RANCANGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Advertisements

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PENGELOLAAN KURIKULUM
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
Kerangka Strategis Mendikbud
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PENINGKATAN KUALITAS GURU
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Unit 3. Monitoring dan Evaluasi Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1.
Transcript presentasi:

RANCANGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH KERANGKA DASAR RANCANGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN 2018

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FOKUS URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 03 & 04

Organisasi dan Tata Kerja Disdikbud Prov. Jateng Pergub 48/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Disdikbud Prov. Jateng DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. TUGAS POKOK F UNGS I Perumusan kebijakan di bidang pembinaan SMA, SMK, Diksus, kebudayaan, ketenagaan PdK; 1 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SMA, SMK, Diksus, kebudayaan, ketenagaan PdK; 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SMA, SMK, Diksus, kebudayaan, ketenagaan PdK; 3 Pelaksanaan dan pembinaan adminitrasidan kesekretariatan kpd seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan 4 Pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan gungsinya. 5

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Disdikbud Prov. Jateng DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Pergub 49/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Disdikbud Prov. Jateng

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

LAYANAN WAJIB PENDIDIKAN KEPADA RAKYAT TANPA SEKAT SEKOLAH TANPA SEKAT SEKOLAH UNTUK SEMUA PEMERINTAH WAJIB MEMFORMULASIKAN INOVASI LAYANAN PENDIDIKAN KEPADA RAKYAT MELALUI OPTIMALISASI SUMBER DAYA PENYELENGGARA LAYANAN PENDIDIKAN BAIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH SECARA HOLISTIK TERINTEGRASI LAYANAN WAJIB PENDIDIKAN KEPADA RAKYAT TANPA SEKAT IMPLIKASI STATUS SOSIAL EKONOMI POLITIK RAS, AGAMA GENDER, DISABILITAS WILAYAH AKSES MUTU TATA KELOLA

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN LINGSTRA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN INTERNAL FISIK, SDA, EKONOMI, DAN SOSIAL POLITIK DALAM NEGERI LINGKUNGAN EKSTERNAL & GLOBAL BISNIS MASYARAKAT ETNIS SEKTOR SOSIAL STAKEHOLDERS/LSM PEKERJA CLEAN GOVERNMENT GOOD GOVERNANCE ? PEMERINTAH & POLITISI LOKAL INTERGRASI ARAH KEBIJAKAN PENYEL PEMERINTAHAN, PELAKS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK LAKSBANGDIK SISDIK PELAKSANAAN SISPEMDA & SISDIKNAS PELAYANAN DASAR MASYARAKAT (PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN)

Penguatan Karakter dan Ketahanan Budaya TUJUAN 1 = PENDIDIKAN Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB TUJUAN 2 = KEBUDAYAAN Penguatan Karakter dan Ketahanan Budaya

Sasaran Pendidikan : Sasaran Kebudayaan : Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Sasaran Kebudayaan : Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya.

DESAIN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA TENGAH

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan keterjangkauan BIAYA Pendidikan Pengembangan kurikulum berbasis Skill, Knowledge, Attitude Pengembangan Learning Culture Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dukung pengembangan pendidikan Mengefektifkan kerjasama dg perguruan tinggi dlm bangun strategi peningkatan kualitas pendidikan Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi

SPECTRUM YAN-DIK JATENG 848 SMA (364 NEGERI, 384 SWASTA) 384.981 SISWA SMA (N=288.320 , S= 96.661) 21.983 GURU SMA (N= 13.794, S = 8.189) ∑ Sklh : 19.143 ∑ Siswa : 2.865.083 SD 29 Kabupaten, 6 Kota Populasi = 34.897.757 Luas = 32.548 km2 ∑ Sklh : 3.304 ∑ Siswa : 1.192.651 1.568 SMK (234 N & 1.334 S) SMP 176 SLB (39 N & 137 S) 730.989 SISWA (N= 228.757 , S= 502.232) 15.755 SISWA SLB 2.586 GURU SLB (N= 1.452, S = 1.134) 34.965 GURU SMK (N= 10.684, S = 24.281)

RAKYAT AMANAT REGULASI (UU 23/2014 --------PEMDA) PUSAT PROVINSI PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN KEAGAMAAN PROVINSI PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN KHUSUS KAB/KOTA PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MASYARAKAT BATASAN TEGAS KEWENANGAN KELOLA LAYANAN PENDIDIKAN RAKYAT KEPUTUSAN POLITIK JAMIN SEKOLAH TANPA SEKAT FASILITASI WAJIB PENUHI SPM YAN-DIK FASILITASI

ISSUE DAN MASALAH ISSUE MASALAH TANTANGAN & TUNTUTAN KONDISI FAKTUAL 1. Bonus Demografi 2. Insan Paripurna Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Pemerataan Layanan. AKSES TANTANGAN & TUNTUTAN KONDISI FAKTUAL ISSUE MASALAH 1. Transparansi 2. Murah 3. Kualitas Peningkatan kelayakan Sarpras Kualitas & Distribusi guru Pendidikan karakter Keselarasan dengan dunia kerja Kompetensi Lulusan MUTU Yan-Dik pada Sat-Pend blm Penuhi SNP Penggunaan Sumberdaya belum Efisien Transparansi dan Akuntabelitas blm optimal Fokus Batas Kewenangan blm optimal TATA KELOLA Disparitas Akses dan Mutu antar Kab/Kota

REVOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN INOVASI LAYANAN PENDIDIKAN YG TERSEKAT KEWENANGAN MELALUI PENGINTEGRASIAN SUMBER DAYA LAYANAN PENDIDIKAN SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH DALAM BATAS NORMATIF DIK UMUM DIK KE-AGAMA-AN PENDEKATAN SISTEMIK KOLEKTIF, INTEGRATIF DAN HOLISTIK PENUHI HAK RAKYAT PEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB FOKUS PADA LANDASAN PERLUASAN AKSES, PENINGKATAN MUTU DAN PENGUATAN TATAKELOLA LAYANAN PENDIDIKAN

SMK SLB SMA NON KEWENANGAN FOKUS KEWENANGAN KEBUDAYAAN DIKDAS DIKMAS pt PAUD NON KEWENANGAN FASILITASI NORMATIF KEBUDAYAAN

GRAND DESAIN PEMB DIKBUD INDIKATOR KINERJA DISDIKBUD MUTU Tata Kelola Budaya AKSES SPM DIK SPM BUD SNP DIK MASALAH RUJUKAN VISI MISI PEM-PROV Rutin OPD Pemb SMA Pemb SMK Pemb Diksus Ketenagaan Kebudayaan Man-Yandik BIAYA SAR-PRAS SISWA MASY KURIKULUM LEMBAGA GTK PROGRAM RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA DISDIKBUD RENSTRA-RENJA OPD

DESAIN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKBUD SNP (Standar Nasional Pendidikan) ISSU GLOBAL INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN SMA TUNTUT MASY TUNTUT KINERJA KELEMBAGAAN SATPEND & MASY PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SMK SAR-PRAS Masalah & Jak KURIKULUM PROGRAM PEMB DIKSUS AMANAT REGULASI RENSTRA DIKBUD KESISWAAN KETENAGAAN PROGRAM KETENAGAAN SPM (Standar Pelayanan Minimal) RPJMD JATENG PROGRAM KEBUDAYAAN PROGRAM MANYANDIK LAYANAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN DI JAWA TENGAH MERATA & BERMUTU RENCANA STRATEGIS RENCANA KERJA TAHUNAN RENCANA AKSI TERSTRUKTUR DAN TERUKUR

FOKUS BIAYA DESAIN STRATEGIS MINIMALISIR DISPARITAS LAYANAN PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN LEMBAGA PEM- BIAYAAN SARPRAS KURI- KULUM SISWA DIK TENDIK Jamin Kapasitas lembaga Sekolah SMA, SMK, SLB Jamin Kebutuhan Biaya Operasi pada SMA, SMK, SLB Jamin Sarpras Dasar dan Penunjang pada SMA, SMK, SLB Jamin Laks Kurikulum Nasional & Kurikulum Muatan Lokal Jamin pendidikan layani olah pikir, olah rasa dan olah raga Jamin Kualitas dan kuantitas DikTendik pd SMA, SMK dan SLB STANDAR PELAYANAN MINIMAL RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TERSTRUKTUR DAN TERUKUR PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN SMA ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) Mewujudkan Layanan Pendidikan SMA TANPA SEKAT Minimalisir Disparitas Layanan Pendidikan Perluas AKSES Kat MUTU Penguatan TATAKELOLA APK, Mutu dan Akuntabilitas SMA Meningkat PROG-KEG REGULER YAN-DIK SMA BASIS SPM RENCANA AKSI REVOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN SMA Penguatan BOP SMA Penyelesaian Asset Sekolah Kualitas dan Kuantitas Sarpras Implementasi Kurikulum Pembinaan Peserta Didik Pembinaan Tata Kelola Sekolah USB & RKB fokus APK Rendah Standar Kuri-Nas di tk Lokal Penguatan Kurikulum Lokal Peningkatan Komp Guru Basis HOTS Pelibatan instansi/lembaga akademis Mutu Akademis & Daya Saing

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN SMK ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) Mewujudkan Layanan Pendidikan SMK TANPA SEKAT Minimalisir Disparitas Layanan Pendidikan Perluas AKSES Kat MUTU Penguatan TATAKELOLA APK, Mutu dan Akuntabilitas SMK Meningkat PROG-KEG REGULER YAN-DIK SMK BASIS SPM RENCANA AKSI REVOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN SMK Penguatan BOP SMK Penyelesaian Asset Sekolah Kualitas dan Kuantitas Sarpras Implementasi Kurikulum Pembinaan Peserta Didik Pembinaan Tata Kelola Sekolah USB & RKB fokus APK Rendah Standarisasi Kur-Nas di tk Lokal Penguatan Kurikulum Lokal Peningkatan Komp Guru Produktif Pelibatan Instansi/Lembaga Teknis vokasional penguatan Daya Saing

