Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota

Latar Belakang Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan UUD 1945 UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN) TTG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA SE MENPAN NO 6 TAHUN 2012  Point 5a no 1  Perhitungan beban kerja dlm rangka penyusunan formasi PNS ditindaklanjuti dengan pedoman perhitungan tenaga kesehatan yang dikeluarkan Menkes

Latar Belakang  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes)  Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes) UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

TANTANGAN PERENCANAAN SDMK 1.Belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengadaan dan pemenuhan SDMK 2.Belum didukung oleh Sistem Informasi SDMK 3.Belum optimalnya kapasitas/kemampuan para perencana SDMK di tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun kebutuhan sdmk PERLUNYA PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK

REVIEW KEPMENKES 81 TAHUN Konsideran dan dasar hukum dalam kepmenkes 81 tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru dalam rangka menghadapi tantangan permasalahan kesehatan masa kini dan mendatang. 2.Substansi metode perlu diperjelas tujuan penggunaan, pemanfaatan dan langkah penggunaan metode sehingga tepat sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian metode dan tools 3.Kemampuan perencanaan dalam memilih dan menggunakan metode perencanaan sehingga perencanaan kebutuhan belum memadai, 4.Penetapan alokasi formasi dan persetujuan jenis dan jumlah oleh KemenPAN-RB yang terbatas. 5.Perencana sdmk merasakan kebingungan dalam mengunakan metode yang mana yang tepat karena adanya kebjakan yang diinterpreasikan berbeda- beda Penetapan Permenkes yang baru PMK No.33/2015 Diperlukan pedoman yang baru

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KEPMENKES NOMOR 81 TAHUN 2014 DAN PERMENKES NOMOR 33 TAHUN 2015 NORINCIANKEPMENKES 81 TAHUN 2004 PERMENKES NO 33 TAHUN Tahapan PerencanaanBerjenjangBerjenjang (jelas hirarkinya) 2Metoda PerencanaanDasarPenyesuaian/Pengembang an -Standar Minimal -ABK Kesehatan -Ratio Penduduk 3Buku ManualTidak AdaAda 4Template DokumenTidak AdaAda 5Tim Perencanaan Prop/Kab/kota Tidak AdaAda (wajib) 6AplikasiWISNPengembangan 3 Aplikasi (standar minimal, ABK Kes dan Ratio) 7Penekanan pada koordinasi dan sinergi lintas sektor Belum adaAda

PERMENKES NO.33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK, Lingkup terdiri dari : 1.Pedoman Umum 2.Pedoman Utk Tk. Propinsi 3.Pedoman Untuk Tk Kab/Kota Metode Yang digunakan : 1.ABK-Kes 2.Standar Ketenagaan Minimal 3.Proyeksi Kebutuhan Nakes thd Jumlah Penduduk Dilengkapi dengan : 1.Buku Manual 2.Aplikasi

A.PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Perencanaan kebutuhan SDMK adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

1.TUJUAN Menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi o jenis, o jumlah, dan o kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. B. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

2. MANFAAT MANFAAT BAGI INSTITUSI 1.Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 2.Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3.Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 4.Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 5.Bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan; 6.Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; 7.Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan; 8.Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

2. MANFAAT MANFAAT BAGI WILAYAH a.Bahan perencanaan distribusi b.Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan) c.Bahan penyesuaian kapasitas produksi d.Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK e.Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah f.Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDMK.

1.Perencanaan kebutuhan SDMK tahunan (tiap tahun) ABK Kes Standar Ketenagaan (Kebutuhan Minimal) 2.Perencanaan kebutuhan SDMK Jangka Menengah ( th) Metode Ratio Penduduk C. PERIODESASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

D.Tim perencana kebutuhan SDMK Terdiri dari Pemangku Kepentingan Terkait di masing-masing Tingkat Administrasi Pemerintahan (Koordinasi dari Dinkes) E.Metode perencanaan kebutuhan SDMK Metode berdasarkan Institusi a.Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes) b.Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes 75/2014; Permenkes 56/2015; Permenkes 340/2010 Lampiran RS Khusus) c.Metode berdasarkan Wilayah Metode “Ratio Penduduk” yakni Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di suatu wilayah. F.Pendekatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK (Top Down dan Bottom Up Planning)

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK -Menghitung Renbut SDMK -Menyusun Renbut SDMK -Menghitung Renbut SDMK Institusi Kab/Kota -Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Faskes dan Institusi - Memfasilitasi Metode Renbut SDMK kpd Institusi dan Faskes -Menghitung Renbut SDMK -Institusi / UPTD Proviinsi -Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Institusi / Faskes Institusi/ Faskes -Menetapkan kebijakan Prov -Sosialisasi dan advokasi -Memfasilitasi Metode Renbut SDMK -Menetapkan kebijakan Renbut SDMK Nas -Sosialisasi & Advokasi Kebij Renbut SDMK -Merekapitulasi hasil Renbut Prov (Agregat) -Mengevaluasi hasil Rekap Rennbut SDMK Prov

Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK Pedoman Umum 1.Pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan 2.Pembentukan tim perencana kebutuhan sdmk 3.Melakukan pemilihan metode perencanaan kebutuhan sdmk dan persiapan data 4.Melakukakan fasilitasi renbut tingkat Prov 5.Menghitung kebutuhan sdmk 6.Menganalisis data dan informasi 7.Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sdmk 8.Tindak lanjut Provinsi 1.Sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan SDMK 2.Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan 3.Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi 4.Melakukan Fasilitasi Perhitungan Kebutuhan SDMK 5.Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 6.Analisis Data dan Informasi 7.Memasukkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Provinsi 8.TINDAK LANJUT Kab/Kota 1.Melaksanakan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan Terkait 2.Membentuk Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.Melakukan Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan SDMK 4.Mengkompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 5.Menganalisis Data dan Informasi 6.Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Kabupaten/Kota 7.TINDAK LANJUT

Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pemerintah Provinsi A.Pendahuluan B.Konsep Perencanaan C.Strategi D.Mekanisme E.Tindak Lanjut F.Penutup A.Latar Belakang B.Tujuan dan Sasaran C.Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK D.Tindak Lanjut A.Latar Belakang B.Tujuan dan Sasaran C.Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK D.Tindak Lanjut

Tindak Lanjut NoKomponenTindak lanjut 1Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Tahunan (institusi / fasyankes) a Kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDMK menurut jenis dan jumlahnya - Usulan formasi SDMK - Distribusi yang adil dan merata b Peta distribusi jenis dan jumlah SDMK tertentu (kelebihan dan kekurangan) di institusi / fasyankes pemerintah dan pemerintah daerah Upaya redistribusi SDMK yang sejenis dari institusi / fasyankes yang kelebihan jenis dan jumlah SDMK ke institusi / fasyankes yang kekurangan 2 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Jangka Menengah 5 atau 10 th (Prov & Nasional) aKesenjangan Upaya redistribusi SDMK antar wilayah kab/kota dan provinsi secara adil dan merata bPeta disribusiPerlunya kebijakan pemerataan SDMK untuk peningkatan mutu pelayanan

187 SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA