI PENAWARAN Pasal 15 4. PELAKSANAAN KONTRAK PENGENDALIAN KONTRAK PPHP KEBENARAN B/J Pasal 18

PERENCANAAN RUP Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan: a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan B/j; c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

PERENCANAAN a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

RUP

PERSIAPAN menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan B/J : KAJI ULANG RUP (KOSOLIDASI DENGAN PELAKSANA KEGIATAN) dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan B/J : 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.

PEMILIHAN PENYEDIA B/J Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja dan/atau PPK ternyata benar;

PERSIAPAN PENERBITAN SPPB/J Apabila PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan, dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau seleksi dinyatakan gagal; b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

SPK/SPPMK Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat Persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) program mutu; b) organisasi kerja; c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan. SPK/SPPMK

PELAKSANAAN PEKERJAAN TERJADI PENYIMPANGAN SPESIFIKASI TEKNIS SUBKONTRAK

PPHP a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

TERIMA KASIH