SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

Pelaksanaan Perekaman Data dan Pengisian Formulir Bagi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2012 Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kota Surabaya.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
BAHAN PAPARAN PROGRAM GURU GARIS DEPAN 2016 DAN PENGIRIMAN TAHUN 2017
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Disampaikan pada: FGD TATACARA PELAKSANAAN
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
1. Pendaftaran Member : Calon peserta membuka laman Member PLTI (Pusat Layanan Tes Indonesia) yang beralamatkan: Calon peserta.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
INDEX JADWAL PPDB REGULER ATURAN DAN KETENTUAN HAL –HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SELESAI.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PANDUAN PROSES PENDAFTARAN SELEKSI JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERSIAPAN SELEKSI CPNS NASIONAL TAHUN 2018 Palembang, 6 Februari 2018
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
SSCN 2018 KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN KANREG IX BKN JAYAPURA
ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN.
Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP 1 TAHUN 2019 Brebes, 19 Februari 2019 Jakarta, 23 Januari 2019

LANDASAN HUKUM UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (belum terbit) Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (belum terbit)

KEBIJAKAN SELEKSI PPPK TAHAP I Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD 2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen PTNB, Database Terpusat di Badan Kepegawaian Negara, Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN, dengan website https://sscasn.bkn.go.id Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara

SELEKSI PPPK TAHAP I EKS THK 2 TENAGA GURU AGAMA EKS THK 2 TENAGA GURU DOSEN PTNB EKS THK 2 PENYULUH PERTANIAN DAN TB EKS THK 2 TENAGA KESEHATAN

SUMBER DATA PPPK TAHAP I KemenRistekDikti Data Dosen PTNB KEMENDIKBUD Data NUPTK Status Mengajar UU 14 Tahun 2005 KEMENAG Data NUPTK Status Mengajar KEMENTAN Data THL Penyuluh Pertanian KEMENKES UU 36 Th. 2014 Data THK 2 UU 5 Th. 2014 PP 56 Tahun 2012

PROSENTASE TENAGA HONORER KATEGORI II Sesuai data Menpan / BKN KABUPATEN BREBES Sesuai data Menpan / BKN

TENAGA HONORER KATEGORI II KABUPATEN BREBES YANG DAPAT MENDAFTAR SELEKSI PPPK Sesuai data Menpan / BKN

JADWAL TAHAPAN SELEKSI PPPK TAHAP I 3 Pendaftaran Peserta 10 – 16 Februari 2019 4 Verifikasi Administrasi 10 – 17 Februari 2019 1 Pengusulan Formasi 7 Februari 2019 2 Pengumuman Penerimaan 8 Februari 2019 6 Pengumuman Jadwal dan Lokasi Test 19 Februari 2019 5 Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi 18 Februari 2019 8 Pengolahan Nilai 25 – 28 Februari 2019 7 Pelaksanaan Test 23-24 Februari 2019 9 Pengumuman Akhir 1 Maret 2019

01 02 03 04 05 TAHAPAN SELEKSI PPPK PENGUMUMAN Penetapan Formasi oleh kemenpanRB Pengumuman Instansi PENDAFTARAN Portal SSCASN Cetak Nomor Tes THK 2 Upload Dokumen VERIFIKASI Verifikasi Online Dokumen Elektronik SELEKSI KOMPETENSI Test Kompetensi Menggunakan CAT BKN Wawancara PENGUMUMAN Menggunakan CAT Pengolahan Nilai 01 02 03 04 05

TAHAPAN PROSES PENDAFTARAN PPPK TAHAP I Untuk mendaftar seleksi PPPK, Eks THK 2 dan Tenaga Penyuluh Pertanian masuk ke portal https://ssp3k.bkn.go.id. Peserta Isi Form di Helpdesk Menginput NIK dan No KK Nomer Peserta THK-II/Identitas THL-TB Nama Tanggal Lahir Nama Instansi Setelah Input data diatas baru dapat Nomer Tiket, setelah Itu cetak Kartu Tanda Peserta THK-II/THL-TB Setelah Itu Peserta datang Ke BKD membawa : Cetakan Kartu Tanda Peserta Pas Foto 3x4 2 lembar latar belakang Merah Berkas pendukung lain nya yang dipersyaratkan 9. Setelah Itu baru diverifikasi datanya oleh BKD dan mendapat salinan Kartu peserta yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang.  setelah itu baru Anda dapat mendaftar

RENCANA JADWAL SESI UJIAN SELEKSI PPPK TAHAP I SABTU Waktu Setempat Sesi 1 - Sesi 2 10.00 – 12.15 Sesi 3 13.00 – 15.15 Sesi 4 15.30 – 17.45 MINGGU 07.30 – 09.45 Waktu Ujian 135 menit: 15 menit : Pengisian Daftar Hadir, Pembagian Kartu Login dan Penyampaian Token 100 menit : Mengerjakan soal Tes 1 (Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis) 20 menit : Mengerjakan soal Tes 2 (Integritas dan Moral)

NIP PPPK (18 DIGIT)