FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA RZWP3K PASCA TA. 18 – 21 APRIL 2017 FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
DISAMPAIKAN OLEH Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KKLD RAJA AMPAT Kofiau  Ha
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
TINJAUAN ASPEK GEOTEKNIK
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Oleh: Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
KONSERVASI WILAYAH PESISIR
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Dikutip dari berbagai sumber
ATTENTION PLEASE ^_^.
Kewenangan Pengelolaan
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
DISAMPAIKAN PADA ACARA BINTEK PENYUSUNAN RZWP3K
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Taman Nasional Laut Bunaken
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
BANGGAI KEPULAUAN SULTENG
KONSERVASI LANSKAP : BENTANG ALAM EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU KECIL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
KONSERVASI LANSKAP : BENTANG ALAM EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU KECIL
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
PENDAHULUAN Wilayah Perairan Indonesia mempunyai potensi Sumber Daya Ikan yang besar Pemanfaatan Potensi Perairan selama ini telah menimbulkan kerusakan.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelompok 2 (M02) Rizka Okti Maulani Rohmatul Uma Luthfia Hikmah
Dukungan Dana APBD PADA KAB/KOTA se Kalimantan Tengah
SELAMATKAN PESISIR KITA SELAMATKAN TELUK LAMPUNG
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
Fatmawati Outline Definisi-Definisi Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk.
STUDI POTENSI SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN MINAHASA SELATAN JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA.
KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN BUTON JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Manajemen Destinasi Pariwisata
RTRW PROVinsi SUMatera Utara
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PENGANTAR PESISIR PWK Ekologi-Biologi ITS. PENGANTAR PESISIR PWK Ekologi-Biologi ITS.
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang
Sumbang Saran Penyempurnaan
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Achmad Rozi El Eroy.  Sebagai provinsi yang dekat dengan Jakarta dan memiliki 4 kabupaten dan 4 kotamadya, Banten memiliki potensi besar dengan luas.
Transcript presentasi:

FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA RZWP3K PASCA TA. 18 – 21 APRIL 2017 FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA RZWP3K PASCA TA. 18 – 21 APRIL 2017 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 – 2037 Palangka Raya, Jumat 12 Mei 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Tata Cara Penyusunan Dokumen RZWP-3-K (2016) BAB I PENDAHULUAN BAB II DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN KEGIATAN PEMANFAATAN BAB III ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL BAB VRENCANA ALOKASI RUANG BAB VIPERATURAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIIINDIKASI PROGRAM BAB VIIIALBUM PETA BAB IXRANCANGAN PERATURAN DAERAH RZWP3K PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber: Tata Cara Penyusunan Dokumen RZWP-3-K (2016) Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Sumber: Tata Cara Penyusunan Dokumen RZWP-3-K (2016) Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Saat Ini

Sumber: Tata Cara Penyusunan Dokumen RZWP-3-K (2016) Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 23/PERMEN-KP/2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SURAT PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RZWP3K PROVINSI

DIM DOK ANTARA

Isu- Isu Strategis WP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah 1.Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan 2.Migrasi biota endemik/dilindungi penyu, pesut dan dan dugong 3.Ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove 4.Konflik nelayan andon 5.Degradasi ekosistem dan abrasi pantai 6.Bagian dari Kebijakan Tol Maritim 7.Wilayah DLKr-DLKp yang sangat luas (56% dari 12 mil laut) 8.Sarana dan prasarana minim 9.Rencana penambangan pasir 10.KSN (Kawasan Strategis Nasional)

RENCANA ALOKASI RUANG LAUT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN Tujuan : Mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya dan untuk memadukan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumber daya WP-3-K yang berkelanjutan

PETA RENCANA ALOKASI RUANG LAUT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN

ASISTENSI dengan KL TERKAIT Tanggal 20 April 2017

NLP PETA SKALA dan NLP PETA SKALA RZWP3K PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Peta Skala dan = lembar Ukuran A0 Jumlah Peta Seamless = 76 lembar Ukura A3

TematikNoKebutuhan DataInstansi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Telah Ada 1Bangunan LautDinas PU 2Transportasi atau utilitas lautDinas Perhubungan 3Infrastruktur lautDinas Perhubungan, Dinas PU 4KJA, Bagan, Fishing GroundDinas KP 5Pendaratan PesawatDinas Perhubungan, Dinas PU 6PariwisataDinas Pariwisata 7PertambanganDinas Pertambangan dan Energi 8 Pemanfaatan masyarakat hukum adat, tempat suci, dan lain-lain 9DRKl/DRKp Dinas Perhubungan, Distrik Navigasi, Otoritas Pelabuhan 10Kabel/PipaBawah Laut Dinas Perhubungan, AL, Telkom, PLN 11 Pelabuhan Dinas Perhubungan, Distrik Navigasi, Otoritas Pelabuhan 12 Mercusuar Dinas Perhubungan, Distrik Navigasi, Otoritas Pelabuhan Kawasan Konservasi 1 Taman Nasional Laut Dinas Kehutanan, BKSDA 2Kawasan Konservasi PerairanDKP

No.Keputusan Gubernur Kalimantan TengahLokasiLuas WilayahKomoditas 1. Nomor /421/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Paring Batang Raya Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 2. Nomor /420/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Cempaka Baru Agung Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 3. Nomor /422/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Muara Raya Semesta Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 4. Nomor /423/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kartika Bakti Tunggal Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 5. Nomor /424/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Wahana Tirta Mulya Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 6. Nomor /425/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Telaga Harapan Baru Kab. Seruyan5.000 HaPasir Laut 7. Nomor /541/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Sejahtera Kab. Kotawaringan Timur HaPasir Laut 8. Nomor /542/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Prakarsa Sejati Kab. Kotawaringan Timur HaPasir Laut 9. Nomor /556/2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Raya Kab. Kotawaringin Timur HaPasir Laut 10. Nomor /94/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Nusaraya Kab. Sukamara3.910 HaPasir Laut 11. Nomor /95/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kapuas Nusaraya Kab. Sukamara2.735 HaPasir Laut 12. Nomor /99/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Laksana Sejati Kab. Sukamara2.548 HaPasir Laut 13. Nomor /98/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Cemerlang Kab. Sukamara3.093 HaPasir Laut 14. Nomor /97/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Sejati Kab. Sukamara4.944 HaPasir Laut 15.Nomor /96/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kalmin Nusapura Kab. Sukamara3.153 HaPasir Laut Lokasi sebagian ada di bawah 2 mill dan kedalaman kurang 10 meter (Tidak sesuai Permen KKP No.2 Tahun 2002) PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NoPelabuhan Sumber DataSK MenteriKeterangan 1.1.Bahaur Lap. PT. Intimulya Multikencana ? 2.2.Batanjung Lap. Antara PT. Cita Prisma EC ? 3.3.Kuala Pembuang Lap. Antara Ditori Geokarya Teknik ? 4.4.Teluk Sagintung Laporan Draft Final PT. Maza Pradita Sarana ? 5.5.Kumai Lap. Akhir sementara PT. Cita Prisma ? 6.6. Sampit- DLKr dan DLKp Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Samuda telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 1997 tanggal 19 Desember 1997 Permen Perhubungan No.PM 104 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah PERHUBUNGAN LAUT - DLKR DAN DRKAP

NoTempat Wisata SK Penetapan 1.1. Pantai Kubu di Kobar ? 2.2. Pantai Tanjung Penghujang di Kobar? 3.3. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kobar ? 4.4. Taman Nasional Tanjung Putting di Kobarada 5.5. Pantai Cemara Labat di Kapuas? 6.6. Pantai Ujung Pandaran di Kotim 7.7. Dst … PARIWISATA – PANTAI DAN LAUT

NoTempat Wisata Keterangan 1.1. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kobar SK penetapan dan ordinat 2.2. Kawasan Hutan di wilayah Pesisir – hutan Mangrove KEHUTANAN – MANGROVE DAN KAWASAN KONSERVASI