OLEH : INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS UTARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
BADAN HUKUM KOPERASI.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Proses Pembentukan Koperasi
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Perubahan alamat Perusahaan
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

OLEH : INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS UTARA

Dasar Hukum 1.Undang Undang Desa No 6 Tahun PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Thn PP 60 th 2014, 22 th 2015 tentang Dana Desa 4.Permendagri 111 TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa 5.Permendagri112 TAHUN 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 6.Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24 Ayat (3):”semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” BAB III ttg Kekeuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) –(3) 1.Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2

Pengelolaan Keuangan Desa 3  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan  Pertanggungjawaban

1.Kepala Desa 2.Sekretaris Desa 3.Pelaksana Kegiatan 4.Bendahara Desa 4 Pengelola Keuangan Desa

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 2.Menetapkan PTPKD 3.Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa 4.Menyetujui pengeluaran yang dititipkan dalam APBDesa 5.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa KA. DESA

SEK. DESA (Koordinator) 1.Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa 2.Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 3.Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa 4.Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDesa 5.Melakukan verifikasi terhadap Rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran 1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 2.Melaksanakan kegiatan bersama LKD yang ditetapkan dalam APBDesa 3.Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan 4.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 5.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kades, dan 6.Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan KASI/TPK (Pelaksana Kegiatan)

1.Menerima 2.Menyimpan 3.Menyetorkan / membayar 4.Menatausahakan 5.Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa 1.Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa 2.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa 3.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat KAUR / Staf (Bendahara) BENDAHARA DESA BPD

PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI 1.Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD 2.Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kgiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 3.Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA 1.Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan 2.Yang termasuk Belanja Barang / Jasa antara lain : a)Alat tulis kantor b)Benda Pos c)Bahan / material d)Pemeliharaan e)Cetak / penggandaan

LANJUTAN f)Sewa kantor desa g)Sewa perlengkapan dan peralatan kantor h)Makanan dan minuman rapat i)Pakaian dinas dan atributnya j)Perjalanan dinas k)Upah kerja l)Honorarium narasumber/ahli m)Operasional Pemerintah Desa n)Operasional BPD o)Insentif Rukun Tetangga/rukun warga dan p)Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

PENGANGGARAN BELANJA MODAL 1.Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 2.Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa

I.Belanja Penghasilan, Tunjangan, Honorarium, Upah Kerja dan Perangkat : a.Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat b.Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat c.Belanja Upah Kerja d.Belanja Honorarium Tim/Narasumber/Tenaga Ahli e.Belanja Transport f.Belanja Insentif dan Belanja Sejenis Membuat SPJ dengan kelengkapan sebagai berikut : 1)Daftar Penerimaan (Lampiran I) 2)Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan

No. Buku:……./BKU/2015 Tanggal: Kode Program:21Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kode Kegiatan:211Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Kode Belanja:211A1Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat DAFTAR PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA NoNama PenerimaJabatan Jumlah Per Bulan (Rp.) Jumlah Bulan PPH Ps 21 Jumlah Diterima (Rp.) Tanda Tangan ABCDEFG = D x EH 1Kepala Desa1 2Sekretaris Desa2 3Kaur ………… JUMLAH Terbilang : …………………………………………………………………. Rupiah ……………………., …………………………….. 20 Disetujui: Kepala Desa SelakuDibayarkan Oleh : Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan DesaBendahara DesaNama

No. Buku:……./BKU/2015 Tanggal: Kode Program:21Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kode Kegiatan:21 2 Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Kode Belanja:212A 2 Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA NoNama PenerimaJabatan Jumlah Per Bulan (Rp.) Jumlah Bulan PPH Ps 21 Jumlah Diterima (Rp.) Tanda Tangan ABCDEFG = D x EH 1Kepala Desa1 2Sekretaris Desa2 3Kaur ………… JUMLAH Terbilang : …………………………………………………………………. Rupiah ……………………., …………………………….. 20 Disetujui: Kepala Desa SelakuDibayarkan Oleh : Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan DesaBendahara DesaNama

No. Buku:……./BKU/2015 Tanggal: Kode Program:21Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kode Kegiatan:21 3 Penghasilan TBPD Kode Belanja:213A 3 Penghasilan TBPD DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NoNama PenerimaJabatan Jumlah Per Bulan (Rp.) Jumlah Bulan PPH Ps 21 Jumlah Diterima (Rp.) Tanda Tangan ABCDEFG = D x EH 1Ketua1 2Wakil Ketua2 3Sekretaris3 4Anggota4 JUMLAH Terbilang : …………………………………………………………………. Rupiah ……………………., …………………………….. 20 Disetujui : Kepala Desa SelakuDibayarkan Oleh : Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan DesaBendahara DesaNama

