TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
METODE PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
Advertisements

PERTEMUAN KE Pengertian Tabel I-O 2. Jenis Transaksi Tabel I-O.
Kerangka Dasar dan Manfaat Tabel I-O, asumsi dan Keterbatasannya
KELOMPOK V / KELAS 2A NAMA: PEMBAHASAN: AYU ROSITA SARI ( )
PENDAPATAN NASIONAL Pertemuan ke
NERACA ARUS DANA.
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL
SISTEM NERACA NASIONAL & PDB/PDRB
Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi dan Krisis Ekonomi
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Mata Kuliah : Statistik Neraca Nasional
Konsep Dan Indicator Pembangunan oleh Evidoni. K, SE, Ak, MM, MSi Reg Neg Akuntan D Disampaikan Pada Diklat Pim IV.
GROSS DOMESTIC PRODUCT
Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi D.I. Yogyakarta
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Berita Resmi Statistik
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan national Pertemuan 9.
Indeks Harga dan Perkembangannya
BERITA RESMI STATISTIK
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
SENSUS EKONOMI 2006 POTRET POTENSI EKONOMI INDONESIA
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PERTEMUAN IX USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
PENDAPATAN NASIONAL.
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 Kota Surabaya
Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT Arah dan kebijakan
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
PENDAPATAN NASIONAL Teori Ekonomi Makro Ekonomi Pembangunan.
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Macam penggunaan hasil produksi (expend)
Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
GROSS DOMESTIC PRODUCT
METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
PERANAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NASIONAL STIESS BATANG.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
PEREKONOMIAN INDONESIA
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
ANALISIS PDRB KAB.CIREBON SEKTORAL PERTANIAN
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
KELOMPOK 3.
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
03 PEREKONOMIAN INDONESIA PENDAPATAN NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MEMAHAMI ILMU EKONOMI Nuryana Haprin. Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil.
Transcript presentasi:

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018 Disampaikan oleh : Arif Suroso (BPS Sampang) Dalam rangka Sosialisasi Tinjauan Ekonomi Kabupaten Sampang Berdasarkan PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008 Sampang, 30 Oktober 2018

KERANGKA PAPARAN I II III PDRB IPM HASIL PENGHITUNGAN PDRB KAB.SAMPANG TAHUN DASAR 2010 II IPM III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB Penjumlahan seluruh nilai tambah bruto (NTB) dari berbagai aktifitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu

Kegunaan PDRB PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dasar Penghitungan PDRB System of National Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDB.

Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Pengelompokan kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kesamaan atau kemiripan fisik produk (barang dan jasa), proses produksi atau jenis kegiatan sehingga diperoleh sektor atau subsektor yang homogen Klasifikasi PDB/PDRB Indonesia saat ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009 Revisi IV) yang terdiri 21 katagori (didalam penyusunan PDRB diringkas menjadi 17 katagori) PDRB Tahun Dasar 2010 A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B. Pertambangandan Penggalian C. Industri Pengolahan D. PengadaanListrikdan Gas E. Pengadaan Air F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan   L. Real Estat M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T.U Jasa Lainnya

III. HASIL PENGHITUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG III. HASIL PENGHITUNGAN

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sampang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013─2017 Kategori 2013 2014 2015* 2016* 2017** A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,189,128.3 4,695,132.3 5,213,167.5 5,564,431.6 5,941,939.0 B. Pertambangan dan Penggalian 4,187,113.5 3,700,817.6 2,561,322.9 2,966,057.1 3,263,221.1 C. Industri Pengolahan 425,174.5 473,807.2 514,019.9 560,120.2 605,794.3 D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,075.2 4,300.9 4,779.2 5,219.5 5,806.7 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,190.3 10,112.5 11,047.4 11,878.0 12,651.3 F. Konstruksi 1,086,713.7 1,205,359.9 1,299,166.5 1,462,999.6 1,603,143.6 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,921,083.1 2,165,088.3 2,444,757.3 2,758,317.2 3,083,694.7 H. Transportasi dan Pergudangan 103,186.6 120,366.0 139,797.0 155,845.9 172,730.4 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 44,273.3 50,916.5 58,236.3 65,714.8 74,321.0 J. Informasi dan Komunikasi 528,089.8 575,570.0 636,876.6 707,769.8 779,358.6 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 153,256.1 173,167.7 194,661.0 216,847.3 242,253.9 L. Real Estate 156,369.3 170,779.4 194,165.7 211,518.3 224,517.4 M,N. Jasa Perusahaan 36,877.1 40,527.4 44,639.0 48,968.4 53,432.8 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 598,074.4 629,656.6 700,275.9 767,679.4 836,231.7 P. Jasa Pendidikan 360,505.5 412,230.5 455,376.9 499,712.5 548,012.6 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 62,000.0 72,666.7 80,311.8 87,760.6 95,021.7 R,S,T,U. Jasa lainnya 112,571.0 127,776.3 144,646.5 154,141.1 165,152.4 Jumlah 13,977,681.7 14,628,275.7 14,697,247.3 16,244,981.3 17,707,283.3

