Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Tertib Administrasi Kepegawaian
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Kutatap hari esok dengan penuh kebahagiaan
Manajemen Sumberdaya Aparatur
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
Si-GTK.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2018
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bab XII, Pasal 309 sd 341 Tentang : CUTI PNS dan PERKA BKN Nomor 24 Tahun.
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil Bagian Disiplin dan Penghargaan, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

SATYALANCANA KARYA SATYA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA Merupakan Tanda Kehormatan dan Penghargaan dari Presiden yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

PERSYARATAN : 1. Melaksanakan tugas secara terus menerus dengan menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan Kedisiplinan, sekurang kurangnya selama 10 Tahun (Satyalanacana Karya Satya X Tahun), 20 Tahun (Satyalanacana Karya Satya XX Tahun), 30 tahun (Satyalanacana Karya Satya XXX Tahun). 2. Selama masa kerja tersebut tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Undang- Undang yang berlaku. 3. Penghitungan Masa Kerja di hitung sejak pengangkatan sebagai CPNS.

Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir Syarat: Fotocopy Sah SK CPNS Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir Fotocopy Sah SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan DRH Surat Keterangan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat berdasarkan peraturan perundag undangan yang berlaku Fotocopy Sah SK konversi NIP Catatan Jika fotocopy SK CPNS terdiri dari 2 halaman maka yang dicantumkan cukup halaman yang memuat TMT CPNS. Jika fotocopy SK terdiri dari 2 halaman maka yang dicantumkan cukup halaman yang memuat jabatan baru Fotocopy Sah SK konversi NIP bagi pemegang NIP lama Target Program Assesment

WAKTU PEMBERIAN : Catatan: 1. Periode I bulan Mei, Usulan diterima di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri paling lambat akhir bulan akhir Desember tahun sebelumnya. 2. Periode II bulan Agustus, Usulan diterima di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan. 3. Periode III bulan November Usulan diterima di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan. Catatan: Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jika rencana penyerahan dilaksanakan pada saat hari jadi instansi maka usul diajukan pada periode sebelumnya

PERSYARATAN KHUSUS : Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut : Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

MEKANISME PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS MILITER NOMOR : B-1719/SESMILPRES/GT.02.00/11/2017 a. Format lampiran usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diajukan dalam bentuk hard copy serta kelengkapan persyaratan berkas usulan dalam bentuk format PDF (softcopy, DRH dalam bentuk hard copy). b. Usulan tanda kehormatan dikelompokan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya Satya yang tertinggi, yaitu Satyalancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. c. Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi (sudah disesuaikan melalui aplikasi).

FAQ