Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Pembiayaan Pembangunan
Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
REVIU LK PTN SUHARTONO.
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
STANDAR PEMERIKSAAN.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
Pembiayaan Pembangunan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEBIJAKAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Pemahaman Struktur pengendalian intern
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENKES
Transcript presentasi:

Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober 2015 Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Pedoman Umum Konsep Dasar Reviu Tahapan Reviu Pedoman Teknis Prosedur Reviu atas LK UAKPA Prosedur Reviu atas LK UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA

Pedoman Umum Konsep Dasar Reviu Tahapan Reviu

4 Definisi Reviu LKKL : Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor API yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yg berkualitas Definisi Reviu LKKL : Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor API yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yg berkualitas Konsep Dasar Reviu Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK) Akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dokumen sumber, dan respon permintaan keterangan Akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dokumen sumber, dan respon permintaan keterangan Penyelenggaraan Akuntansi Penyajian LKKL Keyakinan Terbatas

5 Konsep Dasar Reviu Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian LK LK R E V I U Membantu Menteri/Pimpinan Lembaga Untuk Menghasilkan LK yang Berkualitas

6 Implementasi peran API selaku mitra satuan kerja dalam peningkatan kualitas penyusunan LKKL Dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKKL Menggunakan pendekatan berjenjang Dititikberatkan pada proses penyelenggaraa n akuntansi dan/atau akun LK yang berpotensi tinggi terhadap kelemahan dan/atau kesalahan Membantu Menteri/Pimpina n Lembaga untuk menghasilkan LKKL yang berkualitas Apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang Konsep Dasar Reviu Reviu LKKL

7 Penguasaan SAP Penguasaan SAP SAIBA Penguasaan Dasar Dasar Audit Penguasaan Dasar Dasar Audit Penguasaan Teknik Komunikasi Penguasaan Teknik Komunikasi Pemahaman Analisis Basis Data Pemahaman Analisis Basis Data Konsep Dasar Reviu SIMAK-BMN Pemahaman Proses Bisnis Pemahaman Proses Bisnis Kompetensi Pereviu Penguasaan SAI

8 PerencanaanPelaksanaanPelaporan Tahapan Reviu Pendampingan Pemeriksaan BPK

9 Pemahaman Obyek Reviu Koordinasi dengan penyusun LKKL pada tingkat UAPA dan UAPPA-E1 Pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Identifikasi permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan LKKL Penetapan Target Opini LKKL Penetapan Fungsi yang Membidangi Peningkatan Kualitas LKKL Penyusunan Tim Reviu Pemilihan Prosedur Reviu Penyeleksian dan Penentuan Obyek Reviu Tahapan Reviu Perencanaan Reviu

10 Tahapan Reviu Perencanaan Reviu Dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi kolektif Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim dan Ketua Tim Dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi kolektif Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim dan Ketua Tim Penyusunan Tim Reviu

11 Tahapan Reviu Perencanaan Reviu Materialitas Kepatuhan Penyampaian LKKL dan Kualitas LKKL Signifikansi Ketersediaan Sumber Daya Materialitas Kepatuhan Penyampaian LKKL dan Kualitas LKKL Signifikansi Ketersediaan Sumber Daya Penyeleksian dan Penentuan Obyek Reviu

12 Tahapan Reviu Perencanaan Reviu LKKL Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya. Hasil reviu dan/atau audit atas LKKL sebelumnya. Bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi. Pedoman dan prosedur sistem akuntansi dan penyelenggaraan akuntansi Kementerian Negara/Lembaga (SAI) beserta perubahan- perubahan yang terakhir. Pedoman dan prosedur operasional SAK dan SIMAK-BMN. LKKL Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya. Hasil reviu dan/atau audit atas LKKL sebelumnya. Bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi. Pedoman dan prosedur sistem akuntansi dan penyelenggaraan akuntansi Kementerian Negara/Lembaga (SAI) beserta perubahan- perubahan yang terakhir. Pedoman dan prosedur operasional SAK dan SIMAK-BMN. Pemahaman Obyek Reviu

13 Tahapan Reviu Perencanaan Reviu Pemilihan Prosedur Reviu Pertimbangan dalam pemilihan prosedur reviu : Tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu apakah UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 atau UAPA Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan/atau akun LK yang akan direviu Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu Pertimbangan dalam pemilihan prosedur reviu : Tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu apakah UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 atau UAPA Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan/atau akun LK yang akan direviu Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu

