PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
Progress Reformasi Birokrasi LKPP
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
Organisasi Perangkat Daeah yang terkait
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018
PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
TIM REFORMASI BIROKRASI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2018

PERMENPAN RB NO. 11 TH 2015 TT ROADMAP RB 2015-2019 AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN Lemahnya pengawasan Tumbuhnya perilaku koruptif /perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasI Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

Bimtek WBK/ WBBM di BBPOM Semarang, 21 April 2018 AGENDA PRIORITAS 2015 – 2019 REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PENGUATAN PENGAWASAN Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sinergi pengawasan internal dengan eksternal Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP Bimtek WBK/ WBBM di BBPOM Semarang, 21 April 2018

Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04. 1. 24. 08. 15 Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map RB BPOM 2015-2019 Sasaran RB 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif; 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja; 4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa Area Perubahan Pengawasan Program Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah

HASIL YANG DIHARAPKAN B. C. PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN PENGAWASAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH A. LAPORAN KEUANGAN BADAN POM DISUSUN DENGAN HANDAL HASIL YANG DIHARAPKAN C. IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI KKN B. PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN PENGAWASAN

UKURAN KEBERHASILAN : OPINI WTP KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Reviu laporan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tahun 2018 (Konsolidasi) Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku - Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat Akan dilaksanakan pada tahun 2019  1. Inspektorat Utama Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan intern Monev pemeriksaan BPK: 73,45 Monev hasil pengawasan intern ittama: 84,69 Rekomendasi yang bersifat kebijakan pimpinan membutuhkan waktu relatif lama dalam penyusunannya. Rekomendasi yang melibatkan piha eksternal lebih butuh upaya dalam penyelesaiannya Melakukan kegiatan monev secara berkala dan jika perlu dilakukan pendampingan dalam penyelesaiannya  

UKURAN KEBERHASILAN : LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Pendampingan penyusunan laporan keuangan satker - Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tahun 2018 (Konsolidasi) pada bulan Oktober 2018 - Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku - Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat Tahun 2019  1. Inspektorat Utama 2. Biro Keuangan dan Perencanaan

KEMAJUAN PELAKSANAAN RB RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA UKURAN KEBERHASILAN PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT UTAMA MENJADI LEVEL 3 KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Level 3 APIP Persentase TL rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Utama sebesar 94,19%; Pelatihan dan sertifikasi : Workshop meningkatkan semangat dan akuntabilitas kinerja di Banyuwangi, 28 – 30 Maret 2018; Bimtek Probity Audit, 5 – 6 April 2018 Seminar nasional internal audit, Yogyakarta, 17 – 20 April 2018; Pelatihan Fraud Auditing, Jakarta, 24 – 27 April 2018 Diklat Teknik Wawancara dan Pembuatan BA dalam Audit Investigasi, 17 – 18 Mei 2018 Pelatiha audit internal ISO 9001:2015, 23 – 24 Juli 2018 Pelatihan Fraud Auditing, 24 – 27 Juli 2018 Pelatihan audit investigasi dan intelejen dasar 27 – 31 Agustus 2018 Interpersonal Soft Skill 30 – 31 Agustus 2018 - Continuous Improvement Inspektorat Utama

UKURAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WHISTLE BLOWING SISTEM KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Sosialisasi WBS Terdapat 1 pengaduan yang diterima dan telah ditindaklanjuti; Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM dalam rangka penyempurnaan aplikasi WBS - Sosialisasi Aplikasi WBS secara on line pada aplikasi SIASN TW I 2019 Inspektorat Utama BIMTEK WBK/WBBM DI BBPOM YOGYAKARTA, 20 APRIL 2018

UKURAN KEBERHASILAN : PENANGANAN GRATIFIKASI KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Sosialisasi Gratifikasi Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money dan flashdisk Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017 Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan public -  Pelaksanaan Gerakan Anti Korupsi Badan POM di Jakarta  -  Inspektorat Utama Pelaporan Gratifikasi Total laporan penerimaan dan penolakan selama tahun 2018 sebanyak 64 laporan.  Kurangnya kesadaran para pelapora gratifikasi terhadap batas waktu pelaporan gratifikasi  Peningkatan Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi termasuk batas waktu pelaporan gratifikasi SE Gratifikasi Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi

UKURAN KEBERHASILAN : PENGATURAN KONFLIK KEPENTINGAN KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Sosialisasi Benturan Kepentingan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai POM dan unit kerja pusat (Dit. Standardisasi Pangan Olahan dan Dit. KMEI) Pengembangan aplikasi pelaporan benturan kepentingan Pembagian buku Perka No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit kerja Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan -  1. Sosialisasi penanganan benturan 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala  -  Inspektorat Utama

KEMAJUAN PELAKSANAAN RB RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA UKURAN KEBERHASILAN : TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Target : Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berslh dan Melayani (WBBM) Sosialisasi dan intervensi pemenuhan WBK/ WBBM pada Balai Besar / Balai POM Pengusulan 13 unit WBK/ 3 unit WBBM melalui surat Ka BPOM No. B-PL.03.02.1.7.72. 06.18. 3242 tggl 28 Juni 2018 Pendampingan unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM Intervensi dalam rangka persiapan evaluasi atas usulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM Pengusulan unit kerja berpredikat WBK / WBBM kepada KeMenPAN RB Unit kerja yang diusulkan ke KemenPAN RB belum mendapat predikat WBK / WBBM  Pengusulan ulang unit kerja untuk predikat WBK / WBBM  2019  Inspektorat Utama

KEMAJUAN PELAKSANAAN RB RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA UKURAN KEBERHASILAN : PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI SELURUH UNIT KERJA KEGIATAN TAHUN 2018 KEMAJUAN PELAKSANAAN RB KENDALA/ HAMBATAN RENCANA AKSI UNTUK ATASI KENDALA TIME LINE PIC Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) Keputusan Inspektur Utama HK.04.02.7.73.08.18.0816 tt Penetapan Peta Resiko dan Analisis Stakeholder Inspektorat Utama; Piagam penghargaan maturitas SPIP pada level 3 dari BPKP; Penetapan formulir manajemen resiko level satuan kerja eselon I; Integrasi aplikasi Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan manajemen resiko Pelaksanaan evaluasi PM-EPITE belum optimal  Sosialisasi penerapan PM-EPITE dan Manajemen Resiko secara berkala  2019  Inspektorat Utama

TERIMA KASIH