PIM III ANGKATAN XVII

KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK E-GOVERNMENT/SPBE (PERPRES NO 95/2018) ISU STRATEGI NASIONAL ISU STRATEGI DAERAH ISU STRATEGI OPD KECAMATAN

Memperkuat Dan Mempererat Harmonisasi Sosial 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 2 Memberdayakan Ekonomi Keluarga Dan Masyarakat Menuju Kemandirian Yang Kreatif Berbasis Sumber Daya Alam Yang Tersedia 33 VISI : AMBON YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS 1.Meningkatkan Nilai-Nilai Spiritualitas Masyarakat 44 MISI :

Memperkuat Dan Mempererat Harmonisasi Sosial 1 Terwujudnya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi Meningkatkan dan Menerapkan sistem komunikasi dan informasi Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan asas-asas keterbukaan  Keterbukaan Informasi Publik  Layanan Teknologi Informasi (TI) Tujuan Sasaran Indikator MISI :

7 PROGRAM PRIORITAS 1. Ambon Aman 2. Ambon Bersih 3. Ambon Terang 7. Ambon Sehat 5. AMBON CERDAS 4. Ambon Berbudaya 6. Ambon Sejahtera Selaras dengan 7 (tujuh) program prioritas dimaksud khususnya program ke-5 yaitu AMBON CERDAS maka diwujudkan Program AMBON SMART CITY (Kota Cerdas)

TUGAS DAN FUNGSI Company Logo Melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi perencanaan pada sub urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan e-government TUGAS : 1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan e-government 2.Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan e-government 3.Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang penyelenggaraan e-government 4.Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang penyelenggaraan e-government 5.Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas kominfo dan sandi terkait dengan tugas dan fungsinya. FUNGSI :

BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ) DI PEMERINTAH KOTA AMBON 1. JUMLAH OPD = 88 termasuk kelurahan 2. Jumlah OPD pengelola aplikasi = Jumlah OPD pengelola website = Jumlah Website = 16 5.Sementara Dibangun / Dikembangkan = 7 Aplikasi LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

NO. ISU AKTUAL KRITERIAPRIORITASAKPL 1 Belum optimalnya penyelenggaraan e- government (pemerintahan berbasis elektronik ) di pemerintah kota ambon√√√√ 2 Penggunaan TIK belum tertata dengan baik√√√√ 3 Jumlah SDM TIK kurang√√ 4 Terbatasnya pola pikir aparatur√√ 5 Kurangnya Partisipasi√√√ 6 Ketepatan waktu dalam pelayanan√√

PERMASALAHANDIMENSIPENYEBAB/ DAMPAK BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ) DI PEMERINTAH KOTA AMBON ORGANISASI Penggunaan TIK belum tertata dengan baik Belum adanya uraian Tugas yg jelas MANAJEMEN PERUBAHAN Rendahnya Komitmen Terbatas Pola pikir Aparatur Kurangnya Partisipasi SDM Jumlah SDM TIK kurang rendahnya Motivasi PELAYANAN Masih menggunakan cara manual Ketepatan waktu dalam pelayanan IDENTIVIKASI ISU

NoI A SUSGTotalPrioritas 1Penggunaan TIK yang belum tertata dengan baik 55515I 2Rendahnya Komitmen 54312VI 3Jumlah SDM TIK kurang 55414II 4Terbatas Pola pikir Aparatur 54413III 5Ketepatan dalam pelayanan 54211V

NoI A SUSGTotalPrioritas 1Penggunaan TIK yang belum tertata dengan baik 55515I 2Jumlah SDM TIK kurang 55414II 3Terbatas Pola pikir Aparatur 54413III

NoI A SUSGTotalPrioritas 1Belum adanya Regulasi Daerah 55515I 2Terbatasnya Anggaran 55414II 3Terbatasnya infrastruktur TIK MASALAH SPESIFIK

Belum optimalnya penyelenggaraan e-government (pemerintahan berbasis elektronik ) di pemerintah kota ambon Penggunaan TIK belum tertata dengan baik Jumlah SDM TIK kurang Terbatas Pola pikir Aparatur Belum adanya Regulasi Daerah Terbatasnya Anggaran Terbatasnya infrastruktur TIK POHON MASALAH negatif ISU MU MP MS

Penggunaan TIK sudah tertata dengan baik Jumlah SDM TIK bertambah Meningkat Pola pikir Aparatur Sudah adanya Regulasi Daerah Terpenuhinya Anggaran Terpenuhinya infrastruktur TIK POHON MASALAH positif ISU MU MP MS Optimalnya penyelenggaraan e-government (pemerintahan berbasis elektronik ) di pemerintah kota ambon

Penggunaan TIK belum tertata dengan baik Belum adanya Regulasi Daerah POHON ALTERNATIF ISU MU MP MS Belum optimalnya penyelenggaraan e-government (pemerintahan berbasis elektronik ) di pemerintah kota ambon

INTERFENSI KEGIATAN 1.PEMBUATAN REGULASI DAERAH 2.RAPAT KOORDINASI ANTAR STEKHOLDER 3.RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM SPBE DAERAH 4.PEMBUATAN SOP 5.MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA 6.MELAKUKAN PENGUATAN TATA KELOLA SPBE 7.DUKUNGAN PERUSAHAN TIK 8.DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI. KEGIATAN : 1. SOSIALISASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 2. DUKUNGAN CSR DARI PERUSAHAN TIK 3. MONITORING DAN EVALUASI JUDUL : SPBE YANG TERPADU DAN MENYELURUH UNTUK MENCAPAI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI.

JUDUL : TERWUJUDNYA SPBE YANG TERPADU DAN MENYELURUH UNTUK MENCAPAI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI. JUDUL : SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG TERPADU DAN MENYELURUH MENUJU BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI.