Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
CONTOH PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT
Advertisements

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Analisis Kesenjangan Jabatan
RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PUSAT PELATIHAN KP TAHUN 2016
Pesantren Wirausaha Agrobisnis
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Manajemen Umum Kepegawaian
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
SERTIFIKASI BENIH.
Dra. Erna Sulistyowati, MM
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM
KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
Evaluasi dan Rencana Kerja
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEPALA BIRO ORGANISASI
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Oleh : M. HARTADI. S.Pd.M.Si Widyaiswara Ahli Madya DIKLAT PRAJABATAN PNS POLA BARU.
Transcript presentasi:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

RENCANA STRATEGI LATAR BELAKANG SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI JALUR RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) 01 TAHAPAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI 02 INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI PADA PELATIHAN TEKNIS INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI PADA PELATIHAN MANAJERIAL 03 INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI PADA PELATIHAN FUNGSIONAL 04 05

Latar Belakang Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) E-Learning Tahun 2018 36 orang BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh LSP P-II KPK sebagai TUK Mitra Assesment 34 orang kompeten Diikuti 36 orang peserta terdiri dari: - Widyaiswara dan PNS BPSDMD Provinsi Jawa Tengah - Inspektorat Provinsi Jawa Tengah - Masyarakat Penggiat Anti Korupsi

PEMBUKAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI TAHUN 2018 OLEH GUBERNUR JAWA TENGAH

Pembekalan bagi Penyuluh Anti Korupsi Pembekalan diberikan LSP P-II KPK guna penguatan tugas penyuluh dan pembuatan rencana aksi dan pembentukan forum Penyuluh Anti Korupsi di Jawa Tengah. Melalui forum tersebut dibentuk agen-agen penyuluh anti korupsi diberbagai unsur, baik dari aparatur pemerintah, jalur pendidikan (sekolah, universitas), masyarakat (desa, PKK, Pegiat)

Pembekalan dan Pembentukan Forum Penyuluh Anti Korupsi

TAHUN 2019 PNS di seluruh OPD Jawa Tengah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mengadakan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi. Dari pendaftaran (online) yang mendaftar 500 orang dari: PNS di Kabupaten/Kota se- Jateng PNS di Universitas Negeri Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi Kuota Sertifikasi: 80 orang Angkatan I Tanggal 24-25 April 2019 = 40 orang; Angkatan II Tanggal 24-26 Juli 2019 = 40 orang.

Integrasi Materi Anti Korupsi pada Mata Pelatihan Pelatihan Teknis (6 jenis pelatihan) Pelatihan Fungsional (16 jenis pelatihan) Pelatihan Manajerial (6 jenis pelatihan dengan 262 angkatan)

INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI Diklat Teknis Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan (1 Angkatan, 36 orang) INTEGRASI MATERI ANTI KORUPSI 01 Diklat Teknis Sertifikasi Sistem Pertanian Organik (1 Angkatan, 30 orang) JENIS PELATIHAN TEKNIS TAHUN 2019 02 Diklat Teknis Renstra dan Renja I (1 Angkatan, 30 orang) 03 Diklat Teknis Penanganan Penyandang Masalah Kesos (1 Angkatan, 30 orang) 04 Diklat Teknis Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (1 Angkatan, 30 orang) 05 Diklat Teknis Pelayanan Publik (1 Angkatan, 30 orang) 06 JUMLAH = 186 ORANG

NO PELATIHAN FUNGSIONAL TAHUN 2019 1. Pelatihan Dasar Pengawas Lingkungan Hidup 1 Angkatan, 30 orang 2. Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMA, SMK, DAN SLB 8 Angkatan, 280 orang 3. Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam 1 Angkatan, 35 orang 4. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional P2UPD 1 Angkatan, 30 orang 5. Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial Dalam Penanggulangan 1 Angkatan, 35 orang Kemiskinan Berbasis IT 6. Pelatihan Pengawas P2UPD Jenjang Madya 1 Angkatan, 30 orang 7. Training of Trainer (TOT) Orientasi Dewan 1 Angkatan, 30 orang 8. Training of Trainer (TOT) Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru 1 Angkatan, 30 orang 9. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli 1 Angkatan, 30 orang 10. Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli Pertama 1 Angkatan, 30 orang 11. Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli 1 Angkatan, 30 orang 12. Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji 1 Angkatan, 30 orang 13. Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah) 1 Angkatan, 30 orang 14. Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan 1 Angkatan, 30 orang 15. Pelatihan Fungsional Kewirausahaan Bagi Penyuluh Pertanian 1 Angkatan, 30 orang 16. Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian Berbasis 1 Angkatan, 30 orang Partidipatif Bagi Penyuluh Pertanian JUMLAH= 740 ORANG

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 2 Angkatan, 120 Orang JENIS PELATIHAN MANAJERIAL TAHUN 2019 1. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 2 Angkatan, 120 Orang 2. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 5 Angkatan, 200 orang 3. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 9 Angkatan, 360 orang 4. Local Government Leadership Training 4 Angkatan, 160 orang 5. Pelatihan Dasar Gol III/II 35 Angkatan, 1400 orang 6. Pelatihan Dasar Gol III/II 191 Angkatan, 7631 orang 7. Pelatihan Prajab Gol/III/II 11 Angkatan, 425 orang 8. Pemerintah Daerah Bagi Kades 2 Angkatan, 60 orang 9. Pemerintah Daerah Bagi Lurah 2 Angkatan, 60 orang 10. Pemerintah Daerah Bagi Camat 1 Angkatan, 30 orang JUMLAH = 10.446 ORANG

Insert the Sub Title of Your Presentation Thank You Insert the Sub Title of Your Presentation