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sampang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013─2017   Kategori 2013 2014 2015* 2016* 2017** A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,441,301.6 3,558,183.9 3,733,986.8 3,831,667.6 3,953,402.7 B. Pertambangan dan Penggalian 3,244,780.4 2,808,188.1 2,580,155.7 2,841,489.1 2,935,989.3 C. Industri Pengolahan 382,165.3 406,014.9 427,773.4 451,659.7 473,552.2 D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,391.7 4,531.6 4,576.0 4,765.3 4,901.6 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,593.2 8,872.6 9,218.7 9,533.1 9,865.8 F. Konstruksi 932,920.0 988,041.1 1,005,422.5 1,062,078.5 1,127,183.9 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,692,249.1 1,827,385.9 1,951,904.3 2,099,345.4 2,242,022.6 H. Transportasi dan Pergudangan 96,454.1 105,548.2 113,137.5 121,384.1 129,514.0 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 39,543.0 42,818.3 46,365.3 50,258.2 54,507.9 J. Informasi dan Komunikasi 517,190.3 561,314.5 599,203.2 652,078.8 704,179.9 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 132,393.7 142,570.6 152,255.4 161,820.2 172,356.0 L. Real Estate 142,284.0 152,355.6 159,140.1 168,944.7 175,668.7 M,N. Jasa Perusahaan 30,568.1 32,594.6 34,255.3 35,928.5 37,692.6 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 501,397.5 505,835.0 540,648.0 565,972.9 592,630.2 P. Jasa Pendidikan 298,323.3 320,047.7 341,354.0 365,666.1 391,994.1 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 55,257.6 59,222.3 61,116.8 65,328.5 68,666.8 R,S,T,U. Jasa lainnya 103,979.3 109,402.3 113,967.0 118,891.6 123,542.7 Jumlah 11,623,792.1 11,632,927.1 11,874,480.0 12,606,812.3 13,197,670.9

Produk Domestik Regional Bruto Tabel 3. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sampang (Persen) 2013 - 2017 Lapangan Usaha 2013 2014 2015* 2016* 2017** (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sektor Primer   59.93 57.4 52.9 52.51 51.99 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29.97 32.1 35.47 34.25 33.56 B Pertambangan dan Penggalian 29.96 25.3 17.43 18.26 18.43 Sektor Sekunder 10.91 11.58 12.44 12.56 12.58 C Industri Pengolahan 3.04 3.24 3.5 3.45 3.42 D Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.07 0.08 F Konstruksi 7.77 8.24 8.84 9.01 9.05 Sektor Tersier 29.16 31.03 34.66 34.93 35.44 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.74 14.8 16.63 16.98 17.41 H Transportasi dan Pergudangan 0.74 0.82 0.95 0.96 0.98 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.32 0.35 0.4 0.42 J Informasi dan Komunikasi 3.78 3.93 4.33 4.36 4.4 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.1 1.18 1.32 1.33 1.37 L Real Estat 1.12 1.17 1.3 1.27 M,N Jasa Perusahaan 0.26 0.28 0.3 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.28 4.3 4.76 4.73 4.72 P Jasa Pendidikan 2.58 2.82 3.1 3.08 3.09 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.44 0.5 0.55 0.54 R,S,T,U Jasa lainnya 0.81 0.87 0.93 Produk Domestik Regional Bruto 100

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut lapangan Usaha Kabupaten Sampang (persen) 2013-2017 2014 2015* 2016* 2017** (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.16 3.40 4.94 2.62 3.18 B Pertambangan dan Penggalian 9.25 -13.46 -8.12 10.13 3.33 C Industri Pengolahan 4.26 6.24 5.36 5.58 4.85 D Pengadaan Listrik dan Gas/ 3.45 3.19 0.98 4.14 2.86 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8.51 3.25 3.90 3.41 3.49 F Konstruksi 9.58 5.91 1.76 5.64 6.13 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11.18 7.99 6.81 7.55 6.80 H Transportasi dan Pergudangan 8.82 9.43 7.19 7.29 6.70 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8.42 8.28 8.40 8.46 J Informasi dan Komunikasi 12.24 8.53 6.75 K Jasa Keuangan dan Asuransi 11.62 7.69 6.79 6.28 6.51 L Real Estat 7.32 7.08 4.45 6.16 3.98 M,N Jasa Perusahaan 4.57 6.63 5.10 4.88 4.91 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.93 0.89 6.88 4.68 4.71 P Jasa Pendidikan 6.95 7.28 6.66 7.12 7.20 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11.00 7.18 3.20 6.89 5.11 R,S,T,U Jasa lainnya 3.89 5.22 4.17 4.32 3.91 Produk Domestik Regional Bruto 6.53 0.08 2.08 6.17 4.69 Produk Domestik Regional Bruto Non Migas 5.26 5.07 5.13 4.95 5.01