14 Penelaahan atas Penyelenggaraan Akuntansi Penelaahaan atas Penyajian LK Tahapan Reviu Perbaikan dan/atau Koreksi atas Kelemahan Penyelenggaraan Akuntansi dan/atau Kesalahan Penyajian LK (dilakukan oleh pereviu bersama- sama dengan unit akuntansi) Penyusunan Catatan Hasil ReviuPenyusunan Kertas Kerja Hasil Reviu Reviu dilaksanakan pada unit akuntansi secara berjenjang Pelaksanaan Reviu

15 Catatan Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu Ikhtisar Hasil Reviu Pernyataan Sudah di Reviu Catatan Hasil Reviu Ikhtisar Hasil Reviu UAKPA/UAPPA-W UAPPA-E1/UAPA Tahapan Reviu Pelaporan Reviu

Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LKKL agar dapat digunakan oleh BPK; Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK; Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK; Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LKKL; Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LKKL berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LKKL agar dapat digunakan oleh BPK; Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK; Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK; Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LKKL; Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LKKL berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. 16 Tahapan Reviu Pendampingan Pemeriksaan BPK Tujuan : Membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK

17 Pedoman Teknis Prosedur Reviu UAKPA Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA

18 Prosedur Reviu UAKPA Penyelenggaraan Akuntansi - UAKPA

19 Prosedur Reviu UAKPA CaLK Lampiran- Lampiran LK Akun Aset Akun Kewajiban Akun Ekuitas Akun Pendapatan Negara dan Hibah Akun Belanja Negara LRA UAKPA Neraca UAKPACaLK UAKPA Obyek Reviu

20 Prosedur Reviu UAKPA Tujuan Reviu Neraca :Memastikan akurasi, kehandalan, & keabsahan Neraca serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP Langkah-langkah Reviu Per Akun Neraca Langkah-langkah Reviu Per Akun Neraca Tujuan Langkah Reviu Per Akun Neraca Dokumen yang Diperlukan Uraian Langkah-langkah Reviu per Akun Neraca Perbaikan atas Kelemahan dan/atau Koreksi atas Kesalahan

21 Prosedur Reviu UAKPA Tujuan Reviu LRA :Memastikan akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA serta kesesuaian pengakuan,pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP Langkah-langkah Reviu Per Akun LRA Langkah-langkah Reviu Per Akun LRA Tujuan Langkah Reviu Per Akun LRA Dokumen yang Diperlukan Uraian Langkah-langkah Reviu per Akun LRA Perbaikan atas Kelemahan dan/atau Koreksi atas Kesalahan

22 Prosedur Reviu UAKPA Tujuan Reviu CaLK :Memastikan pemenuhan aspek formal LK dankecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK Prosedur reviu CaLK dan Lampiran-Lampiran LK UAKPA Prosedur reviu CaLK dan Lampiran-Lampiran LK UAKPA

23 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA Penyelenggaraan Akuntansi – UAPPA-W

24 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA Penyelenggaraan Akuntansi – UAPPA-E1

25 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA Penyelenggaraan Akuntansi – UAPA

26 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA CaLK Lampiran-Lampiran LK Akun Aset Akun Kewajiban Akun Ekuitas Akun Pendapatan Negara dan Hibah Akun Belanja Negara LRA UAPPA-W/ UAPPA-E1/UAPA Neraca UAPPA-W/ UAPPA-E1/UAPA CaLK UAPPA-W/ UAPPA-E1/UAPA Obyek Reviu

27 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA Tujuan Reviu LRA dan Neraca :Memastikan akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA dan Neraca Tujuan Langkah Reviu LRA dan Neraca Dokumen yang Diperlukan Uraian Langkah-langkah Reviu LRA dan Neraca Perbaikan atas Kelemahan dan/atau Koreksi atas Kesalahan Langkah-langkah Reviu LRA dan Neraca Langkah-langkah Reviu LRA dan Neraca

28 Prosedur Reviu UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA Tujuan Reviu CaLK :Memastikan pemenuhan aspek formal LK dankecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK Prosedur reviu CaLK dan Lampiran-Lampiran LK UAPPA- W/UAPPA-E1/UAPA Prosedur reviu CaLK dan Lampiran-Lampiran LK UAPPA- W/UAPPA-E1/UAPA

. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Direktorat PLP Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan dan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jl. Pramuka No 33 Jakarta Telepon (021) Web: Terima Kasih 29

Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan : untuk menghindari Kesalahpahaman terhadap Informasi Laporan Keuangan Isi : -Kebijakan Fiskal/Makro -Ikhtisar Kinerja Keuangan selama 1 Tahun -Kebijakan Akuntansi yang dipilih -Penjelasan Pos-Pos Neraca dan LRA