SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Critical review fungsi dan program Puskesmas
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
EDS/M-RKS/M-RKTS/M-RKAS/M
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
YUSLIANA NAINGGOLAN, SPD, M.KES
Provinsi Sumatera Barat dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
Sosialisasi PIN Polio 2016 Rabu, 2 Maret 2016
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
KEBIJAKAN PROGRAM KECACINGAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Manajemen Logistik Obat Cacing dan Sistem Pencatatan & Pelaporan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
ANALISA PD3I DENGAN CAKUPAN IMUNISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
Peningkatan Kualitas Data Profil Kesehatan
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
Direktur Perlindungan Tanaman Direktorat Jenderal Hortikultura
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
MONITORING DAN EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAHARUDDIN, Amd,Kep. NONO KEGIATANTUJUAN 1 Pengambilan vaksin di Dinas Kabupaten Terlaksananya Imunisasi 2 Pelayanan Imunisasi rutin di posyandu Memberikan.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Petunjuk Pengelolaan PATBM
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah PERGUB No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Serta Mendukung Misi No.3 NTB Sehat dan Cerdas KEGIATAN Layanan Imunisasi Rutin di Kabupaten/Kota (Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi) TUJUAN Memastikan Terlaksananya Pelayanan Imunisasi bagi anak anak (bayi, balita dan anak sekolah) di Provinsi NTB

PROSES Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Petugas Monitoring dan Evaluasi UNSUR SUMBERDAYA SDM : berkompeten di bidang imunisasi (Kemenkes, WHO, UNICEF dll) Sarana Prasarana Penunjang : Cool Room, Kulkas vaksin dll UNSUR PENYELENGGARAAN Masyarakat, NGO ( Pihak Swasta )