PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Advertisements

Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan
MATERI KEWIRAUSAHAAN (ENTREPREUNERSHIP)
ANALISIS FINANSIAL / KELAYAKAN USAHA
Siklus Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
KELAYAKAN USAHA Usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pencapaian tujuan usaha harus.
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KRITERIA INVESTASI.
Analisis Bisnis & Studi Kelayakan Usaha
Pertemuan 5 TAHAPAN STUDI DAERAH IRIGASI
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
ASPEK KEUANGAN.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
analisis kelayakan & proposal sistem Pertemuan 10 & 11
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Materi Peraturan Pemerintah No
Manajemen proyek analisis kelayakan proyek ada 3 yaitu -pp -roi -npv
Pertemuan 9 ASPEK EKONOMI dan FINANSIAL (Lanjutan)
Teknik-teknik Penganggaran Modal Pertemuan 15
Undang-Undang bidang puPR
ANALISIS KEUANGAN DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
EVALUASI PROYEK KAPITAL
Tahapan dan Aspek Dari Evaluasi Proyek
Dr. Ir. Hariansyah, M.T NIDN :
SIKLUS HIDUP PROYEK dan MANAJEMEN
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
PRINSIP DASAR EVALUASI LALU LINTAS Pertemuan 13
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Semester VII/Kelas A, B, C
Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENGENALAN ANALISIS OPERASI & EVALUASI SISTEM TRANSPORTASI
ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI (CAPITAL BUDGETING)
Pengertian , Proses dan Manfaat AMDAL
MUATAN DOKUMEN ANDAL Pendahuluan
STUDI KELAYAKAN BISNIS VIII
Kebutu han air.
Analisis Bisnis & Studi Kelayakan Usaha
STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SPB 3.1: TATA CARA SURVEI & PERANCANGAN
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERTEMUAN V Analisis Bisnis & Studi Kelayakan Usaha
Studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
Pertemuan 3.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
ASPEK KEUANGAN.
MANAJEMEN OPERASI DAN EFISIENSI PDAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Disusun Oleh: Fredericus Adrian S.P Dodi Firmansyah Muhammad Ilham R Muhammad Ardhan H
Pelatihan Perencanaan Teknis Terinci (DED)
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR IRIGASI BERKELANJUTAN
Materi : Detail Engineering Design (DED) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Transcript presentasi:

PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

Sistem Penyediaan Air Minum DASAR HUKUM Penyelenggaraan SPAM UU 11 Tahun 1974 Pengairan UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah PP 121 Tahun 2015 Pengusahaan SDA PP 122 Tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum Permen PUPR 19 / 2016 Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR 25 / 2016 Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha Permen PUPR 27 / 2016 Penyelenggaraan SPAM

LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM Ditetapkan oleh Menteri Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Ditetapkan oleh Gubernur Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM Ditetapkan oleh Bupati/Walikota Rencana Induk SPAM Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota Periode: 5 tahun Periode: 15-20 tahun

KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPAM (Permen 27 tahun 2016) Pentahapan pembangunan Komponen utama & dimensi Sistem terpilih PERENCANAAN RENCANA INDUK PERENCANAAN TEKNIS Ekonomi & finansial STUDI KELAYAKAN Teknis teknologis Lingkungan Unit Air Baku Unit Produksi Unit Distribusi Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI Sosial & budaya Kelembagaan Unit Pelayanan Bangunan penunjang Bangunan pelengkap

RENCANA INDUK SPAM (RI SPAM) (Permen 27 tahun 2016 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH BAB 3 KONDISI SPAM EKSISTING BAB 4 STANDAR/ KRITERIA PERENCANAAN BAB 5 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BAB 6 POTENSI AIR BAKU BAB 7 RENCANA DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM BAB 8 RENCANA PENDANAAN/ INVESTASI BAB 9 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN RI SPAM Dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya.

