ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN Jl. Letjen. Sutoyo Pontianak, Telp. (0561) Website:
Subbag umum / kepegawaian
HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
“ANALISIS Teguh Sri Hartanto for further detail, please visit
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
U N I B B A.
DESAIN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
PELAKSANAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENILAIAN KINERJA GURU
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Fasilitator Dr. Ir. Joko Siswanto, MPA dan Tim
Proses Perencanaan Tahun Anggaran 2016.
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
BIROKRASI Pertemuan ke-2
SINERGITAS PERENCANAAN
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2017
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHAP I TAHUN 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Dr. RM. Okie Hapsoro BP, M.Kes, MMR
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PANEL 1 : Pengarah pemaparan
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SURAT TUGAS Fakultas Psikologi Nomor :17/267/F-Stgs/II/2015 tentang
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEI Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.