II.Belanja Penerimaan Barang, antara lain : a.Alat tulis kantor b.Benda Pos c.Bahan/material d.Pemeliharaan e.Cetak/penggandaan f.perlengkapan dan peralatan kantor g.Peralatan dan bahan kebersihan kantor h.Sewa i.Makanan dan minuman rapat j.Pakaian dinas dan atributnya Membuat SPJ dengan kelengkapan sebagai berikut : 1)Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa dari TPK (Lampiran IV) 2)Surat Kesanggupan Kerja dari Penyedia Barang/Jasa (Lampiran V) 3)Bon/Faktur dari Penyedia Barang/Jasa (Lampiran II) 4)Kuitansi Bukti Pengeluaran/Belanja Barang/Jasa (Lampiran III) 5)Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (Lampiran VI)

LAMPIRAN IV : FORMAT SURAT PESANAN PENGADAAN BARANG/JASA DARI TPK TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DESA ………………… KECAMATAN ……………………….. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA Alamat ………………………………. ……………., …… tanggal ………. Kepada Yth : Nomor: 027/ ……… /20 …….Direktur/Pimpinan/Pemilik Sifat: Penting (nama toko / usaha) Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal: Pesanan Pengadaan Barang/Jasadi ……………………………… Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatran operasional perkantoran pada pekerjaan pengadaan alat tulis kantor, bersama ini kami bermaksud memesan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut : NoNama Barang / JasaVolumeSatuanKeterangan 1Amplop coklat tebal uk. 1,14 x 162 mm3Kotak 2Amplop coklat tebal uk. 4,12 x 15,5 mm2Kotak 3Anak hekter uk. 35Buah 4d.s.t Demikian Surat Pesanan ini kami sampaikan dan atas kesediaannya disampaikan terima kasih. TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA …………………………………… KETUA ………………………………………………… Catatan :  Diisi sesuai nama kegiatan  Diisi sesuai nama pekerjaan

LAMPIRAN V : FORMAT SURAT KESANGGUPAN KERJA DARI PENYEDIA BARANG/JASA KOP PENYEDIA BARANG / JASA ……………., …… tanggal ………. Kepada Yth : Nomor: 027/ ……… /20 …….Ketua Tim Pengelola Kegiatan Sifat: Penting ……………………………………… Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal: Kesanggupan Kerjadi …………………………………… Menanggapi surat Saudara tanggal …………………….., Nomor : 027/ ……… /20 ….. perihal Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan pengadaan alat tulis kantor dimaksud. Adapun harga Barang/Jasa yang kami ajukan adalah sebesar Rp ,- (Lima belas ripu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : NoNama Barang/JasaVolumeSatuanHarga Satuan (Rp.)Harga (Rp.) 1Amplop coklat tebal uk. 1,14 x 162 mm3Kotak Amplop coklat tebal uk. 4,12 x 15,5 mm2Kotak Anak hekter uk. 35Buah` d.s.t Jumlah (Lima belas ribu empat ratus rupiah) Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa, maka kami lampirkan : 1. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Demikian Surat Kesanggupan ini kami sampaikan untuk mejadikan periksa, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih. Direktur/Pimpinan/Pemilik …………………………………………….. ………………………………………………… Catatan : 1. Diisi sesuai nama pekerjaan 2. Diisi nilai total harga

LAMPIRAN II : FORMAT BON/FAKTUR DARI PENYEDIA BARANG/JASA …………………….tgl ……………………………….20 ……. Kepada : …………………………………………..………… ……………………………………………………….………… BON / FAKTUR NO. …………………… BanyaknyaNama Harga Tanda TerimaJumlah : Rp.

LAMPIRAN III : FORMAT KUITANSI BUKTI PENGELUARAN BELANJA BARANG/JASA PEMERINTAH DESA ……… KUITANSI BUKTI PENGELUARAN / BELANJA NO. BUKU ………. :………./BUKU/20…… Tanggal : Kode Program:212Operasional Perkantoran Kode Kegiatan:212Operasional Perkantoran Kode Belanja:212B1Alat Tulis Kantor Sudah diterima dari Bendahara Desa ………. Uang Sejumlah Untuk Pembayaran :::: Rp ,- (Lima belas ribu empat ratus rupiah) Belanja pengadaan alat tulis kantor Disetujui : Kepala Desa Selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa Nama Dibayarkan oleh Bendahara Desa Nama ……..……..,…………………20……. Direktur/Pemilik/Pimpinan Nama Usaha/Toko Nama

LAMPIRAN VI : FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 027/ ………./BAPHP.20 …….. Pada hari ini ………………....Tanggal tiga puluh Bulan nama bulan Tahun dua ribu ………….. ….. bertempat di …………………. telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor, antara lain : 1. Nama: …………………………………… Jabatan: Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ……………………. Kecamatan ……………………. Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat: …………………………………… Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama: …………………………………… Jabatan: Direktur/Pimpinan/Pemilik ………………………. Alamat: …………………………………… Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor dalam keadaan baik dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pesanan tanggal ……………………… Nomor : 027/ ……./20 …….. PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor dalam keadaan baik dan PIHAK PETYAMA sesuai dengan pesanan tanggal ……………………… Nomor : 027/ ……./20 …….. Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ……………………., ……………………….. PIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIKTIM PENGELOLA KEGIATAN DESA KETUA …………………………………………….. MENGETAHUI : KEPALA DESA ……………………………… …………………………………………….. Catatan : Diisi tanggal, bulan, tahun dengan huruf

III.Belanja Pembayaran Tagihan Rutin, antara lain : a.Listrik b.Telepon dan Internet c.Air Membuat SPJ dengan kelengkapan sebagai berikut : 1)Kuitansi Pembayaran dari penyedia layanan 2)Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan

IV.Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat SPJ dengan kelengkapan : Bon Kontan Pembelian BBM dari SPBU V.Belanja Perjalanan Dinas, membuat SPJ dengan kelengkapan sebagai berikut : 1.Kuitansi Bukti Pengeluaran /Belanja Barang/Jasa ; (Lampiran III) 2.Surat Tugas (ST) ; (Lampiran VII) 3.Surat Perjalanan Dinas (SPD) ; (Lampiran VIII) 4.Laporan Perjalanan Dinas ; (Lampiran IX)

LAMPIRAN III : FORMAT KUITANSI BUKTI PENGELUARAN BELANJA BARANG/JASA PEMERINTAH DESA ……… KUITANSI BUKTI PENGELUARAN / BELANJA NO. BUKU ………. :………./BUKU/20…… Tanggal : Kode Program:212Operasional Perkantoran Kode Kegiatan:212Operasional Perkantoran Kode Belanja:212B1Alat Tulis Kantor Sudah diterima dari Bendahara Desa ………. Uang Sejumlah Untuk Pembayaran Terbilang :::: Rp. Biaya perjalanan dinas Disetujui : Kepala Desa Selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa Nama Dibayarkan oleh Bendahara Desa Nama ……..……..,…………………20……. Yang Menerima, Nama

LAMPIRAN VII : FORMAT SURAT TUGAS ( ST ) PEMERINTAH DESA ………. KECAMATAN ……. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA JLN …………………………………………. DESA ……………………… Kode Pos SURAT TUGAS Nomor : 090/ ………… /20 …… Dasar: 1.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. 2.Undangan …………… (jika menghadiri undangan/acara) Memerintahkan : Kepada: 1. Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan :::::::: …………………….. …………………….. (diisi khusus untuk Sekdes) …………………….. 2. Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan :::::::: …………………….. …………………….. (diisi khusus untuk Sekdes) …………………….. Untuk Tugas:Melakukan/mengikuti/menghadiri/koordinasi dan konsultasi ………………… pada tanggal ………………………… di …………………………… Setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas agar melaporkan hasilnya. Dikeluarkan di: ………………………. Pada Tanggal: ………………………. KEPALA DESA NAMA

LAMPIRAN VIII : FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD ) PEMERINTAH DESA ………. KECAMATAN ……. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA JLN …………………………………………. DESA ……………………… Kode Pos Lembar Ke: …………………… Kode No.: …………………… Nomor: 090/ ………../2015 SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Pejabat yang member perintah Nama/NIP pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas a.Pangkat dan Golongan b.Jabatan / Instansi c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. Maksud Perjalanan Dinas Alat Angkut yang dipergunakan a.Tempat berangkat b.Tempat tujuan a. Desa ………………………. b. ……………………………… a.Lamanya Perjalanan Dinas b.Tanggal Berangkat c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru) a. b. c. Pembebanan Anggaran a.Instansi b.Akun a. Pemerintah Desa ………………… b Keterangan Lain-lain Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di: ………………………. Pada Tanggal: ………………………. KEPALA DESA NAMA

Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada tanggal KEPALA DESA …………. NAMA : …………………… Tiba di Pada tanggal : ……………………….. Berangkat dari Ke Pada tanggal : …………………… Tiba di Pada tanggal : ……………………….. Berangkat dari Ke Pada tanggal : …………………… Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada tanggal KEPALA DESA …………. NAMA : Gunug Tua : ……………… 2015 Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KEPALA DESA …………. NAMA Catatan Lain-lain : PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

LAMPIRAN IX : FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA ………. KECAMATAN ……. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA JLN …………………………………………. DESA ……………………… Kode Pos LAPORAN PERJALANAN DINAS Ditujukan Kepada:Kelapa Desa ………………. Dasar Penugasan: Surat Tugas Kepala Desa Nomor : 090/………/20……. Tanggal ………………. 20…………… Urusan Tugas:Melakukan / mengikuti / menghadiri / koordinasi ………………. dan konsultasi …………… Waktu Pelaksanaan:……………………………………….. Tempat Tujuan:……………………………………….. Isi Laporan: a…………………………………… b…………………………………… c…………………………………… Kesimpulan:a…………………………………… b…………………………………… c…………………………………… Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………, ……………….. ….20 ……… Yang Melaporkan, 1. Nama ……. ……… tanda tangan 2. Nama ……. ……… tanda tangan