Substansi RI-SPAM Gambaran umum Kondisi SPAM eksisting Standar/kriteria perencanaan Proyeksi kebutuhan air Potensi Air Baku Rencana induk dan pra desain Outline SPAM Analisis dan keuangan Indikasi dan Alternatif Pendanaan Pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum Ditetapkan untuk jangka waktu 15-20 tahun, ditinjau setiap 5 tahun

Ketersediaan RISPAM per-Provinsi

Tindak Lanjut RISPAM Provinsi/Kabupaten/kota harus melakukan penyempurnaan/ perbaikan dan review dokumen RISPAM dengan memperhatikan dan memperbaiki: Skenario pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Data potensi air baku Data proyeksi kebutuhan air minum Dokumen RISPAM ≥ 5 tahun perlu dilakukan review Indikasi dan Sumber Pendanaan

Studi Kelayakan (Permen 27 tahun 2016) Merupakan studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM di suatu wilayah pelayanan Dasar Penyusunan RI-SPAM Hasil kajian kelayakan Kajian Sumber Pembiayaan Ditinjau dari aspek: Teknis teknologis, Lingkungan, Sosial, Budaya, Ekonomi, Kelembagaan, Finansial Risiko dan Mitigasi

Jenis Studi Kelayakan (Permen 27 tahun 2016) Studi Kelayakan Lengkap perkiraan besaran cakupan layanan > 10.000 jiwa Studi Kelayakan Sederhana perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa Justifikasi Teknis dan Biaya kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

Output RI-SPAM Target Pelayanan Proyeksi Kebutuhan Air selama Periode Perencanaan (15-20 tahun) Ketersediaan Sumber Air Baku Rencana Garis Besar SPAM Kebutuhan Biaya Pengembangan SPAM Indikasi dan Sumber Pendanaan Pentahapan Pembangunan Pengembangan Kelembagaan

Cakupan Studi Kelayakan Aspek teknis teknologis meliputi aspek kemudahan dan kehandalan konstruksi, kualitas bahan yang baik, kemudahan operasi dan pemeliharaan, kemudahan suku cadang, jaminan kinerja alat/bahan sesuai spesifikasi teknis Aspek lingkungan meliputi dampak negatif dan positif pada lingkungan, dilakukan pada tahap pra-konstruksi, saat pelaksanaan konstruksi, pasca konstruksi dan terhadap keterkaitan lainnya Aspek sosial meliputi penerimaan masyarakat dan potensi konflik air baku serta penggunaan lahan Aspek budaya meliputi dinamika budaya setempat Aspek ekonomi meliputi Economic Internal Rate of Return (EIRR) dan Economic Benefit Cost Ratio (EBCR) Aspek finansial meliputi kelayakan proyek dengan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Payback Period serta kelayakan pendanaan dengan parameter Debt Coverage Ratio (DCR) dan saldo kas akhir Aspek kelembagaan meliputi rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan SPAM Ditambahkan aspek risiko dan mitigasi

Perencanaan Teknis Terinci (DED) (Permen 27 tahun 2016) Merupakan suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota/Kawasan Meliputi: Unit Air Baku Unit Produksi Unit Distribusi Unit Pelayanan Dasar Penyusunan RI-SPAM Hasil studi kelayakan Jadwal pelaksanaan konstruksi Pentahapan Pembangunan Kepastian sumber Hasil konsultasi teknis Sesuaikan dengan slide Pa Sardjiono

DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS Data Sekunder: Peta dasar, topografi, hidrologi, morfologi, tata guna lahan Data cuaca/iklim Data kependudukan, sosioekonomi, kepadatan penduduk Kondisi SPAM eksisting Peraturan perundangan yang berlaku Data Primer (berdasarkan survei): Geomorfologi dan geohidrologi Hidrolika air permukaan Topografi Penyelidikan tanah Lokasi sistem Sumber air (kapasitas/kontinuitas/kualitas) Ketersediaan bahan konstruksi, elektro mekanikal, bahan kimia, sumber daya energi Ketersediaan dan kemampuan kontraktor Harga satuan

Perencanaan Teknis Terinci Substansi Perencanaan Teknis Terinci rancangan detail kegiatan, perhitungan teknis dan gambar teknis, spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, analisis harga satuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan, dan dokumen pelaksanaan kegiatan (dokumen lelang, jadwal pelelangan, pemaketan).

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS TERINCI PENERAPAN NSPK SURVEY LAPANGAN PENGUJIAN/ INVESTIGASI PERHITUNGAN BIAYA GAMBAR TEKNIS PERHITUNGAN TEKNIS Keterangan: Penyusunan perencanaan teknis ini diterapkan pada unit sumber air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, bangunan penunjang & bangunan pelengkap Penyusunan dokumen terdiri dari dokumen lelang dan laporan pertanggungjawaban PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS DAN DOKUMEN LELANG