REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

DASAR HUKUM Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 17 (tujuh belas) kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015. Perarturan Presiden No 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Perka BKN tentang : Perka BKN no 22 tahun 2005 tentang pedoman pengadaaan CPNS PerKa BKN No 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum Perka BKN No 40 Tahun 2015 tentang KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL • PMK no 52/PMK.05/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEM.BERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

BIRO UMUM TUGAS FUNGSI TUGAS 1. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan 3. Pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi 4. Pengelolaan urusan gaji (PNS Setjen, CPNS Kementerian, PTT, Residen, NS dan WKDS) 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro TUGAS Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan TUGAS FUNGSI

2 3 4 1 SYARAT PEMBERKASAN PENGGAJIAN CPNS 2019 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Bertanda Tangan Kepala Satuan Kerja; 1 3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2 4 Surat Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) Beserta Lampirannya Antara lain : a. fotokopi buku Nikah; b. fotokopi akta kelahiran anak. Surat Pengantar Dari Instansi/Satuan Kerja;

Menghindari Penolakan SPM Oleh KKPN PEMBUATAN BUKU REKENING BNI MELALUI BIRO UMUM Untuk mencegah double bayar atau validasi SPAN (rekening double), rekening lama pernah di pakai untuk pembayaran Negara ; Untuk menghindari salah ketik nama dan nomor rekening dan; Menghindari Penolakan SPM Oleh KKPN

Daftar Permasalahan Penggajian PNS/CPNS 1. SPMT CPNS Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 1 a. Pembuatan tidak mengacu kepada Perka BKN Tahun 2005 tentang Pedoman CPNS (Poin IV, huruf E) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga; 2 3 Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

2. KP4 3. KGB dan KP Daftar Permasalahan Penggajian PNS/CPNS a b a b Lampiran tidak lengkap (FC Akta Nikah/FC Akta Kelahiran); 2. KP4 b Surat keterangan kuliah anak (maks. Umur 25 tahun) Didalam pengusulan KGB dan KP, seringkali terjadi kekurangan berkas, akibatnya SK KGB dan SK KP terlambat terbit; a 3. KGB dan KP b Sebaiknya SK KGB dan KP sampai ke Biro Umum satu bulan sebelum TMT SK.

CUT OFF PEMBAYARAN GAJI CPNS OLEH BIRO UMUM Selama menjadi CPNS, seluruh gaji CPNS termasuk gaji ke 13 dan THR dibayarkan oleh Biro Umum. Untuk CPNS yang telah berubah menjadi PNS, Biro Umum menyediakan alokasi selama 4 bulan sejak TMT SK PNS dan selanjutnya menjadi tanggungjawab masing-masing satker.

DATA PNS DAN CPNS YANG BERGAJI DI BIRO UMUM No Satuan Kerja/ Unit Utama Jumlah 1 Biro, Pusat dan Sekretariat KKI 1.036 Pegawai 2 PNS Dipekerjakan di Instansi Pusat dan Daerah 150 Pegawai 3 CPNS Badan PPSDM 63 Pegawai 4 CPNS Bina Pelayanan Kesehatan 745 Pegawai 5 CPNS Ditjen P2P 37 Pegawai 6 CPNS STAN yang ditempatkan pada Satuan Kerja Jumlah Keseluruhan 2.068 Pegawai

Data Pegawai per 31 Januari 2019 PNS existing : 1.029 orang PNS DPK : 108 orang 3 CPNS existing : 844 orang yang terdiri atas: CPNS 2014 sebanyak 5 orang No. NIP Nama Gol Status Staker 1 196403252014121001 RAJJA I/a PNS Setjen ditugaskan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makasar 2 197308172014121002 Dr. LUWIH BISONO, Sp.An III/b Setjen ditugaskan pada RSUP H. Adam Malik Medan 3 197309042014122002 HASTIA 4 197408212014121007 Dr.M.IHSAN Z. TALA, Sp.BS 5 197407042014121003 Dr. ENDANG SUTISNA CPNS Setjen ditugaskan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta

KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI CPNS 2018 DAN 2019 Seluruh gaji CPNS termasuk gaji ke 13 dan TR dialokasikan di Biro Umum. CPNS yang telah berubah status menjadi PNS per tahun 2019, Biro Umum menyediakan alokasi selama 4 bulan dan Unit utama mengalokasikan 10 bulan. Untuk CPNS yang berubah status menjadi PNS pada tahun 2020 dialokasikan di Biro Umum. 2 Selama menjadi CPNS, seluruh gaji CPNS termasuk Gaji ke-13 dan THR dibayarkan oleh Biro Umum. Untuk CPNS yang telah berubah status menjadi PNS, Biro Umum menyediakan alokasi selama 4 bulan sejak TMT SK PNS, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing satker.

SKPP (SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah Surat Keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh KuasaPenggunaAnggaran atas pegawai yang pindah atau pension / meninggal dunia berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat Mekanisme Pengajuan SKPP Sesuai Aturan Peraturan Direktur Jenderal Per-2/PB/2018 antara lain : SK Pindah dan SK Pensiun/Pemberhentian dari Kementerian/Lembaga dan BKN Kantor Regional di Daerah; Daftar Gaji terakhir (Lampiran dari Biro Umum) dan; Kartu Pegawas Gaji (Lampiran dari Biro Umum).

PROGRESS DPK Per 31 Januari 2018 Diberhentikan gaji mulai Januari 2019 (sesuai Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor KP.02.03/IV.2/18546/2018 tanggal 3 Desember 2018) Per 31 Januari 2018 DPK lapor pindah tahun 2018 dan sudah tidak bergaji di Setjen Per 31 Januari 2019 Terkait PNS DPK yang pengganjiannya masih dibayarkan Biro Umum, diharapkan agar segera mengurus SK pindah pada masing-masing daerah

PEMBAYARAN OLEH BIRO UMUM BAGI CPNS 1 Pembayaran Gaji CPNS Pengatar Instansi 2 Persyaratan Uang Makan : SPTJM Ketentuan Gaji CPNS Absensi /Daftar Hadir Apabila sudah Latsar/Prajabatan dan Terbit SK PNS, Agar segera usulkan pindah ke Biro Pegawaian (Melalui Unit Utama masing – masing). Setelah Surat Pindah terbit segera sampaikan di Biro Umum untuk Memindahkan Gaji tersebut.

Persyaratan Berkas KPO Persyaratan Berkas KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) SKP 2 Tahun terakhir Persyaratan Berkas KPO Print Out Usul Onlie yang telah ditandatangan dan distampel dinsa