Tabel 5. Laju Implisit PDRB Menurut lapangan Usaha Kabupaten Sampang (Juta rupiah) 2013-2017 2014 2015* 2016* 2017** (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.89 8.40 5.81 4.02 3.50 B Pertambangan dan Penggalian 13.92 2.13 -24.67 5.15 6.48 C Industri Pengolahan 2.76 4.89 2.97 3.21 3.15 D Pengadaan Listrik dan Gas/ -3.69 2.28 10.04 4.88 8.16 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.59 6.57 5.14 3.97 2.92 F Konstruksi 4.03 4.73 5.92 6.60 3.25 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.22 4.37 5.71 4.90 4.68 H Transportasi dan Pergudangan 3.35 8.35 3.91 3.88 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.01 6.21 5.63 4.10 4.28 J Informasi dan Komunikasi 0.02 0.42 3.65 2.12 1.97 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.93 5.26 4.81 L Real Estat 2.87 2.00 8.85 2.61 2.08 M,N Jasa Perusahaan 4.52 3.07 4.59 4.01 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.30 4.36 4.05 4.72 P Jasa Pendidikan 5.29 6.59 3.57 2.44 2.30 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.06 9.36 7.09 2.23 R,S,T,U Jasa lainnya 2.84 7.88 8.67 2.15 3.11 Produk Domestik Regional Bruto 7.63 4.57 -1.57 4.11 4.12 Produk Domestik Regional Bruto Non Migas 4.98 6.38 5.59 4.17 3.53

Ringkasan Katagori 2013 2014 2015 2016 2017 PDRB adhb (Juta Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) PDRB adhb (Juta Rupiah) 13,977,681.73 14,628,275.70 14,697,247.26 16,244,981.29 17,707,283.30 PDRB Perkapita (Rupiah) 12,724.472 12,563.764 12,675.563 13,303.742 13,775.095 Pertumbuhan PDRB 6.53 0.08 2.08 6.17 4.69 Pertumbuhan PDRB tanpa Migas 5.26 5.07 5.13 4.95 5.01

III. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG III. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM METODE BARU DI INDONESIA Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Dimensi Standar Hidup Layak Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 Komoditas PPP) Rata-Rata Ukur/Geometrik Agregasi Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +) Dimensi Pengetahuan

Ukuran Keberhasilan Target Pembangunan Dana Alokasi Umum APA MANFAAT IPM ? Ukuran Keberhasilan IPM merupakan indikator penting untuk MENGUKUR KEBERHASILAN dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) Target Pembangunan IPM merupakan salah satu indikator TARGET PEMBANGUNAN pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI Dana Alokasi Umum IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan DANA ALOKASI UMUM (DAU)

BAGAIMANA MEMAKNAI IPM? IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. PERINGKAT (RANKING) BUKAN SATU-SATUNYA ukuran kemajuan pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari: KECEPATAN IPM Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode STATUS IPM Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode

CAPAIAN IPM JAWA TIMUR IPM Kab. Sampang 2017: 59,90 Tren IPM Kab.Sampang, 2013-2017 Pada tahun 2017, capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 59,90 Rata-rata Lama Sekolah: 4,12 tahun IPM IPM Kab. Sampang 2017: 59,90 Harapan Lama Sekolah: 11,38 tahun Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan: (dalam ribuan) Rp 8.352,- Angka Harapan Hidup saat Lahir: 67,67 tahun

KECEPATAN IPM 2013-2017 Rata2 Pertumbuhan IPM Tertinggi 2013-2017 1,44% Sampang 1,37% Kab. Pasuruan 1,36% Sumenep Rata2 Pertumbuhan IPM Terendah 2013-2017 0,69% Kota Mojokerto 0,66% Kota Malang 0,65% Kota Pasuruan

INDIKATOR IPM 2017: Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) 2017

CAPAIAN IPM Komponen pendidikan 2010 - 2017 Rata2 Capaian IPM Komponen Pendidikan Tertinggi 2010-2017 2,93% Sampang 2,33% Situbondo 2,33% Tuban Rata2 Capaian IPM Komponen Pendidikan Terendah 2010-2017 1,32% Kota Probolinggo 1,29% Tulungagung 0,93% Kota Mojokerto

INDIKATOR IPM 2017: Rata-rata Lama Sekolah Sampang RLS : 4,12 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2017

INDIKATOR IPM 2017: Pengeluaran per Kapita

IPM 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017

RENCANA KERJA SELANJUTNYA Perubahan tahun dasar PDRB 2010 merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan keterbatasan yang ada, PDRB 2010=100 merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh BPS untuk meningkatkan kualitas data PDRB yang dihasilkan. Agenda Kerja selanjutnya: Memperluas cakupan implementasi SNA; Merperkuat hubungan kerja antar pemangku kepentingan baik penyedia dan pengguna data Neraca Nasional umumnya dan PDRB khususnya; Memperluas adopsi data dasar: hasil Sensus Pertanian 2013 dan Sensus Ekonomi 2016 (Dalam Proses Pengolahan); Penyempurnaan matriks supply untuk penyusunan PDRB.

TERIMA KASIH