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN DIKSUS ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) Mewujudkan Layanan Pendidikan SLB TANPA SEKAT Minimalisir Disparitas Layanan Pendidikan Perluas AKSES Kat MUTU Penguatan TATAKELOLA APK, Mutu dan Akuntabilitas SLB Meningkat PROG-KEG REGULER YAN-DIK SLB BASIS SPM RENCANA AKSI REVOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN SLB Penguatan BOP SLB Penyelesaian Asset Sekolah Kualitas dan Kuantitas Sarpras Implementasi Kurikulum Pembinaan Peserta Didik Pembinaan Tata Kelola Sekolah USB & RKB fokus APK Rendah Standar Kuri-Nas di tk Lokal Revitalisasi SLB sbg unit Layanan Terapi Peningkatan Komp Guru basis Ketunaan Penguatan kemandirian kecakapan hidup Peserta Didik

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN KETENAGAAN ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) Mewujudkan Layanan Pendidikan TANPA SEKAT Minimalisir Disparitas Layanan Pendidikan Kat MUTU Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mutu Proses dan Outputs Pendidikan Meningkat PROG-KEG REGULER PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RENCANA AKSI REVOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN Pembiayaan GTT/PTT Sekolah Negeri Fasilitasi Penyaluran dana Sertifikasi Guru PNS Pembinaan Kompetensi Guru PNS Layanan Angka Kredit Guru PNS Penghargaan &Perlindungan Dik Tendik Standarisasi & Pembiayaan Diktendik pd Sekolah Negeri (PNS tiap th kurang) Penguatan Sertifikasi Guru di tingkat Lokal Provinsi. Pelatihan Terstruktur pada Kompetensi Pedagogis

FOKUS BIAYA DESAIN STRATEGIS KETAHANAN BUDAYA UU 5/2017 : PEMAJUAN KEBUDAYAAN PELIN DUNGAN PENGEM BANGAN PEMAN FAATAN PEM BINAAN invetarisasi, Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Publikasi Kajian,Pengayaan keragaman, Penyebarluasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh budaya peningkatan mutu SDM pemajuan objek budaya dan peningkatan mutu tata kelola lembaga yg berurusan dengan pemajuan objek kebudayaan POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TERSTRUKTUR DAN TERUKUR PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) Mewujudkan masyarakat jateng yang berkarakter Penguatan karakter dan ketahanan budaya Kat dik karater dan kuat jati diri daerah Kat karakter basis seni budaya lokal PROG-KEG REGULER KEBUDAYAAN RENCANA AKSI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH Apresiasi pelaku seni budaya Pembinaan pelaku seni budaya Pengembangan potensi cagar budaya Layanan promosi seni budaya Fasilitasi festival seni budaya Konservasi warisan budaya. Eksplorasi potensi cagar budaya Optimalisasi museum sebagai “museum sebagai media edukasi dan informasi”

PROGRAM DIKBUD PEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PEMBINAAN DIKSUS PEMBINAAN DIK TENDIK PEMBINAAN KEBUDAYAAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH MAN ADM LAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM DIKBUD

Skala Prioritas AKSES MUTU TATAKELOLA Pemb USB SMA Revitalisasi SMK Pemb USB SMK Pemb RKB SMA Pemb RKB SMK Revitalisasi kelembagaan pada SMK Kecil Insentif BOP bagi SMA/SMK daerah terpencil dg siswa sedikit. Sosialisasi terpadu pemahaman sekolah di daerah tertentu. Revitalisasi SMK Pembiayaan Satpend Neg (BOP) Bantuan Pembiayaan untuk Swasta (BOSDA) Pemenuhan Biaya GTT/PTT Satpend Negeri. Pengembangan Standar lokal untuk penerapan Kurikulum Nasional . Penguatan pelaks Kurikulum Muatan Lokal. Sertifikasi Guru Dikmensus. Pelatihan peningkatan kompetensi Pedagosis Guru Penguatan dan pengintegrasi pendidikan Karakter serta budaya Kompetisi. Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Sekolah Pelatihan Operator Keuangan Sekolah Pembinaan berjenjang Integritas Warga Sekolah Pemenuhan sarpras tatakelola Keuangan Sekolah Promosi dan Penguatan dan pemberdayaan Masyarakat.

DATA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2017 APK : 79,04 % APK :109,47 % APM : 98,97 % Sarpras Baik : 70,15% APK :100,73 % APM : 80,11 % Sarpras Baik : 80,50% APK : 78,01 % APM : 64,02 % Sarpras Baik : 88,01% NASIONAL APK :81,95 % APM : 61,20 % RATA-RATA LAMA SEKOLAH 2016 (RLS) 6,15 TH, SMA/K/ MA APK :101,05 % APM : 76,29 % SMP/ MTs DO : 0,06 % APK :106,44 % APM : 93,73 % SD/ MI DO : 0,17 % JATENG DO : 0,06 % PAUD RATA-RATA LAMA SEKOLAH 2016 (RLS) 7,15 TH

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT