UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Konsep Pengembangan Wilayah
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Indikator Performance Lembaga Non Profit
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Mata Kuliah TPB (Mata Kuliah Wajib)
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT Jawa Barat Menyongsong SDGs
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PARADIGMA SEHAT OLEH : KAMERIAH GANI, SkM, M.Kes.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PERAN SERTA MITRA PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN TPB/SDG’s Tahun Balikpapan, 1 Nopember 2018 Dr. Maria Ratnaningsih, SE, MA.
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pemerintah Kabupaten Buleleng
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Kebijakan Ketenagakerjaan
Sustainable Development Goals (SDGs)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Disajikan oleh. KOMAR HIDAYAT
Transcript presentasi:

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 MUARA TEWEH 21 NOVEMBER 2018 TIM POKJA KLHS UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 “KLHS RPJMD KAB.BARITO UTARA” PROF.DR. DANES JAYA NEGARA, M.Sc dan Tim POKJA KLHS BARITO UTARA UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 OUTLINE Pendahuluan Maksud Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kondisi Umum Daerah Geografi, Demografi, Sosial Ekonomi Daya Dukung Daya Tampung LH , Keuangan Daerah, dan Filantropi Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Pelaksanaan TPB di Kabupaten Barito Utara Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Peran para pihak dalam Pencapaian TPB Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Isu-isu Strategis dan Sasaran Strategis UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 ALTERNATIF/SKENARIO 5.1 Skenario Kondisi Lingkungan Hidup 5.2 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Rekomendasi Pencapaian TPB Integrasi Gambaran Pengintegrasian Hasil KLHS ke RPJMD Kab. Barito Utara Pendokumentasian Pembuatan Laporan Validasi UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

AGENDA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO TUJUAN Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Kesetaraan Gender Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur NO TUJUAN Berkurangnya Kesenjangan Kota & Permukiman yang Berkelanjutan Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Penanganan Perubahan Iklim Ekosistem Lautan Ekosistem Daratan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan untuk Mencapai Tujuan UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 1(Tanpa Kemiskinan) memiliki hubungan sinergi yang kuat terutama dengan perkembangan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 5 (Kesetaraan Gender), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan TPB 10 (Berkurangnya kesenjangan), sehingga harus dilakukan upaya yang sinergi dan multidimensional Praktek pembangunan ekonomi saat ini yang seringkali mengorbankan kehidupan sosial dan lingkungan, dapat diatasi dengan sinergi pencapaian TPB 7 (Energi bersih), TPB 8 (Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi), TPB 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur), dan TPB 15 (Ekosistem daratan). Pembangunan harus melihat perspektif yang lebih luas dan jangka panjang dengan melihat pencapaian masa lalu, kondisi saat ini dan tantangan kedepan. UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Kerangka Pikir Permendagri 7/2018 Tahap 1 Identifikasi capaian TPB Ketercapaian indikator terhadap target Tahap 2 Analisis LKPJ Tahap 3 Analisis capaian TPB berdasarkan kondisi geografis, keuangan daerah dan peran para pihak Tahap 4 Kondisi berdasarkan DDDT, Risiko, JE, SDA, PI, KEHATI Tahap 5 Isu Strategis/Permasalahan Tahap 6 Sasaran Strategis Tahap 7 Alternatif/Skenario Tahap 8 Rekomendasi pencapaian TPB Tahap 9 Pendokumentasian Tahap 10 Validasi UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud danTujuan 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD BAB 2 BAB II KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Kondisi Geografis 2.2 Demografi 2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung 2.4 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pencapaian Indikator TPB UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 BAB III CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO UTARA 3.1 Pelaksanaan TPB di Kabupaten Barito Utara 3.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah 3.3 Peran para pihak dalam Pencapaian TPB 3.4 Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial 4.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi 4.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan 4.4 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 BAB V. SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN DAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 5.1 Skenario Kondisi Lingkungan Hidup 5.2 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5.3 Skenario Proyeksi PDRB Menurut Komponen Pengeluarandan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 – 2023 5.4. Integrasi Gambaran Pengintegrasian Hasil KLHS ke RPJMD Kabupaten Barito Utara UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH GEOGRAFI DEMOGRAFI EKONOMI DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG KEUANGAN DAERAH UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

BAB 3 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah: 1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308 2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235 3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220 4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222 Penilaian TPB BARITO UTARA: 1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS 2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB 3. Indikator TPB tidak ada target/TT 4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 Capaian TPB Indikator TPB di Kabupaten BARITO UTARA yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 39 indikator) dari total 134 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 Tabel 3.2 Capaian Indikator TPB di Kabupaten BARITO UTARA UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Tercapai 2. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) Gambar 3.3. Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Tercapai UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Gambar 3.5 Jumlah indikator yang belum menjadi target 3. Target TPB yang memiliki data tetapi belum menjadi target (TT) Gambar 3.5 Jumlah indikator yang belum menjadi target UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

4. Target TPB yang belum ada data (NA) Gambar 3.5 Jumlah indikator yang belum memiliki data UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten BARITO UTARA Gambar 3.6. Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten BARITO UTARA UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018

UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018 Terima Kasih UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018